Pemilu Krusial di Israel : Pertarungan Legitimasi Netanyahu vs Eisenkot
Dosen, Pemerhati Politik dan Isu-Isu Internasional, Peneliti Komunikasi Politik dan Diplomasi Program Doktoral Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Fathurrahman Yahya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDilansir The Times of Israel (30/10/2026) penghitungan suara Pemilu Israel akhirnya rampung pada Jumat dini hari, 30 Oktober 2026 dengan tingkat partisipasi 77,9 % atau sekitar 5,7 juta pemilih.
Hasil pemilu krusial ini menghasilkan konfigurasi politik yang cukup pelik. Blok kanan-religius pendukung Benjamin Netanyahu memperoleh 53 kursi, sementara blok oposisi pro perubahan yang dipimpin Gadi Eisenkot meraih 48 kursi. Lebih mengejutkan lagi partai-partai Arab (Israel) mengukir sejarah dengan capaian 19 kursi di parlemen (Knesset).
Setelah penghitungan suara, titik krusial pemilu di Israel saat ini bukan hanya siapa yang akan membentuk pemerintahan, melainkan apakah konfigurasi politik baru ini akan membuka ruang perubahan atau justru memperpanjang kebuntuan dan ketegangan regional.
Kompleksitas koalisi dan skenario politik
Di tengah kebuntuan politik antara blok Netanyahu dan Eisenkot, hasil pemilu saat ini menempatkan Israel pada persimpangan politik yang krusial.
Dengan syarat ambang batas minimal 61 kursi dari 120 kursi Knesset, berarti tidak satu pun blok-blok politik tersebut bisa membentuk pemerintahan secara mandiri.
Di sinilah paradoks demokrasi Israel terlihat jelas. Suara warga Arab Israel yang dapat dikonversi menjadi 19 kursi di Parlemen dan bisa menentukan bagi kedua blok untuk membentuk pemerintahan, justru diisolasi secara politik.
Blok Eisenkot menghadapi persoalan tersendiri. Sebagian kekuatan oposisi tersebut masih menunjukkan keberatan untuk menjadikan partai Arab mitra politik dalam pemerintahan.
Ketua Partai Yisrael Beytenu (7 kursi), Avigdor Liberman, menegaskan penolakan partainya untuk bergabung dengan koalisi mana pun yang menyertakan partai Arab, baik Joint Arab List (11 kursi) maupun partai Ra’am (8 kursi).
Karena itu, Pemilu 2026 bukan sekadar kompetisi untuk menentukan siapa yang akan menduduki kursi perdana menteri. Ia juga menjadi ujian bagi batas-batas inklusivitas demokrasi Israel, masa depan hubungan Yahudi-Arab di dalam negeri, serta arah kebijakan negara itu terhadap Palestina dan kawasan Timur Tengah.
Dalam dinamika kebuntuan politik yang sangat kpmpleks ini, muncul beberapa sekenario pasca pemilu.
Pertama ; Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional - menyatukan dua blok religius-kanan dibawah pimpinan Netanyahu dengan blok Kanan-Liberal demokrat pimpinan Eisenkot.
Jika formula ini yang terjadi, memungkinkan pemerintahan mendatang dilakukan secara bergantian antara Netanyahu dan Eisenkot setiap dua tahun. Hanya saja, konsekuensi politiknya sangat berat bagi blok perubahan. Publik Israel, menaruh harapan kepada Eisenkot agar bisa menyingkirkan Netanyahu dalam panggung politik Israel saat ini.
Antusiasme dukungan pemilih kepada Eisenkot didorong oleh semangat perubahan untuk mengganti Perdana Menteri Netanyahu yang selama ini dinilai gagal memberikan keamanan bagi warga Israel, pasca serangan Hamas 7 Oktober 2023.
Kedua ; Koalisi terbatas, yaitu blok perubahan Eisenkot dengan blok partai Arab hanya untuk memenuhi ambang batas minimal 61 kursi. Tujuannya, menyingkirkan Benjamin Netanyahu dari pemerintahan Israel.
Dengan jumlah 67 kursi gabungan dari blok Eisenkot (48 kursi) plus partai Arab Joint List (11 kursi), dan Ra´aam (8 kursi) cukup untuk membentuk kabinet perubahan.
Konfigurasi politik akomodasi seperti ini masih memungkinkan, tetapi blok partai Arab tanpa posisi di pemerintahan dan tanpa pengaruh politik-strategis dalam pengambilan kebijakan di Israel.
Jika blok oposisi berani membentuk pemerintahan mengakomodir kursi blok koalisi partai Arab, ruang gerak legitimasi politik Netanyahu semakin tertutup.
Ketiga ; Pemilu ulang hingga partai koalisi Netanyahu memenangkan pemilihan secara mayoritas. Skenario ini memungkinkan, dan tampaknya menjadi srategi politik Netanyahu saat ini. Tujuannya, agar bisa melanjutkan posisinya di pemerintahan, paling tidak dapat melanjutkan pemerintahan transisi hingga bulan Maret 2027.
Koalisi religius-kanan, pimpinan Netanyahu berada di jalan buntu. Netanyahu ingin tetap berada di pemerintahan dengan kalkulasi-kalkulasi politik strategis, terutama di tengah dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah. Di sini, kalkulasi politik Netanyahu tidak bisa dipisahkan dari kalkulasi politik dan strategis Donald Trump, khususnya dalam menuntaskan misinya melumpuhkan kekuatan dan rezim Iran.
Blok Arab menjadi penentu bagi pembentukan cabinet Eisenkot. Maka, Netanyahu secara tegas menolak Kabinet yang melibatkan blok partai-partai Arab di Israel. Bahkan, menuduh blok Arab telah mencuri suara partainya-Partai Likud yang hanya memperoleh 27 kursi, hingga meminta Komisi Pemilu melakukan penyelidikan.
Manuver partai Likud-Netanyahu sangat mudah terbaca, dengan pemilu ulang, ia bisa memperpanjang legitimasi kekuasaannya dan melakukan penyesuaian dengan hasil pemilu sela di AS.
Di tengah situasi tersebut, persaingan antara Benjamin Netanyahu dan Gadi Eisenkot memperlihatkan pertanyaan mendasar: Apakah pergantian kepemimpinan-pemerintahan Israel akan mengubah kebijakan Israel terhadap Palestina, atau hanya mengubah cara mengelola konflik? Lalu, bagaimana implikasi kebijakan politik masing-masing terhadap dinamika geopolitik kawasan?
Kalkulasi perimbangan politik
Rivalitas dua tokoh politik dalam pemilu kali ini bukan sekadar pertarungan untuk menentukan siapa yang akan menduduki kursi perdana menteri, melainkan akan menjadi ujian bagi arah politik Israel, terutama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Netanyahu, sebagai Perdana Menteri Israel (incumbent) merupakan pemimpin Partai Likud yang telah lama mendominasi politik Israel, baik sebagai ketua partai maupun perdana menteri. Ia berhadapan dengan Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF) yang memimpin partai sentris,Yashar.
Keduanya memiliki pandangan yang sama soal isu-isu sentral, khususnya mengenai penentuan nasib sendiri (self determination) Palestina merdeka dan keamanan nasional Israel, tetapi dengan pendekatan berbeda. Disinyalir Eisenkot lebih memilih pendekatan diplomatik daripada pendekatan konfrontatif-militer.
Dalam laporan Reuters (22/10/2026) kedua tokoh tersebut sama-sama menolak pembentukan negara Palestina merdeka dan menghendaki Israel tetap memegang kendali keamanan atas wilayah antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania.
Setelah serangan Hamas ke wilayah Israe pada 7 Oktober 2023, invasi militer dan aneksasi Gaza, penghancuran basis Hamas, pembebasan sandera, serta pencegahan serangan proksi Iran (Hizbullah di Lebanon, Ansharullah-Houthi di Yaman, Suriah dan Irak menjadi perioritas kebijakan politik-pertahanan-keamanan Netanyahu.
Dalam konteks ini, kendali keamanan Israel dipandang sebagai instrumen utama untuk mencegah ancaman terhadap negara Zionis tersebut.
Maka, agenda Netanyahu selanjutnya bukan semata-mata mempertahankan kekuasaannya, tetapi juga mempertahankan konfigurasi keamanan dan politik yang selama ini menjadi fondasi legitimasi pemerintahannya. Ia ingin mempertahankan ideologi Zionis sebagai landasan negara Yahudi di Israel.
Pertarungan legitimasi politik-pemerintahan Netanyahu vs Eisenkot cukup berat, apalagi dikaitkan dengan dukungan eksternal, utamanya Presiden AS, Donald Trump. Bahkan, secara terang-terangan Donald Trump memberikan dukungan kepada Netanyahu untuk meraih kemenangan pada pemilu parlemen, 27 Oktober. Reuters, 18/10/2026).
Trump berkepentingan untuk mendukung Netanyahu agar terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Israel. Mengapa?
Keduanya belum berhasil menyelesaikan misinya di Timur Tengah, utamanya menumbangkan rezim dan melucuti nuklir Iran yang dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi Israel dan membahayakan kepentingan AS di kawasan.
Trump dan sahabatnya Bibi (sebutan untuk Netanyahu) memiliki sejarah panjang bersama, terutama sejak periode pertama pemerintahan Trump (2017-2021). Bagi Netanyahu, Trump dianggap berjasa karena banyak melakukan terobosan politik dan dipomatik yang menguntungkan Israel.
Pada tahun 2018, Presiden Trump secara resmi memindahan Kedutaan Besar AS ke Yerussalem, dan diikuti sejumlah negara lainnnya.
Di bawah pemerintahan Trump, AS menarik diri dari perjanjian nuklir Iran pada 2018, menginisiasi Perjanjian Abraham (Abraham Accords) tahun 2020- mengajak Uni Emirat Arab dan Bahrain melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, hingga serangan bersama terhadap Iran pada 2025 dan 2026.
Bagi Trum dan Netanyahu, misi belum selesai (mission not completed). Pemilu Israel kali ini krusial karena memiliki konsekuensi bagi diplomasi dan dinamika geopolitik kawasan.
Di sini, Eisenkot akan menghadapi tantangan berat. Ia akan berhadapan dengan tekanan internal-pemilihnya yang menginginkan perubahan. Pada saat yang sama, ia akan menghadapi tekanan pihak eksternal, terutama dari kalangan pendukung ultra kanan-zionis.
Jika Eisenkot keliru menghitung perimbangan kekuatan politik, karir politiknya diprediksi tidak akan berumur panjang. Sebaliknya, jika tepat menghitung perimbangan kekuatan dan dukungan politiknya, ia akan mengukir sejarah, seorang Yahudi Mizrahi menjadi Perdana Menteri di negara Zionis .
Eisenkot adalah keturunan Yahudi Mizrahi, yaitu istilah garis keturunan Yahudi dari Timur Tengah, Asia Tengah/Kaukasus seperti : Irak, Iran, Yaman, Maroko dan Syria. Sedangkan Netanyahu keturunan dari Yahudi Ashkenazi, yaitu dari garis keturunan Yahudi Eropa, Eropa Timur dan Eropa Tengah seperti ; Jerman, Prancis, Polandia dan Rusia.