Pilpresma UIN Jakarta: Pendidikan Demokrasi atau Sekadar Ambisi Kekuasaan?
Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta program studi Hukum Pidana Islam. Tertarik mengulas isu hukum, keadilan sosial, politik, dan dinamika kemasyarakatan di Indonesia.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Hanan Alita tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSuasana kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belakangan ini kembali menghangat. Spanduk dan poster kampanye membentang di berbagai sudut gedung fakultas, sementara linimasa media sosial dipenuhi ajakan memilih serta unggahan perkenalan calon presiden mahasiswa. Pemandangan ini menandakan bahwa kehidupan demokrasi di kampus masih berjalan.
Namun, di balik hiruk-pikuk pesta demokrasi mahasiswa tersebut, muncul pertanyaan penting yang perlu direnungkan bersama: Apakah Pemilwa benar-benar menjadi sarana belajar demokrasi bagi mahasiswa, atau justru berisiko tergerus menjadi sekadar ajang perebutan kekuasaan?
Idealita: Kampus sebagai Laboratorium Demokrasi
Pemilihan Presiden Mahasiswa (Pemilwa) pada dasarnya memiliki tujuan mulia sebagai wadah pendidikan politik dan kepemimpinan. Kampus seharusnya menjadi ruang aman (safe space) bagi mahasiswa untuk belajar berdemokrasi secara sehat, mengasah etika, menghargai perbedaan pandangan, serta menguji gagasan dan program kerja para kandidat.
Sistem perwakilan mahasiswa di UIN Jakarta sendiri telah diatur secara terstruktur melalui Peraturan Senat Mahasiswa Universitas (UU SEMA UIN Jakarta No. 01 Tahun 2020 tentang Pemilwa). Tata kelola ini mencakup lembaga legislatif dan eksekutif secara berjenjang, mulai dari tingkat Universitas (SEMA-U dan DEMA-U), tingkat Fakultas (SEMA-F dan DEMA-F), hingga tingkat Program Studi (HMPS).
Penyelenggaraan Pemilwa yang dimotori oleh SEMA-U melalui pembentukan Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM) dan Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa (BPPM) merupakan momentum krusial. Sebagaimana disampaikan Khafidz (dikutip dalam ulasan Rifki Titah Gemilang, 2025), Pemilwa menjadi ujian bagi seluruh lembaga mahasiswa untuk menunjukkan kedewasaan berdemokrasi. Nilai transparansi dan partisipasi harus tetap dijaga agar proses regenerasi kepemimpinan kampus berjalan secara sehat, transparan, dan berintegritas.
Realita Dinamika: Menantang Etika Politik Kampus
Sayangnya, dalam praktiknya Pemilwa tidak selalu berjalan ideal. Dinamika persaingan yang terlalu keras kadang memicu konflik dan perdebatan yang melampaui batas kewajaran akademik.
Ada beberapa fenomena yang patut menjadi bahan evaluasi bersama:
Dominasi Alat Peraga Kampanye: Pemasangan poster dan spanduk yang sangat masif hingga memenuhi dinding-dinding gedung fakultas kerap terkesan lebih menonjolkan Unjuk Kekuatan (power display) ketimbang penyampaian gagasan.
Tantangan Etika di Media Sosial: Hadirnya narasi-narasi saling menjatuhkan di media sosial, terutama yang memanfaatkan akun-akun tidak teridentifikasi, berpotensi mengikis kepercayaan antarmahasiswa dan mencederai iklim akademik.
Pergeseran Fokus Kampanye: Ketika kampanye lebih didominasi oleh strategi pemenangan instan ketimbang adu gagasan atau program kerja, makna edukatif dari Pemilwa berisiko memudar.
Apakah untuk dikenal mahasiswa harus selalu bergantung pada banyaknya spanduk yang terpasang? Dan apakah persaingan politik kampus harus diwarnai dengan narasi-narasi destruktif di media sosial? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang patut menjadi refleksi seluruh civitas akademika.
Mengembalikan Pemilwa pada Semangat Pembelajaran
Jika dinamika yang mengabaikan etika ini terus dibiarkan, Pemilwa dikhawatirkan kehilangan nilai dasarnya sebagai sarana pendidikan politik. Kampus tidak boleh menjadi cerminan dari kerasnya praktik politik praktis di luar sana.
Untuk itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh elemen kampus:
Penyelenggara (KPM & BPPM): Mengawal seluruh tahapan secara independen, tegas, dan transparan.
Kandidat & Tim Pendukung: Mengedepankan etika, menjauhi narasi provokatif, dan fokus memaparkan program kerja yang bermanfaat bagi mahasiswa.
Mahasiswa secara Umum: Menjadi pemilih yang kritis, rasional, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi-narasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, Pemilwa di UIN Jakarta bukan sekadar proses perebutan kursi kepemimpinan, melainkan sarana pembentukan karakter calon pemimpin masa depan yang berintegritas. Mari kembalikan Pemilwa sebagai ruang belajar demokrasi yang sehat, bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademik.