Menangkap Pesan Prabu Kertanegara (2): Menuju Jalan Baru Nusantara
Pengurus MPP ICMI dan Alumni IPB University
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Ali Rahman tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarJangan sekali-kali melupakan sejarah (jasmerah). Bung Karno telah mewanti-wanti akan hal itu. Sejarah selalu akan berulang. Kisah sejarah pada setiap peradaban selalu memiliki pola yang hampir mirip. Begitu juga kisah perjalanan politik kebangsaan di bumi nusantara. Kejatuhan setiap rezim politik selalu memiliki pola yang sama. Kejatuhan Bung Karno karena intrik politik lingkar dalam istana.
Di era orde baru. Pak Harto telah terbuai oleh koncoisme dan patgulipat politik dengan para konglomerat dan para petualang politik beraliran machiavelis. Maka lahirlah orde reformasi dengan maksud untuk melakukan koreksi atas kepemimpinan nasional. Cita-cita reformasi untuk membangun tata kelola pemerintah yang bersih dan transparan serta berpihak kepada kepentingan rakyat pun harus kita koreksi kembali.
Terlalu dominanya kepentingan sektarian dari partai politik telah menjadi ancaman serius dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat NKRI secara berkeadilan. Partai politik telah menjadi gerbang menuju koncoisme baru menuju kesejahteraan parsial golongan tertentu. Setiap kader partai telah berlomba untuk memberikan loyalitas buta kepada partai bukan kepada kepentingan konstituen/ rakyat di daerah pemilihannya (Dapil).
Bahkan dengan begitu banyaknya pejabat gubernur dan bupati/ wali kota bahkan (mantan) menteri/ pejabat tinggi negara yang ditangkap KPK atas kejahatan korupsi telah menjadi indikasi kuat kegagalan kaderisasi kebangsaan oleh partai politik. Gaya hidup hedonis dan feodalis merupakan akar dari kejahatan korupsi. Kondisi ini telah membudaya di hampir setiap level jabatan. Sehingga tantangan terbesar dari masalah kebangsaan saat ini adalah menghilangkan mental korup di otak para penyelenggara negara.
Dekonstruksi Dogma Politik Kebangsaan
Sungguh aneh memang. Saat ini masih ada sekelompok elite yang mempercayai dogma politik yang telah gagal. Bahkan selalu menjadi referensi utama rezim yang telah diberi mandat untuk berkuasa oleh rakyat. Sejak era reformasi setiap presiden selalu menciptakan iklim kolaborasi politik dagang sapi. Ide membuat refresentasi dari setiap partai pendukung sebagai dampak tidak ada mayoritas partai pemenang pemilu telah menjadi jebakan sistemik yang menyandra implementasi janji-janji kampanye.
Ide bahwa etnis Jawa harus menjadi presiden atau elit nusantara juga termasuk kezumudan politik yang membelenggu lahirnya para calon pemimpin baru nusantara. Bangsa nusantara itu dari Atjeh sampai Papua. Tidak hanya suku Sunda, Jawa atau Batak. Semua harus memiliki keyakinan bahwa siapapun anak-anak bangsa yang brilian harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi nahkoda bangsa ini. Partai politik seharusnya menjadi mesin pencetak kader partai yang memiliki etos dan ethik tinggi dengan bahan baku para pemuda dari Sabang sampai Merauke.
Kekeliruan berikutnya yang harus dikoreksi adalah politik pembangunan yang berorientasi kepada daratan. Nusantara adalah negara maritim - archipelago (kata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti "laut utama" arkhi- pemimpin/utama, pelagos- laut). Kisah kebesaran nusantara selalu direpresentasikan dengan kisah legendaris para penguasa lautan. Kisah Laksamana Nala, Laksamana Malahayati dan Pangeran Sabrang Lor adalah sedikit narasi kebesaran nusantara di lautan. Padahal lahirnya kisah ekspedisi Pamalayu dan kemenangan diplomasi Malahayati dengan para perompok Belanda telah membusungkan dada dan membesarkan hati bangsa nusantara. Sebagai pesan abadi dari masa lampau kepada kita saat ini. Bahwa nusantara adalah bangsa hebat yang tidak pernah tunduk pada hegemoni bangsa lain.
Hal lainnya yang telah membuat bangsa ini susah menjadi negara maju adalah kebijakan politik pangan. Beras-nisasi sebagai makanan pokok telah membuat bangsa ini terjebak pada kemunduran pertumbuhan kualitas sumber daya manusia. Rakyat nusantara saat ini telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sumber gizi tinggi lainnya yang berasal dari keragaman sumber pangan yang tumbuh dari tanah dan laut nusantara.
Simplifikasi sumber karbohidrat yang hanya berasal dari beras telah memarginalkan sumber pangan potensial lainnya. Kita memiliki begitu banyak sumber karbohodrat diantaranya ubi jalar, singkong sorghum, sagu dan aneka umbi dan serealia lainnya. Politik beras telah membelenggu kemandirian pangan yang sesungguhnya. Apalagi ditengah arus besar perubahan iklim (global climate change) maka momentum mengembangkan kembali keragaman sumber daya gizi indigenous nusantara harus segera dilakukan. Sumber pangan yang tahan fluktuasi cuaca ekstrim, produktivitas tinggi, minimal penggunaan air dalam proses budidaya serta ketersediaan benih lokal yang tersebar merata di seluruh wilayah NKRI. Inilah kunci mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Bahaya deforestasi dan pembukaan lahan besar-besaran hanya untuk mencetak sawah dan sumber pangan konvensional lainnya telah menjadi beban politik anggaran bangsa ini. Berlindung dibalik kemandirian pangan berbasis palagung (padi, kedelai dan jagung) telah menyebabkan anak-anak bangsa didera stigma kelaparan manakala tidak makan nasi yang bersumber dari padi. Padahal nusantara dikaruniai sumber daya pangan yang sangat melimpah ruah. Keanekaragaman sumber daya pangan sebagai anugrah Tuhan telah dikerdilkan oleh politik beras yang telah menjadi stigma bahwa orang yang bermukim di pulau jawa lebih Makmur. Maka sebagai implikasinya, jawa (jawasentris) telah menjadi pulau penuh sesak (60% penduduk NKRI) dengan segudang permasalahan sosial dan lingkungan yang akut.
Tapi Ketika saudara kita di Maluku atau Papua mengkonsumsi papeda atau ubi jalar disebut kelaparan. Padahal ubi kayu dan sagu memiliki nilai gizi yang tidak kalah dibandingkan dengan padi. Apalagi Maluku dan Papua memilik aneka sumber protein dari laut yang sangat kaya dan sangat melimpah. Semua tidak berkembang untuk diolah menjadi sumber pangan anak-anak bangsa nusantara. Hal ini karena sebagaian besar sumber daya NKRI hanya disibukan untuk mengurusi beras an sich.
Potensi Besar Laut Nusantara
Hampir 2/3 luas NKRI adalah lautan. Sehingga pantas kalo disebut negara maritim. Selain posisi yang sangat strategis karena di jalur lalu lintas perdagangan internasional, laut NKRI kaya akan sumber daya alam. Menurut perkiraan Kementrian KKP potensi ekonomi laut NKRI setiap tahunnya sekitar Rp. 20.000 Trilyun. Sungguh angka yang luar biasa besar. Kekayaan yang akan menjadi modal untuk membangun kedaulatan dan kebesaran bangsa nusantara.
Potensi tersebut meliputi 9 sektor unggulan seperti perikanan, migas, mineral, pariwisata, terumbu karang, mangrove, taman laut, energi terbarukan dan industri galangan kapal. Untuk potensi lestari perikanan tangkap saja mencapai 6,4 juta ton dari potensi 12 juta ton. Andai saja potensi lestari (potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan untuk melakukan regenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan di lautan Indonesia) dibagikan kepada 288 Juta penduduk NKRI maka setiap hari rakyat bisa mengkonsumsi sekitar 2 Kg ikan laut. Jika ini bisa diwujudkan maka masalah stunting dan gizi buruk akan selesai ditangani. Tidak perlu impor pangan gila-gilaan dari negara lain. Cukup hanya dengan satu potensi dari sumber daya pangan yang ada di bumi pertiwi. Akan mampu menjadi modal utama untuk menumbuhkan anak nusantara yang sehat, kuat dan cerdas.
Belum lagi kita berbicara sumber daya energi yang masih dorman di lautan. Baik itu minyak dan gas, maupun sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Menurut Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi migas di laut dalam yang sangat besar. Terutama di Indonesia Timur, dengan 40 cekungan sedimen lepas pantai yang menyimpan potensi miliaran barel minyak. Sebanyak 37 cekungan berada di kawasan Tengah dan Timur, dengan 22 cekungan masih belum dieksplorasi secara detail. Termasuk EBT, Kementrian ESDM juga menyebutkan potensi energi laut terbarukan sebesar 63 GW yang terdiri dari konversi energi panas laut sebesar 43 GW, arus laut sebesar 20 GW dan gelombang laut sebesar 2 GW.
Termasuk potensi wisata bahari yang sangat diminati wisatawan mancanegara. Tersebar dari pantai Sorake di Pulau Nias sampai Raja Ampat di Papua. Keunikan wisata bahari yang membentang dari Sabang sampai Merauke sangat memungkinkan pundi-pundi devisa negara terisi penuh. Itu semua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat nusantara. Dan masih banyak lagi harta karun di laut nusantara yang masih tersimpan.
Itu semua warisan anak cucu bangsa nusantara yang harus dirawat oleh generasi sekarang. Jangan dirusak, dikotori dengan aneka limbah atau dihancurkan akibat ketamakan ekonomi (Serakahnomic) yang mengatasnamakan pembangunan nasional. Semua potensi itu menunggu lahirnya putra/ putri Sang Fajar dari rahim generasi sekarang.
Semua potensi itu harus dirawat oleh kelihaian diplomasi ekonomi dan politik yang harus diperankan rezim pemerintah yang sedang berkuasa. Semua potensi itu harus dijaga kelestariannya oleh TNI Angkatan Laut yang kuat dan disegani oleh semua bangsa di dunia. Bukan untuk menakuti tapi sebagai balance of power agar kekuatan diplomasi NKRI bisa setara. Berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa di dunia.