Penyalahgunaan Visa Umrah (Jalan Pintas yang Berujung Masalah bagi PMI)
Tulisan dari Sehabudin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Oleh: Sehabudin dan Rufaidah
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Kronologi Visa Umrah bagi Pekerja Migran Indonesia
Masih ada puluhan ribu jamaah umrah asal Indonesia yang dilaporkan belum kembali ke tanah air. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, tercatat sekitar 40 ribu jamaah hingga saat ini belum pulang. Diduga, mereka sengaja tidak kembali karena memilih bekerja di Arab Saudi dengan menggunakan visa umrah, haji, atau visa ziarah yang diperoleh dengan cara illegal tidak memiliki visa kerja resmi.
Marwan menyampaikan adanya kekhawatiran bahwa jemaah umrah tersebut akan ditangkap oleh pihak berwenang Arab Saudi yang kini memperketat pengawasan terhadap para jemaah haji. Marwan juga menjelaskan, pengawasan ketat itu dilakukan dengan cara menahan sementara jamaah. “Diamankan maksudnya ditahan untuk sementara waktu. Proses penanganannya tidak bisa langsung dilakukan karena baru dapat diurus setelah rangkaian ibadah haji selesai, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 40 hari,” jelasnya dalam keterangan yang disampaikan pada Sabtu (18/5/2024).
Fenomena ini sebenarnya bukan terjadi secara mendadak, melainkan sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Banyak warga Indonesia yang melihat visa umrah sebagai celah untuk masuk ke Arab Saudi dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan visa kerja resmi. Mereka berangkat melalui agen perjalanan yang tidak bertanggung jawab, lalu setibanya di Arab Saudi memilih kabur dari rombongan untuk mencari pekerjaan informal.
Di lapangan, sebagian besar dari para jamaah yang menetap secara ilegal ini bekerja di sektor domestik, seperti pembantu rumah tangga, penjaga toko, atau pekerja kebersihan. Pekerjaan ini memang mudah ditemukan, tetapi tidak memberikan perlindungan hukum apa pun karena status mereka dianggap sebagai pendatang ilegal. Akibatnya, ketika terjadi penindasan, tidak dibayar, atau mengalami kekerasan, mereka tidak dapat mengadu secara resmi, serta sulit mengakses bantuan dari perwakilan Indonesia jika terjadi masalah.
Pemerintah Indonesia sendiri mengalami hambatan dalam menangani masalah ini karena banyaknya jamaah yang tidak mau kembali meskipun menghadapi ancaman hukuman. Alasan finansial menjadi faktor paling dominan, mengingat pendapatan sektor informal di Arab Saudi masih lebih tinggi dibandingkan mayoritas pekerjaan serupa di Indonesia. Konflik antara kebutuhan ekonomi dan kepatuhan hukum inilah yang menjadi akar sulitnya penyelesaian kasus jamaah umrah overstay setiap tahun.
Berbagai Modus dalam Penyelenggaraan Ibadah
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Jaja Jaelani, memaparkan terdapat lima modus penipuan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yaitu, haji tanpa melalui antrian, haji menggunakan visa ziarah, haji dengan visa umrah (tenaga kerja), paket umrah murah dan juga umrah backpacker. Menurut Jaja, godaan-godaan ini sangat kuat terutama bagi masyarakat dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah yang mendambakan perjalanan spiritual ke Tanah Suci namun terhalang oleh birokrasi dan biaya yang tinggi. “Ujar Jaja saat memberikan materi pada Bimbingan Teknis Petugas Haji di Asrama Haji Pondok Gede, Minggu (24/3/2024).”
Selain itu, minimnya literasi dan pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis visa dan fungsi resminya turut membuka peluang bagi para oknum untuk melancarkan aksinya. Mereka seringkali menyajikan informasi yang menyesatkan, seolah-olah visa umrah dapat dengan mudah dikonversi menjadi visa kerja di Arab Saudi. Hal ini diperparah dengan jaringan ilegal yang terorganisir, melibatkan oknum di Indonesia maupun di Arab Saudi yang bekerja sama memfasilitasi penempatan kerja nonprosedural. Sehingga, modus-modus ini bukan sekadar penipuan biaya, tetapi juga merupakan bentuk human trafficking terselubung yang merugikan korban di berbagai aspek kehidupan.
Sikap Tegas Pemerintah Arab Saudi Terhadap Penyalahgunaan Visa Umrah Bagi Pekerja migran Indonesia
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengingatkan adanya larangan penyalahgunaan visa umrah untuk tujuan selain beribadah. Pihak kementerian menekankan pentingnya menaati aturan, dengan menegaskan bahwa visa umrah tidak boleh digunakan untuk aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Jamaah diingatkan untuk segera kembali meninggalkan Arab Saudi sebelum masa berlaku visa berakhir. Selain itu, ditegaskan bahwa penggunaan visa untuk bekerja akan dikenakan sanksi hukum. Kementerian Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi menyatakan bahwa pelanggaran aturan visa haji dapat dikenakan denda sangat tinggi, yakni hingga 100.000 Riyal atau sekitar Rp 438,7 juta. Selain denda, pelanggar juga berisiko mendapat sanksi berupa larangan masuk kembali ke Arab Saudi. Kementerian Urusan Haji dan Umrah Saudi, dalam pernyataannya yang dikutip Al Arabiya pada Senin (5/5/2025), menegaskan bahwa mendapatkan izin resmi untuk menunaikan ibadah haji sangatlah penting agar terhindar dari sanksi.
Pemerintah Arab Saudi juga telah meningkatkan operasi penertiban dan pemeriksaan di berbagai wilayah, terutama menjelang dan selama musim haji, untuk mengidentifikasi dan menindak tegas individu yang menyalahgunakan visa ibadah. Pengetatan ini dilakukan tidak hanya di area sekitar Mekkah dan Madinah, tetapi juga di bandara dan titik-titik masuk negara untuk memastikan hanya mereka yang memiliki visa resmi yang dapat melaksanakan ibadah atau tinggal sesuai peruntukan visanya.
Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Masalah Penyalahgunaan visa umroh bagi pekerja migran indonesia
Di Indonesia, masih sering dijumpai kasus penggunaan visa umrah atau ziarah oleh pekerja migran, yang umumnya difasilitasi oleh perusahaan penyalur tenaga kerja. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau nonprosedural akan diberikan sanksi lebih berat. Jika sebelumnya hanya berupa pencabutan izin usaha, kini hukuman tersebut dapat ditingkatkan menjadi pidana, khususnya apabila terbukti terlibat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Terkait kasus TPPO, Afriansyah menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat upaya pemberantasan praktik tersebut, termasuk wacana penambahan jenis sanksi bagi penyalur tenaga kerja. Ia juga menekankan bahwa visa ziarah tidak ditujukan untuk aktivitas bekerja di negara tujuan seperti Arab Saudi, namun faktanya masih banyak pihak yang memanfaatkannya secara tidak semestinya.
Kementerian Ketenagakerjaan, bersama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kepolisian RI, terus menggencarkan upaya penindakan hukum terhadap perusahaan atau agen-agen ilegal yang terbukti menjadi fasilitator keberangkatan nonprosedural ini. Penindakan ini bertujuan memberikan efek jera, sekaligus memutus rantai pasokan pekerja migran ilegal yang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang.
Selain penindakan, Pemerintah Indonesia juga fokus pada upaya edukasi dan sosialisasi secara masif, terutama diwilayah yang warganya banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI)/(TKI). Edukasi ini mencakup penyebarluasan informasi mengenai bahaya keberangkatan nonprosedural, pentingnya penggunaan jalur resmi, serta pengenalan ciri-ciri modus penipuan yang memanfaatkan visa ibadah.
Dampak Keberangkatan Nonprosedural bagi Pekerja Migran
Menurut Afriansyah Noor, keberangkatan nonprosedural tidak boleh dilakukan karena menimbulkan risiko tinggi bagi pekerja migran. Penegakan hukum dilakukan tidak hanya oleh kepolisian melalui proses pidana, tetapi juga oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui evaluasi aturan penempatan PMI.
Dampak pertama adalah hilangnya perlindungan hukum di negara tujuan. PMI nonprosedural tidak memiliki dokumen kerja resmi, sehingga sulit mendapatkan bantuan dari Kedutaan Besar RI ketika menghadapi masalah. Mereka juga rentan mengalami eksploitasi, mulai dari jam kerja berlebihan, tidak dibayar, hingga kekerasan fisik maupun seksual.
Dampak kedua adalah ancaman sanksi berat dari pemerintah Arab Saudi, Lebih jauh lagi, apabila tertangkap oleh otoritas Arab Saudi, pekerja migran ilegal akan menghadapi proses hukum yang panjang dan berat, berupa penahanan, denda yang besar, hingga deportasi dengan status blacklist yang melarang mereka masuk kembali ke Arab Saudi. Konsekuensi ini tidak hanya merugikan secara finansial dan hukum, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam bagi para korban.
Upaya Pencegahan dan Perlindungan Pekerja Migran
“Kami bersama sejumlah kementerian dan lembaga bersepakat untuk melakukan perbaikan regulasi terkait sistem penempatan PMI ke negara tujuan, terutama Arab Saudi, wilayah Timur Tengah, Malaysia, Singapura, serta beberapa negara lain yang banyak membutuhkan tenaga kerja sektor informal, seperti pekerja rumah tangga,” terangnya.
Afriansyah turut menjelaskan sejumlah dampak buruk dari penyaluran tenaga kerja yang tidak sesuai prosedur, salah satunya adalah tidak adanya jaminan keselamatan kerja di negara tujuan. Ia juga mengakui bahwa banyak kasus pelanggaran terhadap PMI di luar negeri disebabkan oleh praktik penyaluran tenaga kerja secara ilegal.
Perbaikan regulasi yang dilakukan juga mencakup penyederhanaan dan percepatan proses penempatan kerja resmi. Hal ini bertujuan untuk menjadikan jalur legal lebih menarik dan efisien dibandingkan jalur nonprosedural, sehingga mengurangi alasan masyarakat untuk mengambil 'jalan pintas' ilegal.
Selain regulasi, pemerintah melalui perwakilan diplomatik di negara tujuan, khususnya di Arab Saudi, berupaya memperkuat fungsi Atase Ketenagakerjaan dan Shelter (penampungan sementara). Tujuannya adalah memastikan perlindungan yang cepat dan efektif, termasuk bantuan hukum, mediasi, hingga pemulangan bagi PMI yang mengalami masalah, terutama yang berangkat melalui jalur nonprosedural dan kini terlantar.
Pemerintah juga mendorong inisiatif pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan vokasional dan kewirausahaan, di daerah-daerah asal PMI. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja lokal yang layak, sehingga mengurangi ketergantungan masyarakat untuk mencari pekerjaan ke luar negeri dengan cara yang melanggar hukum, seperti penyalahgunaan visa umrah.
Kesimpulan
Penyalahgunaan visa umrah oleh warga negara Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi menjadi persoalan serius yang berdampak luas, baik bagi individu maupun negara. Peristiwa ini muncul akibat lamanya masa tunggu keberangkatan haji dan tawaran biaya murah dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan celah peraturan. Pemerintah Arab Saudi telah mengambil langkah tegas dengan memberlakukan sanksi berat bagi pelanggar, termasuk denda dan larangan masuk kembali ke negara tersebut.
Selain itu, penyalahgunaan visa umrah juga diperkuat oleh berbagai modus penipuan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara perjalanan dan jaringan penyalur tenaga kerja nonprosedural. Akibatnya, banyak pekerja migran Indonesia yang akhirnya berada dalam posisi rentan karena tidak memiliki dokumen kerja resmi, sehingga kehilangan perlindungan hukum, rawan eksploitasi, dan berisiko terkena sanksi berat dari otoritas Arab Saudi berupa denda, penahanan, hingga deportasi.
Sementara itu, pemerintah Indonesia juga memperketat pengawasan terhadap penyalur tenaga kerja dan menjatuhkan hukuman yang lebih berat, terutama bagi pihak yang terlibat dalam praktik perdagangan orang. Keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan risiko besar seperti kehilangan perlindungan hukum, keselamatan, dan kesejahteraan di negara tujuan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi kuat antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta memperkuat sistem perlindungan bagi calon pekerja migran agar tidak lagi terjebak dalam praktik penyalahgunaan visa umrah.
Saran
Penyalahgunaan visa umrah sebagai jalan pintas untuk bekerja di luar negeri merupakan persoalan serius yang mencerminkan masih rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pengawasan terhadap proses keberangkatan jamaah. Banyak masyarakat yang tergiur dengan iming-iming keberangkatan cepat tanpa memahami bahwa penggunaan visa ibadah untuk tujuan kerja merupakan pelanggaran yang dapat berujung pada masalah hukum dan sosial di negara tujuan. Karena itu, pemerintah perlu hadir secara nyata melalui edukasi yang masif dan pengawasan yang ketat agar masyarakat tidak mudah terjebak oleh tawaran yang menyesatkan.
Lebih dari sekadar penindakan, solusi berkelanjutan harus berangkat dari pemberdayaan. Pemerintah perlu membuka lebih banyak jalur kerja resmi dan melengkapi calon pekerja dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar global. Di sisi lain, kerja sama diplomatik dengan Arab Saudi juga harus diperkuat agar perlindungan bagi pekerja migran lebih terjamin. Dengan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan, Indonesia tidak hanya mampu menekan praktik penyalahgunaan visa umrah, tetapi juga menjamin setiap warganya dapat meraih kesejahteraan dengan cara yang sah, aman, dan bermartabat.