Arrmanatha Nasir Sebagai Menlu dan Tantangan Mengelola Diplomasi
Dosen, Pemerhati Politik dan Isu-Isu Internasional, Peneliti Komunikasi Politik dan Diplomasi Program Doktoral Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Fathurrahman Yahya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian-reposisi (reshuffle) sejumlah menteri kabinetnya, (1/10/2026) termasuk pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono ke Arrmanatha Christiawan Nasir.
Pergantian-perubahan posisi Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia (PMK) secara politis dapat dibaca sangat strategis, mengingat posisi Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.
Hanya saja, perubahan di Kementerian Luar Negeri, bukan sekadar persoalan pergantian figur. Seorang Menlu mesti memiliki pemahaman yang utuh mengenai mesin diplomasi, jaringan internasional, prioritas politik luar negeri, sekaligus dinamika internal Kementerian Luar Negeri.
Dalam konteks itu, Arrmanatha Christiawan Nasir—yang akrab disapa Tata—merupakan figur yang tepat menggantikan Sugiono.
Tata memiliki pengalaman panjang dalam dunia diplomasi dan memahami birokrasi internal Kementerian Luar Negeri. Di sinilah relevansinya jika kemudian Presiden Prabowo Subianto mempercayakan urusan politik luar negeri kepada Tata menggantikan Sugiono.
Bagi Prabowo, Arrmanatha Nasir-Tata - tentu juga tidak asing. Setidaknya, Tata sebagai Duta Besar RI untuk Prancis dapat menerjemahkan visi pertahanan Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan (2019-2024).
Tata berhasil mempertemukan Prabowo Subianto dengan Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly di Paris (13/1/2020) saat Indonesia berupaya memperkuat industri pertahanannya di tengah dinamika geopolitik kawasan Indo Pasifik.
Hubungan bilateral kedua negara dalam konteks kerja sama industri pertahanan menjadi catatan tersendiri hingga hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Emmanuel Macron sangat istimewa.
Memahami Birokrasi dan Diplomasi
Arrmanatha Nasir bukan sosok baru dalam percaturan diplomasi Indonesia. Kariernya memperlihatkan pengalaman di berbagai titik strategis Kementerian Luar Negeri.
Ia pernah memangku jabatan yang melekat dengan Menteri Luar Negeri Retno L.P.Marsudi, sebagai Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan (BDSP) sekaligus Juru Bicara Kemenlu pada periode (2014-2019).
Bagi kalangan pewarta media di Kementerian Luar Negeri, pria kelahiran Bangkok, Thailand 30 Desember 1971 ini tidak asing lagi sebagai mitra.
Sebagai Juru Bicara, Tata tidak hanya mumpuni menata kata, tetapi menyusun kalimat demi kalimat sebagai informasi publik dengan komunikasi yang terpola dan terpusat.
Selama bersama Menlu Retno L.P.Marsudi sebagai Juru Bicara, lulusan bachelor's degree University of Buckingham, (1993), Master of Business Administration, University of Leicester, (1994) Magister Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia 1997 ini, menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan isu-isu politik luar negeri Indonesia.
Tata selalu hadir di depan publik menyampaikan informasi dengan komunikasi terpola, sehingga tidak ada isu di Kementerian Luar Negeri yang simpang siur (digoreng) media.
Tata menyampaikan informasi publik di depan mikrofon resmi Kemenlu, baik melalui mekanisme konferensi pers atau press briefing, sehingga informasinya sangat otoritatif. Ia tidak pernah menyampaikan informasi publik di luar mekanisme resmi misalnya sambil berjalan atau berolahraga.
Dari Jakarta, Paris, New York dan Jakarta Tata semakin matang ditempa dalam dunia birokrasi dan diplomasi.
Tata dipercaya sebagai Duta Besar RI untuk Prancis ( 2019-2021) dan Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York (2021-2024), posisi yang sangat strategis bagi seorang diplomat dalam mendalami diplomasi dan isu-isu multilateral.
Kembali ke Jakarta, Arrmanatha Nasir dilantik sebagai salah satu Wakil Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024 yang lalu.
Selama menjabat sebagai Wakil Menteri, Arrmanatha Nasir dekat dengan Menlu Sugiono. Artinya, Tata dan Sugiono berada dalam struktur kepemimpinan Kementerian Luar Negeri, sehingga ia dapat beradaptasi untuk menerjemahkan kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.
Pengalaman tersebut tentu menjadi penting karena seorang Menlu tidak bekerja hanya dengan membaca perkembangan geopolitik dari laporan-laporan diplomatik dari perwakilan, tetapi memahaminya sehingga dapat diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang tepat sasaran.
Di sini, keunggulan Arrmanatha dalam berbagai dimensi birokrasi dan diplomasi dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengetahui bagaimana kementerian bekerja dari dalam sekaligus bagaimana Indonesia dipersepsikan dan dinegosiasikan di luar negeri.
Menjadi Menteri Luar Negeri berarti memimpin organisasi yang kompleks: kementerian pusat, perwakilan diplomatik, hubungan dengan lembaga internasional, koordinasi lintas kementerian, hingga pengelolaan sumber daya diplomat Indonesia di berbagai belahan dunia.
Hanya saja perlu dicatat, bahwa pengalaman memahami birokrasi internal-kultur Kementerian dan diplomasi multilateral, tidak berarti tugas Arrmanatha Nasir sebagai Menlu bebas hambatan.
Di tengah situasi geopolitik global yang belum stabil, Ia akan menghadapi tantangan yang tidak kecil, sehingga dituntut untuk mengelola tantangan diplomasi dan menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang lebih terarah, terstruktur dan terukur.
Mengelola Tantangan
Dunia internasional saat ini menghadapi persoalan yang semakin sulit diselesaikan melalui hubungan bilateral semata.
Perang dan konflik, perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, perdagangan, reformasi lembaga internasional, keamanan, stabilitas regional, hingga isu Palestina membutuhkan kemampuan bernegosiasi dalam forum multilateral.
Di tengah tantangan geopolitik global yang dinamis dan kompleks tersebut, setidaknya Arrmanatha Nasir lebih berperan dan hadir dalam forum-forum regional dan internasional dengan visi politik luar negeri Indonesia yang solutif.
Pertama: Menempatkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang masih relevan dalam menghadapi fragmentasi geopolitik saat ini. Dengan komitmen bahwa Indonesia memposisikan multilateralisme sebagai bagian penting politik luar negeri, berarti Indonesia tidak ingin terseret ke dalam blok-blok eksklusif.
Kedua; Menerjemahkan diplomasi perkawanan-bukan perlawanan-permusuhan-sebagaimana jargon yang kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto bahwa "Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak". Sebuah prinsip diplomasi dan politik yang menekankan pentingnya merangkul persahabatan seluas-luasnya dan menghindari permusuhan.
Ketiga; Menyiapkan blueprint diplomasi menghadapi tantangan-tangan geopolitik regional dan global yang semakin kompleks. Pertanyaan strategisnya antara lain: bagaimana Indonesia menghadapi rivalitas Amerika Serikat dan China? Bagaimana Indonesia memperkuat posisinya di ASEAN atau menguatkan posisi ASEAN? Bagaimana memainkan peran Indonesia dalam penyelesaian konflik di beberapa kawasan, termasuk Timur Tengah dan dunia Islam saat ini? Bagaimana mempertahankan politik luar negeri bebas aktif ketika fragmentasi dunia semakin kuat? Dan bagaimana diplomasi ekonomi dapat menghasilkan manfaat yang lebih berdampak langsung bagi kepentingan nasional?
Keempat: Menyusun kembali peta diplomasi Indonesia ke depan agar lebih tertata, terarah, terstruktur dan terukur serta membawa benefit untuk kepentingan nasional Indonesia. Bukan sekadar diplomasi altruistik atau diplomasi "kebajikan" tanpa efek dan manfaat bagi kepentingan bangsa. Kebijakan politik bebas aktif didesain agar Indonesia bisa berlayar mengambil manfaat di antara dua karang, bukan terhimpit oleh dua karang.
Pada akhirnya, penunjukan Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri dapat dilihat dari perspektif kontinuitas sekaligus penyegaran kembali politik luar negeri Indonesia dalam kancah regional dan global.
Kontinuitas karena ia memahami sejarah kebijakan dan kultur kerja Kementerian Luar Negeri. Sebagai diplomat karier Arrmanatha Nasir dapat menjaga institutional memory—ingatan kelembagaan-yang sangat penting dalam diplomasi. Menjaga batas-batas kebijakan yang bisa dinegosiasikan dan menjaga garis merah kebijakan yang tidak bisa dinegosiasikan untuk kepentingan nasional.
Sebagai penyegaran, karena pengalaman panjangnya di PBB, dan berbagai forum multilateral dapat menjadi modal untuk memperkuat kembali diplomasi Indonesia di tengah perubahan tatanan global saat ini.
Dalam konteks itulah, pengalaman Arrmanatha Nasir patut menjadi bagian dari diskursus publik mengenai masa depan diplomasi Indonesia menuju yang lebih baik.
Publik berharap bahwa Arrmanatha Nasir dapat menghadirkan diplomasi Indonesia di tengah kompetisi pengaruh geopolitik yang semakin kompleks dengan agenda setting diplomasi yang lebih terstruktur dan terukur. Suatu diplomasi yang tidak sekadar mengerjakan apa, tetapi diplomasi yang berorientasi benefit (benefit oriented) untuk mendapatkan apa bagi kepentingan bangsa.