Sikap dan Tradisi Muhammadiyah dalam Kancah Politik di Indonesia

shutterstock.com

Kelahiran Muhammadiyah pada tahun 1912 menunjukkan bahwa organisasi ini dari segi kesejarahan memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan negara Indonesia yang baru berdiri pada tahun 1945. Walaupun Muhammadiyah tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah organisasi politik, namun dengan usianya yang lebih tua dari usia Republik ini maka Muhammadiyah selalu aktif dalam pergumulan dan berbagai pergulatan pentas politik kebangsaan nasional.

Menjelang Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan di bulan Februari, Muhammadiyah baru baru ini sudah melakukan Dialog kebangsaan dengan mendatangkan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Pada tanggal 22 November 2023, Muhammadiyah mendatangan pasangan calon Anis Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kemudian keesokan harinya pada tanggal 23 November 2023, Mendatangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang bertempat di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan yang terakhir, tanggal 24 November 2023 Muhammadiyah mengundang pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dialog ini bertujuan untuk memberikan pandangan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah mengenai Visi Misi dan gagasan calon pemimpin Indonesia untuk 5 tahun kedepan.

Sikap Muhammadiyah dalam Politik Sikap politik warga Muhammadiyah. Dalam hal ini, Muhammadiyah telah lama menganut politik adiluhung, atau sering disebut high politics. Bagaimana dalam proses dan cara yang dilakukan untuk menegakkan sebuah sistem berdasarkan nilai-nilai agama. Namun, lain daripada itu, banyak dari warga Muhammadiyah yang aktif dalam pola-pola politik kepartaian, atau sering disebut low politics. Tradisi-tradisi politik demikianlah yang lebih condong akan pemaknaan-pemaknaan yang bersifat praktis, jangka pendek, dan transaksional, (Jainuri, 2015).

Dalam konteks politik, Muhammadiyah membagi persoalan politik menjadi dua, yakni politik yang bersifat umum, yakni urusan politik kebangsaan dan kenegaraan. Kemudian, politik secara khusus, yakni urusan politik yang bersifat praktis dan berorientasi pada kekuasaan . Muhammadiyah memandang bahwa politik yang bersifat umum lebih penting daripada politik yang bersifat khusus .Muhammadiyah juga membagi politik menjadi dua, yakni politik adiluhung (high politics) dan politik murahan (low politics)

Politik adiluhung adalah politik yang berorientasi pada kepentingan umum, sedangkan low Politic adalah politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau individu . Muhammadiyah memandang bahwa politik adiluhung lebih penting daripada low politic. Muhammadiyah tidak akan mendukung atau memihak salah satu calon atau partai politik dalam Pemilu 2024 . Namun, Muhammadiyah akan tetap berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan politik

shutterstock.com 1855077508

Tradisi Politik Muhammadiyah

Semenjak kelahirannya, Muhammadiyah memang tidak rupawan dengan wajah politik. Sebab itulah, orang di luar Muhammadiyah cukup kesulitan dalam memahami tradisi politik Muhammadiyah. Namun, dalam hal ini, ada tiga hal yang dapat membantu memahami tradisi politik Muhammadiyah.

1. Muhammadiyah menjaga jarak yang sama dengan partai politik.

Artinya, dalam menghadapi kondisi situasi politik praktis, Muhammadiyah selalu hadir dengan wajah politik adiluhung, tidak memiliki kecenderungan dengan partai politik tertentu, (Jainuri, 2015).

2. Muhammadiyah menjaga kedekatan yang sama.

Wacana ini disampaikan oleh Dahlan Rais dalam Tanwir Muhammadiyah di Samarinda pada tahun 2014. Namun, manakala hal tersebut dicermati lebih dalam, makna tersebut sarat akan perdebatan. Achmad Jainuri menilai, bahwa makna kedekatan dan bentuk kedekatan masih belum begitu jelas. Yang menjadi bahaya, adalah ketika kemudian persoalan ini menjadi berakibat pada tarik ulur di antara politisi Muhammadiyah. Konflik politik yang berpengaruh pada kondisi internal, bukan tidak mungkin akan terjadi, (Jainuri, 2015).

3. Mendirikan amal usaha politik.

Meskipun ini masih menjadi wacana, paling tidak perlu diambil pertimbangan yang cukup dalam. Mengingat, bahwa warna dan karakteristik politik beda dengan amal usaha yang lain. amal usaha politik ini, manakala yang akan terjadi adalah politik transaksional, praktis, dan uang, hanyalah akan bersifat kontradiktif dengan budaya amar ma’ruf nahi munkar, sedikit bicara banyak bekerja, dan hidup-hidupilah Muhammadiyah yang selama ini menjadi karakter yang begitu melekat di dalam Muhammadiyah, (Jainuri, 2015).

Diaspora Kader Muhammadiyah

shutterstock.com 2367185811

Dalam konteks diaspora kader Muhammadiyah dalam politik, terdapat beberapa pandangan dan sikap yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa politik merupakan sesuatu yang kotor dan jahat, sehingga masih ada yang berfikir bahwa politik itu tabu, bahkan ada sebagian pimpinan masih menganggapnya haram . Namun, ada juga yang berpendapat bahwa diaspora kader Muhammadiyah dalam politik adalah hal yang penting dan strategis. Melalui keterlibatan aktif dalam politik dan penempatan kader-kader berkualitas di berbagai jabatan pemerintahan, Muhammadiyah dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi masyarakat

Posisi Muhammadiyah dalam Politik Muhammadiyah telah menggelar konsolidasi nasional jelang Pemilu 2024 . Muhammadiyah berpandangan bahwa Pemilu 2024 adalah harga mati dan ingin penyelenggaraannya berlangsung sebagaimana mestinya, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat . Muhammadiyah juga mendorong kontestasi Pemilu 2024. Muhammadiyah tidak akan mendukung atau memihak salah satu calon atau partai politik . Namun, Muhammadiyah akan tetap berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan politik