Integrasi Transportasi dan Revolusi Budaya: Belajar dari Singapura
Tulisan dari Ridwan Budiman tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBeberapa waktu lalu, penulis berkesempatan singgah di Singapura untuk beberapa agenda pertemuan. Dalam kesempatan itu, penulis mengamati betul bagaimana negara yang dirancang sebagai hub country ini, memiliki konsistensi di tiap aspek implementasi kebijakan.
Mulai dari pelayaran, penerbangan, hingga transportasi berbasis rel dan bus, semua harus mendukung kondusivitas perdagangan dan investasi negara yang dihuni kurang lebih enam juta orang tersebut.
Saat mendarat di Bandara Changi, hal yang membuat negara ini memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) sudah terlihat. Pemerintah Singapura memahami betul bahwa bandara adalah wajah depan (front liner) suatu negara yang menunjukkan kesan pertama bagi siapa pun untuk merasa nyaman.
Karena memiliki visi sebagai negara hub, maka desain bandara disesuaikan dengan kebutuhan para pelancong, baik untuk transit meneruskan penerbangan atau sekadar untuk menunggu aktivitas selanjutnya di siang hari. Bandara Changi terhubung dengan pusat perbelanjaan (leisure place) di Jewel yang memberikan pengalaman tak terlupakan. Tidak hanya itu, bandara terbaik di dunia 2025 versi Skytrax ini, memiliki trek untuk aktivitas work out, seperti bersepeda dan berlari, lengkap dengan fasilitas penunjangnya.
Visi yang kongruen dengan implementasi kebijakan ini tidak berhenti sampai di situ. Transportasi umum di Singapura dirancang agar less is more: semakin efisien, semakin efektif, hingga membentuk budaya sehari-hari. Transportasi di negara ini, didesain agar pengguna memiliki kemandirian dan kesadaran penuh agar berdisiplin menaati setiap aturan yang dibangun.
Untuk mendukung hal itu, bagi para pelancong, pemerintah di negara ini telah menyediakan satu kartu (one trip for all) yang disesuaikan dengan lamanya waktu berkunjung. Pelancong tidak perlu berganti-ganti sistem pembayaran jika ingin menaiki MRT, LRT, hingga bus. Bahkan beberapa spot penting, seperti Singapore National Stadium dan Kampus NTU, telah terhubung langsung dengan memiliki stasiun khusus yang berhenti di dalam area tersebut.
Singkatnya, visi sebagai negara hub tersebut dirumuskan secara konkret, khususnya melalui aspek integrasi transportasi yang terkoneksi ke tiap-tiap ruang publik.
New Public Management
Dalam teori kebijakan, pola integrasi transportasi yang menerapkan prinsip less is more ini berkaitan dengan tata kelola kebijakan publik dengan paradigma baru, yaitu New Public Management (NPM). Pendekatan baru ini, sebagaimana dicetuskan Osborne dan Gaeblers (1992) menghadirkan konsep pemerintahan (governance) yang berfokus pada masyarakat (customer oriented) dan berbasiskan responsivitas dan inovatif kepada kebutuhan publik (entrepreneurial government).
“Public administration paradigm that emphasizes applying business management practices to improve the efficiency and effectiveness of public services.”
Dengan pendekatan ini, kebijakan publik haruslah terukur dan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Kebijakan tidak sekadar proses administrasi dalam rangka untuk penyerapan anggaran, tetapi juga agar bagaimana tiap rupiah anggaran yang digunakan berdampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan publik.
Karena itu, efisiensi sumber daya manusia (SDM) maupun anggaran, menjadi kunci penting untuk meningkatkan pelayanan publik. Efisiensi birokrasi ini memungkinkan rentang kendali kebijakan menjadi lebih sederhana, sehingga pengawasan terhadap pelayanan publik menjadi optimal.
Jika melihat kebijakan transportasi di Singapura, maka peran negara diminimalisir dan lebih mendorong keterlibatan swasta atau BUMN agar lebih efisien. Seluruh tanah di negara tersebut dikuasai negara, namun seluruh jalur transportasi dikuasai oleh operator non-negara (Temasek) dan swasta (ComfortDelGro).
SMRT dan SBS Transit adalah dua operator utama sistem angkutan cepat (MRT) dan kereta api ringan (LRT) di Singapura. SMRT Corporation mengoperasikan jalur Utara-Selatan, Timur-Barat, Lingkar, Thomson-East Coast, dan LRT Bukit Panjang. SBS Transit, anak perusahaan ComfortDelGro, mengoperasikan jalur Timur Laut dan Pusat Kota, serta LRT Sengkang-Punggol.
Salah satu minimalisasi keterlibatan negara adalah pemerintah cukup menyediakan lahan, selanjutnya operator swasta mengelola secara penuh dengan prinsip profesional. Termasuk, area terbuka hijau Marina Bay, di mana pengelolaan lahan oleh negara tetapi dikembangkan dan dikelola oleh berbagai entitas, termasuk Las Vegas Sands Corp untuk proyek Marina Bay Sands.
Dengan cara seperti ini, negara diuntungkan dua hal: tidak mengeluarkan operasional besar, tetapi di sisi lain negara mendapatkan pemasukan besar yang dikelola kembali untuk peningkatan pelayanan publik.
Pembentukan Budaya
Dengan menerapkan cara bekerja sektor swasta yang inheren dengan kebijakan publik, maka publik dibiasakan dengan cara bekerja yang baru dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan yang berdimensi struktural, melahirkan pola perubahan di masyarakat di ranah kultural (top down).
"Masyarakat akan lebih disiplin dan menerapkan efektivitas dalam bekerja. Orientasi kepada hasil dan berdampak kepada masyarakat luas, menjadi hal yang utama sebagai suatu indikator kinerja"
Masyarakat akan lebih disiplin dan menerapkan efektivitas dalam bekerja. Orientasi kepada hasil dan berdampak kepada masyarakat luas, menjadi hal yang utama sebagai suatu indikator kinerja. Indikator tersebut tidak hanya berlaku di ranah pemerintahan, melainkan juga di level masyarakat yang bekerja di sektor privat.
Di sisi lain, upaya untuk membentuk budaya baru di masyarakat perlahan akan terbentuk, tanpa pemerintah harus berlelah-lelah menghabiskan anggaran melalui sosialisasi. Budaya masyarakat yang baru itu terbentuk secara perlahan-lahan, dan terinternalisasi tanpa sadar dalam sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Cara ini lebih efektif dibandingkan harus menunggu perubahan dari masyarakat untuk terinternalisasi di level elite (bottom up). Selain akan menimbulkan konflik horizontal, perubahan budaya melalui cara bottom-up ini akan lebih membawa bangsa ini menjadi tak terarah dan mengancam disintegrasi bangsa.
Perubahan budaya sejatinya bersifat top down dan melalui sendi-sendi aspek kebijakan sehari-hari. Dengan demikian, ujung dari paradigma baru tata kelola manajemen pemerintahan ini adalah revolusi kebudayaan. Negara tidak hanya mendapatkan keuntungan (profit) dari sisi penambahan pendapatan secara ekonomi, melainkan juga akan mendapatkan keuntungan (advantage) pula dari hadirnya keberadaban masyarakat (civilized society) yang menghargai profesionalitas, kedisiplinan, dan kerja-kerja terukur serta berdampak.