Dari Orde Lama ke Orde Baru: Bagaimana Indonesia Mengubah Arah Kebijakan Ekonomi

Gambar Hasil AI

Perubahan rezim pada 1960-an tidak hanya mengubah peta politik Indonesia. Arah kebijakan ekonominya pun ikut berbelok, dari ekonomi yang sangat dikendalikan negara menuju stabilisasi, investasi, dan pembangunan jangka panjang.

Apa yang terjadi ketika harga barang naik jauh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat untuk membelinya?

Pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan ekonomi yang terjadi hari ini. Indonesia pernah mengalami kondisi yang jauh lebih ekstrem pada pertengahan 1960-an. Saat itu, perekonomian nasional berada dalam tekanan berat. Inflasi melonjak, produksi dan distribusi terganggu, sementara kondisi keuangan negara semakin sulit.

Data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan bahwa kenaikan indeks harga konsumen Jakarta dalam periode 12 bulan hingga Juni 1966 mencapai lebih dari 1.500 persen. Dalam catatan IMF lainnya, inflasi tahunan Indonesia pada 1966 berada di sekitar 639 persen.

Angka tersebut menggambarkan betapa berat kondisi ekonomi Indonesia menjelang berakhirnya Orde Lama. Persoalan ekonomi kemudian menjadi salah satu latar belakang penting yang mendorong perubahan besar dalam arah kebijakan ekonomi nasional.

Ketika Ekonomi Berada dalam Tekanan

Pada masa Orde Lama, terutama pada era Demokrasi Terpimpin, negara memainkan peran yang sangat besar dalam perekonomian. Pemerintah berupaya mengarahkan kegiatan ekonomi melalui berbagai kebijakan dan kontrol negara.

Konsep Ekonomi Terpimpin menjadi salah satu ciri utama periode tersebut. Dalam sektor perbankan, misalnya, pemerintah menerapkan konsep bank tunggal. Pada 1965, Bank Indonesia diubah menjadi BNI Unit I, sedangkan bank-bank pemerintah lainnya ditempatkan sebagai unit-unit dalam struktur tersebut.

Namun, berbagai persoalan ekonomi semakin sulit dikendalikan.

Bank Indonesia mencatat bahwa inflasi Indonesia pada 1965 mencapai sekitar 594 persen. Tekanan tersebut tidak berdiri sendiri. Pengeluaran pemerintah yang besar, keterbatasan pasokan barang, serta persoalan dalam sistem moneter ikut memperburuk keadaan.

Ketika harga terus meningkat, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Pendapatan yang tidak segera menyesuaikan dengan kenaikan harga menyebabkan daya beli semakin tertekan.

Pemerintah pun menghadapi dilema. Pengeluaran negara tetap diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan, tetapi pembiayaannya juga harus diperhatikan agar tidak semakin mendorong inflasi.

Situasi inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan munculnya kebutuhan untuk mengubah pendekatan ekonomi.

Dari Mengendalikan Negara ke Menstabilkan Ekonomi

Memasuki masa Orde Baru, pemerintah mengubah prioritas. Persoalan pertama yang harus diselesaikan bukan lagi sekadar bagaimana negara mengarahkan perekonomian, melainkan bagaimana perekonomian yang sedang mengalami krisis dapat distabilkan.

Pada Oktober 1966, pemerintah meluncurkan program stabilisasi ekonomi. Fokusnya adalah mengendalikan inflasi, memperbaiki anggaran negara, memperbaiki sistem moneter, serta memulihkan kegiatan ekonomi.

Pemerintah juga mulai mengurangi berbagai distorsi dalam sistem perdagangan dan nilai tukar serta memberikan ruang yang lebih besar kepada sektor swasta dan investasi asing.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran cara pandang. Pemerintah tidak sepenuhnya meninggalkan peran negara, tetapi mulai mengombinasikan peran pemerintah dengan mekanisme pasar dan keterlibatan sektor swasta.

Hasilnya mulai terlihat dalam beberapa tahun.

Menurut IMF, kenaikan indeks harga konsumen Jakarta yang mencapai 639 persen pada 1966 turun menjadi 113 persen pada 1967, 85 persen pada 1968, dan sekitar 10 persen pada 1969.

Penurunan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk memasuki tahap berikutnya: pembangunan.

Bank Indonesia menyebut periode 1966–1983 sebagai masa stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan ekonomi. Artinya, pemerintah tidak berhenti setelah inflasi berhasil ditekan. Stabilitas ekonomi kemudian dijadikan fondasi untuk menjalankan pembangunan yang lebih panjang.

Di sinilah Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun mulai memainkan peranan penting. Pembangunan diarahkan pada berbagai sektor, terutama pertanian, infrastruktur, industri, dan sumber daya manusia.

Memasuki dekade 1970-an, Indonesia juga memperoleh keuntungan besar dari meningkatnya harga minyak dunia. Penerimaan minyak memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja pembangunan.

Namun, keuntungan tersebut sekaligus memberikan pelajaran penting. Ketergantungan terhadap komoditas membuat perekonomian rentan terhadap perubahan harga dunia. Karena itu, pemerintah kemudian berupaya mendorong sektor nonmigas dan mengembangkan industri.

Dengan demikian, perubahan ekonomi pada awal Orde Baru bukan hanya tentang mengatasi inflasi. Pemerintah mulai membangun sistem ekonomi yang lebih terbuka terhadap investasi, perdagangan, dan sektor swasta, tetapi tetap mempertahankan peran negara dalam menentukan arah pembangunan.

Bukan Sekadar Pergantian Rezim

Jika melihat perjalanan tersebut, perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru tidak tepat dipahami hanya sebagai pergantian pemerintahan. Ada perubahan besar dalam cara negara memandang dan mengelola perekonomian.

Orde Baru mewarisi persoalan ekonomi yang sangat berat. Karena itu, stabilisasi menjadi prioritas utama. Setelah kondisi mulai membaik, pemerintah mengarahkannya kepada pembangunan jangka panjang.

Perubahan tersebut memperlihatkan satu hal penting: kebijakan ekonomi selalu memiliki konteks.

Ketika inflasi mencapai ratusan persen, pengendalian harga dan stabilitas moneter menjadi kebutuhan mendesak. Ketika ekonomi mulai stabil, perhatian bergeser pada pembangunan dan peningkatan produksi. Ketika penerimaan minyak meningkat, pemerintah memiliki ruang untuk membiayai pembangunan. Namun ketika ketergantungan terhadap minyak mulai menjadi risiko, diversifikasi ekonomi diperlukan.

Sejarah tersebut sebenarnya masih relevan untuk melihat perekonomian Indonesia saat ini.

Kondisi ekonomi memang sudah jauh berbeda. Indonesia tidak lagi berada dalam situasi inflasi ekstrem seperti 1960-an. Struktur ekonomi juga semakin kompleks dengan berkembangnya industri, jasa, perdagangan digital, dan ekonomi berbasis teknologi.

Namun, satu pelajaran dari sejarah tetap penting: mengubah arah kebijakan ekonomi bukan pekerjaan sederhana.

Setiap kebijakan memiliki konsekuensi. Stabilitas ekonomi diperlukan untuk menciptakan kepastian, tetapi stabilitas saja tidak cukup. Pertumbuhan ekonomi juga perlu diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, perjalanan dari Orde Lama ke Orde Baru menunjukkan bagaimana Indonesia berusaha keluar dari krisis melalui perubahan kebijakan ekonomi. Dari inflasi yang sangat tinggi, pemerintah kemudian membangun stabilitas, membuka ruang investasi, dan menjadikan pembangunan sebagai agenda utama.

Sejarah itu bukan hanya tentang apa yang terjadi lebih dari setengah abad lalu. Ia juga menjadi pengingat bahwa arah perekonomian Indonesia selalu dibentuk oleh pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat untuk menjawab persoalan pada zamannya.