Marhaenisme dalam Konteks Terkini: Menuju Keadilan dan Kesejahteraan

Yuda Ariwinata
Kadiv Pendiklar HMD Pend. Sejarah UNP - Wakil Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Tanjung Pinang di Sumatera Barat (IMTA-SUMBAR) - Kader GmnI
Konten dari Pengguna
22 Juli 2023 15:04 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Yuda Ariwinata tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pemimpin Partai Nasional Indonesia, Sukarno, berpidato di depan rapat umum 200.000 orang di Makassar. Foto: AFP
zoom-in-whitePerbesar
Pemimpin Partai Nasional Indonesia, Sukarno, berpidato di depan rapat umum 200.000 orang di Makassar. Foto: AFP
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Marhaenisme, sebagai ideologi politik yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno, tetap memiliki nilai-nilai dan pandangan yang relevan dalam konteks politik terkini di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Meskipun telah berlalu beberapa dekade sejak era Soekarno, prinsip-prinsip etika politik marhaenisme masih dapat menjadi landasan bagi upaya mencapai keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Dalam era modern yang penuh tantangan dan kompleksitas, etika politik marhaenisme memiliki relevansi dan penerapan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Rakyat dan Kesejahteraan Sosial

Etika politik marhaenisme menekankan pada peran aktif rakyat dalam proses pembangunan dan penguasaan atas sumber daya ekonomi. Dalam konteks terkini, penerapan etika ini dapat diwujudkan dengan memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak. Hal ini akan membantu menciptakan kesejahteraan sosial yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

2. Penguasaan Tanah oleh Petani dan Agraria

Masalah agraria dan kepemilikan tanah masih menjadi perhatian penting dalam masyarakat Indonesia. Etika politik marhaenisme yang mengadvokasi penguasaan tanah oleh petani dan redistribusi lahan dapat menjadi panduan dalam mengatasi konflik agraria dan memberikan perlindungan hak-hak petani dan masyarakat adat.
ADVERTISEMENT

3. Kedaulatan Ekonomi dan Nasionalisme

Kedaulatan ekonomi adalah isu yang relevan dalam era globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Etika politik marhaenisme yang menekankan pada nasionalisme ekonomi tetap relevan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, memperkuat sektor ekonomi lokal, dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara asing.

4. Redistribusi Kekayaan dan Pengurangan Kesenjangan

Kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan di Indonesia. Etika politik marhaenisme dapat mendorong upaya redistribusi kekayaan dan pemerataan peluang, sehingga mengurangi kesenjangan dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

5. Keberlanjutan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Etika politik marhaenisme juga dapat diterapkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, perlindungan lingkungan, dan penekanan pada ekonomi berbasis pada keberlanjutan merupakan aspek penting yang dapat dilandasi oleh etika politik ini.
ADVERTISEMENT
Namun, untuk menerapkan etika politik marhaenisme dalam konteks terkini, diperlukan keterbukaan, adaptasi, dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Tantangan dalam menerjemahkan nilai-nilai marhaenisme menjadi kebijakan konkret dan langkah nyata dalam realitas politik modern harus diatasi dengan pemahaman mendalam dan kesadaran akan kebutuhan rakyat dan bangsa.
Dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan zaman, etika politik marhaenisme dapat menjadi landasan moral yang kuat dalam membangun masyarakat Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdikari. Mengambil hikmah dan pandangan yang relevan dari masa lalu, etika politik marhaenisme dapat menjadi panduan bagi pemimpin dan warga negara untuk menghadapi masa depan dengan visi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan bangsa.