Menguji Pembangunan Prabowo Lewat Triple Bottom Line
Master of Accounting student at Universitas Gadjah Mada
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Diva Alvina Subagyo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDua tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto, berbagai program pemerintah terus bermunculan dengan tujuan yang terdengar sulit untuk diperdebatkan, mulai dari memperbaiki gizi masyarakat, menghidupkan perekonomian desa, hingga mengoptimalkan aset negara.
Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan hilirisasi dibangun dengan ambisi dan tujuan yang besar. Program MBG misalnya, 93% dari total alokasi APBN atau sekitar Rp268 triliun digunakan untuk program ini (BGN, 2026). Tujuannya jelas, pembangunan yang lebih cepat dan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Namun, program pemerintah tidak cukup dinilai dari niat dan tujuan yang hendak dicapai. Lebih dari itu, implementasi dari program tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Di sinilah konsep triple bottom line menjadi relevan. Triple bottom line, konsep yang diperkenalkan John Elkington untuk melihat keberlanjutan suatu program atau Keputusan dari tiga dimensi yang saling berkaitan yaitu, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiganya dapat digunakan untuk melihat apakah manfaat sebuah program benar-benar menciptakan kesejahteraan tanpa menghasilkan beban yang lebih besar di sisi lain.
Sosial: Banyaknya program tidak menjamin kesejahteraan
Seluruh program pemerintah tentu memiliki justifikasi sosial. MBG diarahkan untuk meningkatkan gizi dan kualitas sumber daya manusia. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dirancang untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa. Sekolah rakyat ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Begitu juga program pemerintah yang lain. Pemerintah bahkan menegaskan berbagai program tersebut sebagai bagian dari upaya memutus kemiskinan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Namun, suatu program dikatakan berkelanjutan bukan dari berapa banyak program yang diluncurkan. Dimensi sosial berfokus pada kualitas dari manfaat yang dihasilkan suatu program. Program yang menjangkau jutaan orang belum tentu menghasilkan dampak sosial yang tepat sasaran. Makanan yang dibagikan tidak otomatis menyelesaikan masalah gizi jika proses pengolahannya tidak memadai, koperasi yang dibentuk dalam jumlah besar juga belum tentu meningkatkan perekonomian desa jika tidak ada aktivitas usaha yang signifikan.
Dengan demikian, pemerintah bisa mengkaji ulang rancangan dan pelaksanaan setiap program agar dapat memberdayakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan menciptakan dampak positif bagi jangka panjang.
Ekonomi: Program berkelanjutan atau beban anggaran?
Dimensi ekonomi mengajak kita melihat apakah sumber daya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan suatu program hari ini mampu menciptakan manfaat ekonomi di masa depan. Pertanyaan ini menjadi penting karena agenda pemerintah mencakup berbagai program dengan sumber daya yang sangat besar. Danantara dirancang sebagai instrumen investasi dan pembiayaan, hilirisasi ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, KDMP diharapkan menggerakkan ekonomi desa, hingga MBG juga diproyeksikan menciptakan pasar bagi petani dan UMKM lokal.
Sumber daya fiskal sifatnya terbatas, ketika sebagian besar sumber daya fiskal dialokasikan untuk satu program, terdapat trade off berupa berkurangnya jumlah anggaran untuk membiayai kebutuhan lainnya. Pembangunan berkelanjutan bukan berarti menghindari belanja negara. Justru pengeluaran tersebut dibenarkan ketika manfaat ekonominya dapat dilihat dan dirasakan dengan jelas.
Persoalan muncul ketika input lebih mudah terlihat daripada hasil yang sepadan. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dikeluarkan perlu dipastikan memberikan dampak yang optimal dan berkelanjutan.
Lingkungan: Aspek fundamental yang sering terlupakan
Isu lingkungan tidak selalu terlihat secepat persoalan sosial dan ekonomi. Namun, justru karena dampaknya sering kali tidak langsung dirasakan hari ini, persoalan ini mudah luput dari perhatian. Ambisi pemerintah untuk mendorong ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan gizi masyarakat, seluruhnya secara langsung maupun tidak langsung membutuhkan sumber daya alam.
Persoalan muncul di mana sumber daya yang digunakan juga sifatnya terbatas. Produksi makanan bergizi membutuhkan air dan bahan baku dari pertanian, industrialisasi membutuhkan energi dan mineral, sementara infrastruktur membutuhkan ruang dan material. Oleh karena itu, program pemerintah harus memastikan sumber daya alam yang menopangnya tetap tersedia dalam jangka panjang.
Dimensi lingkungan seharusnya tidak dipandang sebagai penghambat pembangunan, melainkan sebagai dorongan agar pemerintah mengupayakan pembangunan dengan cara yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, pembangunan yang diharapkan bukan tentang menghasilkan sebanyak mungkin program. Ukuran yang lebih penting adalah apakah banyaknya program tersebut mampu membuat masyarakat lebih sejahtera. Jika Indonesia Emas 2045 menjadi arah pembangunan nasional, maka program yang dirancang hari ini seharusnya tidak hanya mampu menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan bagi generasi mendatang.