Angka Kecil, Masalah Besar di Balik Program MBG
Konten kreator asal tangerang, Penulis buku (Debatin Aja Bestie) Mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Pamulang
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Aji Nur tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPernyataan Presiden Prabowo bahwa kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya “0,0017 persen dari total penerima” (Tempo.co) memicu banyak perdebatan. Secara matematis, angka itu memang terlihat sangat kecil. Namun, bagi masyarakat yang merasakan dampaknya langsung, kasus ini tidak bisa dianggap sepele.
Di lapangan, kenyataan berkata lain. Ratusan siswa di Jawa Barat dilaporkan menjadi korban keracunan hingga orang tua meminta program MBG dihentikan sementara (Detik.com). Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan mencatat ada 8.649 anak yang mengalami keracunan hingga akhir September 2025 (Intime.id). Angka ini jelas kontras dengan klaim resmi yang disampaikan pemerintah.
Sebagai mahasiswa yang mempelajari bahasa dan politik, saya melihat bahwa angka “0,0017 persen” bukan sekadar data, melainkan bagian dari strategi retorika. Bahasa politik sering dipakai untuk menenangkan publik, tetapi di sisi lain juga bisa mengaburkan masalah.
Di balik statistik dan pernyataan resmi, ada siswa yang muntah, pusing, bahkan trauma. Sayangnya, suara mereka sering tidak terdengar dalam laporan resmi. Di sinilah pentingnya sastra atau narasi personal sebagai penyeimbang. Puisi, esai, atau cerita pendek bisa menjadi medium untuk menampilkan sisi emosional dan kemanusiaan dari kasus ini.
Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa masalah MBG bukan sekadar persoalan teknis distribusi makanan, melainkan soal tata kelola, transparansi, dan kepekaan sosial. Pemerintah harus melakukan evaluasi serius, memperbaiki standar keamanan pangan, dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Angka kecil seperti “0,0017 persen” memang bisa menenangkan, tetapi jangan lupa: di balik angka itu ada ribuan anak yang menjadi korban nyata. Dan di situlah bahasa, sastra, dan politik saling bertemu membentuk wacana, menantang klaim resmi, sekaligus mengingatkan kita bahwa kebijakan publik selalu menyentuh kehidupan manusia secara langsung.