PBNU–PKB di Persimpangan: Ke Mana Arah Politik Nahdliyyin?
Dosen, Pemerhati Politik dan Isu-Isu Internasional, Peneliti Komunikasi Politik dan Diplomasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Fathurrahman Yahya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam beberapa minggu terakhir, pemberitaan mengenai ‘’perseteruan’’ antara Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf (Guas Yahya) dan Ketua Umum DPP PKB, K.H. Muhaimin Iskandar atau akrab disebut Cak Imin, kembali mencuat.
Kedua elite NU saling sindir kepemimpinan masing-masing di Organisasi Nahdliyyin (PBNU) dan (PKB). Perang narasi semakin panas menjelang Muktamar ke-35 NU yang akan digelar di Jombang 27-31 Agustus 2026.
Cak Imin menyindir Ketua Umum PBNU Gus Yahya bahwa selama lima tahun, tidak memberi perubahan apapun di NU. Cak Imin berpandangan bahwa PBNU butuh pemimpin baru yang fresh.(Kumparan.com, 12/7/2026). Artinya, secara implisit, Cak Imin tidak ingin Gus Yahya mencalonkan kembali pada Muktamar ke – 35 NU.
Sementara itu, Gus Yahya sindir Cak Imin, bahwa beliu kurang mengerti NU, karena seumur hidup beliau belum pernah jadi pengurus NU di semua tingkatan, bahkan tingkat ranting sekalipun. (Kumparan.com, 14 Juli 2026).
Benih-benih perseteruan antara kedua elite NU ini sebenarnya sudah bersemai sejak Muktamar ke-34 NU di Bandar Lampung 2021 lalu. Bahkan, lebih jauh lagi, perseteruan saat ini memiliki irisan dengan politik masa lalu dalam dualisme kepengurusan PKB Gus Dur vs PKB Muhaimin Iskandar (2008-2010).
Dibawah kepemimpinan Gus Yahya, NU dijauhkan dari arena politik praktis, termasuk menjaga jarak dengan PKB pimpinan Cak Imin, padahal dua periode sebelumnya (2010-2015) dan (2015-2020) PBNU dan PKB menjadi jembatan yang saling terhubung untuk kepentingan Nahdliyyin.
Soal legitimasi kultural
Perdebatan yang terjadi antara kedua elite NU tersebut, sejatinya lebih dari sekadar pertukaran kritik personal. Ia memperlihatkan adanya perebutan legitimasi mengenai siapa yang paling berhak berbicara atas nama warga Nahdlatul Ulama, baik dalam kepentingan Nahdliyyin dalam konteks kultural maupun struktural-politik kekuasan.
Di satu sisi, PKB selama lebih dari dua dekade dikenal sebagai kanal politik utama warga Nahdliyyin. Di bawah kepemimpinan Cak Imin, posisi PKB semakin menanjak berada di papan atas dalam percaturan politik nasional.
Perolehan suara PKB berhasil melampaui ambang batas Parlemen (Parliamentary Threshold) 4 % yang ditetapkan dan terbanyak (9,04 % : 2014), (9,69 %: 2019) dan (10,62 % : 2024). Lebih besar dibandingkan partai Islam lainnya.
Di sisi lain, PBNU merupakan otoritas keagamaan dan organisasi sosial-keagamaan terbesar yang menjadi rumah ideologis warga NU. Ketika dua pusat legitimasi ini berhadapan, yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan elite, tetapi juga arah politik jutaan Nahdliyyin.
Secara historis, kelahiran PKB pada 1998 tidak dapat dipisahkan dari peran para kiai NU.
Partai ini dibentuk sebagai wadah aspirasi politik warga NU setelah era Reformasi. Walaupun secara formal, NU sejak Muktamar Situbondo 1984 kembali ke Khittah dan menegaskan diri sebagai organisasi sosial-keagamaan, hubungan emosional antara NU dan PKB sebagai partai politik tidak pernah benar-benar terputus.
Bagi sebagian besar Nahdliyyin, PKB masih dipersepsikan sebagai "rumah politik" mereka, meskipun secara organisasi, NU tidak memiliki hubungan struktural dengan partai mana pun.
Sikap ini ditegaskan Gus Yahya sejak mengemban amanah memimpin PBNU periode (2021-2026), termasuk dengan PKB yang dilahirkan para Kiai di PBNU pasca reformasi 1998.
Di sinilah letak kompleksitasnya. PBNU berkepentingan menjaga independensi organisasi agar tidak terseret kepentingan elektoral. Sebaliknya, PKB membutuhkan legitimasi kultural dari basis Nahdliyyin agar tetap menjadi representasi utama warga NU dalam struktur politik kekuasaan.
Pernyataan Cak Imin dapat dipahami sebagai kritik terhadap kepemimpinan organisasi PBNU yang menurutnya belum mampu memperkuat posisi NU di tengah tantangan zaman. Namun, kritik tersebut menjadi sensitif karena disampaikan oleh ketua umum partai yang memiliki hubungan historis dengan NU.
Sebaliknya, respons Gus Yahya yang menyoroti pengalaman struktural Cak Imin di NU mengandung pesan bahwa Cak Imin dianggap tidak memahami NU karena tidak terlibat secara struktural organisatoris dengan NU.
Persoalannya menjadi tidak sederhana. Publik kemudian menyaksikan perseteruan yang bergeser dari adu gagasan menjadi adu legitimasi. Akibatnya, substansi mengenai bagaimana memperkuat NU dan memperbesar kontribusi PKB bagi umat justru tenggelam di balik rivalitas antar elite.
Implikasi Politik
Selama ini, loyalitas pemilih Nahdliyyin terhadap PKB dibangun melalui kombinasi identitas keagamaan, kedekatan dengan jaringan pesantren, serta hubungan historis dengan para kiai. Jika konflik PBNU dan PKB terus membesar, setidaknya terdapat implikasi dan sejumlah konsekuensi yang tidak kecil bagi masa depan politik Nahdliyyin.
Pertama, fragmentasi politik warga Nahdliyyin semakin terbuka. Sebagian akan tetap loyal kepada PKB, sebagian mengikuti preferensi politik para Kiai yang sejalan dengan arah struktural PBNU. Sementara kelompok lain berpotensi eksodus berpindah ke partai-partai lain yang juga aktif membangun kedekatan dengan komunitas NU.
Kedua, menurunnya efektivitas mobilisasi politik berbasis jaringan pesantren. Selama ini, sinergi moral antara NU dan PKB menjadi salah satu kekuatan utama dalam konsolidasi politik. Ketika hubungan elite memburuk, koordinasi di tingkat akar rumput berpotensi melemah.
Ketiga, munculnya krisis representasi. Warga Nahdliyyin dapat mempertanyakan siapa yang sesungguhnya merepresentasikan aspirasi mereka baik organisasi keagamaan atau partai politik. Jika ini berlangsung lama, loyalitas, identitas dan ikatan emosional politik warga Nahdliyyin akan semakin plural dan tidak lagi terpusat pada satu partai.
Namun demikian, perseteruan ini tidak selalu harus berakhir sebagai perpecahan abadi. Dalam tradisi NU, tabayun, musyawarah dan ishlah (rekonsiliasi) menjadi fatsun kultural yang niscaya.
Baik PBNU maupun PKB memiliki modal sosial yang sama, yakni kepercayaan warga Nahdliyyin. Modal tersebut akan cepat terkikis apabila energi lebih banyak dihabiskan untuk mempertentangkan legitimasi daripada membangun kolaborasi dalam menjawab persoalan bangsa, seperti ; kemiskinan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, penguatan demokrasi, hingga pengembangan generasi muda pesantren.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dicermati bukanlah siapa yang lebih memahami NU atau siapa yang lebih berhak berbicara atas nama warga Nahdliyyin. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah konflik elite ini akan memperkuat atau justru mengurangi daya tawar politik warga NU di masa depan.
Jika konflik ini tak berujung, yang paling terdampak dan berisiko bukanlah PBNU ataupun PKB sebagai institusi-organisasi, melainkan jutaan warga Nahdliyyin yang berharap nilai-nilai kebijaksanaan, persatuan, dan kemaslahatan tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan politik Indonesia.
PKB sebagai ‘’representasi’’ rumah politik Kiai NU dan Nahdliyyin pasca reformasi 1998, akan rapuh apabila ikatan emosional politik Nahdliyyin juga tercerabut karena ditarik oleh aliran partai-partai politik lain yang semakin pragmatis dan transaksional.
Disadari atau tidak, PKB sebagai partai politik, akan bernasib sama dengan ‘’kakak kandungnya’’-Partai Persatuan Pembangunan (PPP)- tidak lolos ke Parlemen, apabila lemah membangun ikatan dengan Nahdliyyin, baik secara struktural maupun kultural.
Jika nasib itu menimpa PKB, maka warga Nahdliyyin, termasuk elite NU akan menjadi diaspora politik-tidak memiliki rumah sendiri-akibat eksodus ke rumah politik partai lain.
Memang secara organisasi, PBNU-PKB adalah dua entitas berbeda. Tetapi, memiliki tujuan yang sama dalam membangun warga bangsa, khususnya warga Nahdliyyin. Maka, keduanya mesti menjadi penyangga kepentingan warga Nahdliyyin melalui jaringan kultural dan struktural, bukan justru pecah saling memisahkan diri.