Pajak dan Kemandirian Ekonomi: Menyongsong Indonesia Maju 2045

Sumber Foto: Freepik

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kemandirian ekonomi Indonesia, terutama menjelang visi "Indonesia Maju 2045". Kemandirian ekonomi berarti kemampuan negara untuk membiayai kebutuhan publik secara mandiri tanpa bergantung pada utang luar negeri. Dalam konteks ini, pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan. Menurut Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif The PRAKARSA, “Tingkat rasio pajak yang tinggi diprioritaskan untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki sumber pendapatan yang memadai dalam membiayai pengeluaran publik yang vital”.

Reformasi perpajakan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat kemandirian ekonomi. Pemerintah perlu memperluas basis pajak dengan mengenakan pajak pada sektor-sektor yang belum sepenuhnya terjamah oleh sistem perpajakan, seperti sektor digital dan industri kreatif. Hal ini penting mengingat rasio pajak Indonesia saat ini masih berkisar antara 10-11% terhadap PDB, jauh di bawah rata-rata negara maju yang mencapai sekitar 33,5% . Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan pajak dan pengurangan penghindaran pajak harus menjadi prioritas utama.

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah melalui program amnesti pajak yang dapat mendorong individu dan perusahaan untuk melaporkan aset mereka secara sukarela. Dengan mengembalikan aset yang tersebar di luar negeri, pemerintah dapat meningkatkan investasi domestik dan menciptakan lapangan kerja baru. Menurut Samira, peneliti The PRAKARSA, “Rasio pajak Indonesia dapat lebih tinggi dengan memperluas basis perpajakan dan memerangi penghindaran pajak” . Ini menunjukkan bahwa ada banyak ruang untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di kalangan masyarakat.

Kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan juga sangat penting. Masyarakat perlu memahami bahwa pajak yang mereka bayar akan digunakan untuk berbagai program pembangunan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat, sehingga pendapatan negara pun akan bertambah. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan.

Dalam konteks Indonesia Maju 2045, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan struktur perekonomian yang kuat dengan memanfaatkan potensi pajak secara maksimal. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan tax ratio agar lebih mendekati standar internasional. Reformasi perpajakan harus dilakukan secara bertahap dengan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi perekonomian global.

Pajak juga berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Dengan penerimaan pajak yang lebih tinggi, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk program-program yang menyasar kelompok masyarakat miskin dan rentan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga menciptakan stabilitas sosial yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.