233 Proyek Strategis Nasional Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2024

foto ilustrasi pembangunan PSN(Sumber:https://www.pexels.com/id-id/)

Oleh:(Nailul Fadilah)

Pemerintah melaksanakan 233 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam usaha mempercepat pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Proyek ini tidak hanya bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur, tapi juga diperhitungkan dapat mewujudkan lapangan kerja yang relevan serta mengoptimalkan daya saing ekonomi nasional.

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan bahwa dukungan dari berbagi pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta, sangat diperlukan untuk keberhasilan proyek ini.

Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hingga November 2024, sebanyak 161 dari 233 proyek telah selesai dan beroperasi. Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor, seperti transportasi, energi, telekomunikasi, hingga pengelolaan sumber daya alam. Dengan investasi total mencapai Rp4.500 triliun, PSN diyakini menjadi dorongan utama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024, serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Ballroom The St Regis Jakarta, Kamis (18/7/2024).

"Investasinya total dari 200 itu adalah Rp 6.246 triliun," papar Airlangga.

“Adapun 233 PSN tersebut dibagi menjadi 218 proyek dan 15 lainnya berupa program. Proyek tersebut adalah jalan tol 48 proyek, bendungan irigasi 56 proyek, kawasan industri, kawasan pariwisata dan kesehatan 27 proyek, bandara dan pelabuhan 22 proyek, sektor migas itu ada 17, beserta proyek yang lain," lanjutnya.

Adanya Proyek Strategis Nasional ini telah efektif mengembangkan investasi dan mewujudkan jutaan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Bahkan di tengah keadaan pandemi 2021 lalu, proyek Strategis Nasional yang sudah selesai telah menghasilkan lebih dari 11 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.

Dampak sosial dari PSN juga terlihat pada pemasukan tenaga kerja. Kementerian PUPR melaporkan bahwa proyek infrastruktur yang dijalankan pada 2023 telah menghasilkan lebih dari 1,5 juta lapangan kerja. Proyek pembangunan besar-besaran seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan ibu kota negara (IKN) Nusantara menjadi kontributor utama. Pada 2024 ini, dengan total investasi yang telah didapat proyek ini terdokumentasi sanggup menghasilkan 2,71 lapangan kerja hingga selesai.

Selain itu, adanya PSN di berbagai daerah memberikan banyak peluang kerja bagi masyarakat setempat, baik melalui pekerjaan konstruksi, jasa pendukung, maupun usaha-usaha kecil yang berkembang di sekitar lokasi proyek. Lapangan kerja ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam pelaksanaan PSN ini tentu tidak lepas dari yang namanya tantangan, seperti hambatan pembebasan lahan, koordinasi antar-lembaga, dan pembiayaan. Langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi hambatan ini yaitu salah satunya dengan mempercepat penataan sistem perundang-undangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja serta memberikan insentif kepada investor.

Permasalahan yang pertama yaitu pembebasan lahan, permasalahn pembebasan lahan banyak ditemukan di berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Pembebasan lahan merupakan langkah mendasar dalam pembangunan. Jika hambatan pembebasan lahan belum berakhir, maka fase pembangunan selanjutnya tidak mampu berjalan. Permasalahan yang muncul dalam pembebasan lahan terdiri dari kurangnya alokasi dana pembebasan lahan dan lambatnya proses penyediaan lahan. Namun, setelah ditetapkannya Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) sebagai satu-satunya badan yang memberi alokasi dana pembebasan lahan untuk PSN, maka proses pembebasan lahan menjadi lebih ter koordinir dengan baik dan cepat.

Pembangunan infrastruktur seperti PSN ini meningkatkan berbagai pihak, mulai dari penanggung jawab proyek, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat secara langsung, mengakibatkan sulitnya mencari jalan tengah dalam merancang proyek secara matang. Ini mengakibatkan munculnya persoalan koordinasi antar lembaga yang menjadi tantangan bagi pelaksanaan PSN ini, namun adanya lembaga yang memiliki fungsi koordinatif seperti KPPIP dapat menjadi solusi dalam mengatasi persoalan koordinasi antar sektor.

Apresiasi atas penyelesaian PSN pun diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keynote speech dalam acara Main Event Sewindu PSN: Infrastructure Forum and Edutainment Expo, Rabu (13/09). Menurutnya, PSN telah mampu menciptakan hasil yang baik bagi perekonomian nasional dan memaksimalkan daya saing, sehingga penyelesaian berbagai proyek lainnya diharapkan dapat dilaksanakan hingga tahun 2024 mendatang.

“Ini mendongkrak daya saing kita, competitiveness kita menjadi naik. Berdasarkan International Institute for Management Development, daya saing kita di 2022 sebelumnya ranking 44 tahun kemarin kita sudah masuk ke ranking 34, kenaikan 10 itu kenaikan tertinggi di dunia dan salah satunya karena urusan infrastruktur yang banyak yang bisa kita selesaikan," ungkap Presiden Joko Widodo.