Islam ala Prabowo: Ketika Politik Dibaca dari Empat Mazhab

Membaca hubungan Islam dan politik di Indonesia tidak pernah sesederhana memilih antara “agama” atau “negara”. Keduanya telah berkelindan dalam sejarah bangsa, termasuk dalam perjalanan politik Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ketika gagasan mengenai Islam ala Prabowo dibicarakan, pertanyaan pentingnya bukan sekadar: seberapa Islami seorang pemimpin? Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: bagaimana nilai-nilai Islam diterjemahkan ke dalam praktik kekuasaan?

Pertanyaan tersebut menarik jika dibaca melalui perspektif Perbandingan Mazhab. Empat mazhab fikih Sunni—Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali—memiliki corak metodologi yang berbeda. Perbedaan itu justru dapat menjadi pisau analisis untuk melihat bagaimana agama, kekuasaan, dan kemaslahatan seharusnya ditempatkan.

Prabowo dan Politik Keumatan

Dalam pemerintahan Prabowo, isu yang bersinggungan dengan kepentingan umat Islam cukup mudah ditemukan. Pemerintah, misalnya, memberikan perhatian terhadap pesantren, pendidikan keagamaan, zakat, wakaf, dan berbagai agenda pembangunan yang melibatkan lembaga keagamaan.

Namun, dukungan terhadap agenda keumatan tidak otomatis menjadikan sebuah kebijakan sebagai “kebijakan Islam”. Di sinilah diperlukan sikap kritis.

Islam tidak hanya berbicara tentang simbol keagamaan. Islam juga berbicara tentang keadilan, amanah, perlindungan terhadap kelompok lemah, kesejahteraan, dan kemaslahatan. Maka ukuran keberpihakan kepada nilai Islam semestinya tidak berhenti pada seberapa sering istilah agama digunakan dalam pidato politik, tetapi sejauh mana kekuasaan menghasilkan keadilan bagi masyarakat.

Empat Mazhab, Empat Cara Membaca Kekuasaan

Jika pendekatan empat mazhab digunakan, kita akan menemukan cara pandang yang tidak selalu sama.

Mazhab Hanafi memberikan ruang yang cukup besar bagi penggunaan ra’yu dan qiyas dalam menjawab persoalan yang berkembang. Dari perspektif ini, kebijakan politik dapat dibaca dengan memperhatikan realitas dan konsekuensi hukumnya.

Mazhab Maliki memiliki perhatian kuat terhadap kemaslahatan. Konsep maslahah menjadi relevan ketika kita menilai kebijakan pemerintah: apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru hanya menguntungkan kelompok tertentu?

Mazhab Syafi’i mengajarkan pentingnya ketelitian dalam penggunaan dalil dan metodologi. Dalam konteks politik, pendekatan ini mengingatkan bahwa klaim “sesuai Islam” tidak boleh dilepaskan dari dasar argumentasi yang jelas.

Sementara itu, pendekatan Hanbali memberikan penekanan kuat terhadap Al-Qur’an, Sunnah, dan atsar. Ia menjadi pengingat bahwa fleksibilitas politik tetap memiliki batas-batas normatif yang tidak boleh diabaikan.

Keempat mazhab tersebut tidak harus dipertentangkan. Justru keragamannya memberikan ruang bagi kita untuk melihat bahwa persoalan politik tidak selalu memiliki satu jawaban tunggal.

Makan Bergizi Gratis dan Pertanyaan Kemaslahatan

Salah satu kebijakan besar pemerintahan Prabowo adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program ini dapat dibaca sebagai kebijakan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

Dari perspektif kemaslahatan, kebijakan seperti ini menarik untuk diuji. Jika tujuan utamanya adalah menjaga kesehatan, meningkatkan kualitas generasi, dan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, maka terdapat irisan kuat dengan prinsip maslahah dalam tradisi hukum Islam.

Tetapi pendekatan mazhab juga mengajarkan agar kita tidak berhenti pada tujuan. Pelaksanaan kebijakan harus diuji: apakah anggarannya tepat sasaran? Apakah distribusinya adil? Apakah kualitas makanannya terjamin? Apakah tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan?

Dengan demikian, “Islamisasi” sebuah kebijakan tidak cukup dengan menyebut tujuannya baik. Cara mencapai tujuan juga harus dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum.

Pesantren dan Penguatan Pendidikan Keagamaan

Pemerintahan Prabowo juga memberikan perhatian terhadap pesantren dan pendidikan keagamaan. Pemerintah melalui Kementerian Agama terus menempatkan pesantren sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan dan pembentukan karakter. Penguatan pendidikan keagamaan juga berjalan bersamaan dengan agenda perlindungan dan pembenahan tata kelola pesantren.

Dalam perspektif perbandingan mazhab, kebijakan terhadap pesantren dapat dilihat dari dua sisi.

Pertama, negara memiliki kepentingan untuk memastikan pendidikan keagamaan berjalan dengan baik dan aman. Kedua, negara harus berhati-hati agar dukungan tersebut tidak berubah menjadi kontrol berlebihan terhadap otoritas keagamaan.

Di sinilah prinsip kemaslahatan menjadi penting. Negara perlu hadir, tetapi kehadiran negara harus diarahkan untuk melindungi, bukan mengambil alih ruang keagamaan masyarakat.

Islam Jangan Dijadikan Sekadar Legitimasi Politik

Titik paling kritis dari pembahasan Islam ala Prabowo justru terletak pada potensi penggunaan agama sebagai legitimasi kekuasaan.

Dalam politik, identitas agama memiliki daya mobilisasi yang besar. Karena itu, pemimpin yang dekat dengan kelompok keagamaan dapat memperoleh legitimasi sosial yang kuat. Namun, kedekatan politik dengan kelompok Islam tidak otomatis membuat setiap kebijakan menjadi Islami. Justru di sinilah tradisi ikhtilaf memberikan pelajaran penting.

Para imam mazhab berbeda pendapat dalam banyak persoalan, tetapi perbedaan tersebut lahir dari tradisi keilmuan. Mereka tidak sekadar mencari pendapat yang paling menguntungkan kepentingan tertentu.

Maka ketika Islam masuk ke ruang politik, prinsip yang sama seharusnya berlaku: agama harus menjadi sumber etika kekuasaan, bukan sekadar stempel legitimasi kekuasaan.

Dari Politik Identitas Menuju Politik Kemaslahatan

Indonesia bukan negara yang hanya dihuni oleh satu kelompok keagamaan. Karena itu, politik yang mengatasnamakan Islam harus mampu berdialog dengan realitas masyarakat yang plural.

Di titik ini, konsep maslahah menjadi penting. Kepentingan umat Islam memang harus diperhatikan, tetapi kebijakan negara harus tetap diarahkan kepada kemaslahatan seluruh warga negara.

Ini pula yang membedakan politik keumatan dengan politik identitas. Politik keumatan berbicara tentang bagaimana masyarakat memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Sementara politik identitas dapat berhenti pada simbol dan pembentukan batas antara “kita” dan “mereka”.

Jika Islam ala Prabowo hendak dibaca secara serius, maka ukurannya bukan pada banyaknya simbol Islam dalam politik, melainkan pada pertanyaan sederhana: apakah kekuasaan benar-benar menghadirkan keadilan?

Empat Mazhab sebagai Cermin, Bukan Stempel

Membaca politik Prabowo melalui empat mazhab bukan berarti mencari dalil untuk membenarkan atau menyalahkan pemerintah. Perbandingan mazhab justru dapat menjadi cermin kritis.

Hanafi mengingatkan pentingnya membaca realitas. Maliki mengajarkan perhatian terhadap kemaslahatan. Syafi’i menekankan metodologi dan ketelitian dalil. Hanbali mengingatkan pentingnya menjaga pijakan normatif agama.

Jika keempat perspektif tersebut dipertemukan, muncul satu pesan penting: kekuasaan harus diuji, bukan hanya dipercaya.

Kebijakan pemerintah harus dilihat dari tujuan, metode, dampak, dan keadilannya. Begitu pula klaim keislaman dalam politik harus diuji melalui argumentasi, bukan hanya simbol.

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai Islam ala Prabowo bukanlah apakah Prabowo mewakili Islam atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah kekuasaan yang dijalankan mampu menghadirkan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan Islam—keadilan, amanah, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap manusia?

Sebab Islam tidak membutuhkan kekuasaan untuk sekadar terlihat besar. Yang dibutuhkan adalah kekuasaan yang membuat nilai-nilai Islam benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat.

Di situlah politik menemukan tanggung jawab moralnya. Dan di situlah pula perbandingan mazhab dapat menjadi alat untuk membaca politik dengan lebih jernih: bukan untuk mencari siapa yang paling Islami, tetapi untuk menguji siapa yang paling mampu menghadirkan kemaslahatan.