Kepada Siapa Loyalitas Diberikan?

Ilustrasi Loyalitas. Foto: Istimewa

Loyalitas sering datang dengan pakaian yang sangat meyakinkan. Ia hadir dalam barisan yang tertib, dalam apel pagi yang khidmat, dalam sumpah yang dibacakan dengan suara bulat, juga dalam kalimat-kalimat pendek yang terdengar tegas: siap, laksanakan, amankan. Di lingkungan birokrasi maupun aparat negara, loyalitas bahkan dianggap sebagai napas organisasi. Tanpanya, perintah tidak bergerak, kebijakan tidak berjalan, dan institusi akan mudah tercerai oleh kepentingan yang saling bertabrakan.

Namun, sebuah pertanyaan sederhana tetap perlu diajukan: kepada siapa sebenarnya loyalitas diberikan?

Pertanyaan ini tampak mudah, tetapi jawabannya sering berbelit ketika seseorang telah berada di dalam struktur kekuasaan. Secara normatif, seorang aparatur sipil negara mengabdi kepada negara dan masyarakat. Seorang prajurit menjaga kedaulatan, seorang anggota kepolisian melindungi warga dan menegakkan hukum. Semua terdengar terang, rapi dan hampir tanpa celah. Akan tetapi, kehidupan institusi tidak berlangsung di atas kertas yang putih dan bersih. Ia bergerak di dalam jaringan komando, persahabatan, rasa sungkan, ambisi karier, utang budi dan ketakutan akan kehilangan posisi.

Di wilayah itulah loyalitas mulai mengalami pergeseran makna. Pada mulanya, seseorang setia kepada tugas. Lalu, tanpa disadari, kesetiaan itu berpindah kepada jabatan. Setelah itu, ia melekat kepada orang yang sedang menduduki jabatan tersebut. Dari sinilah lahir loyalitas personal: suatu bentuk kesetiaan yang tidak lagi bertanya apakah perintah itu benar, melainkan hanya memastikan dari siapa perintah itu datang.

Dalam birokrasi, gejala ini dapat terlihat dari hal-hal yang tampak remeh. Sebuah catatan kritis tidak dimasukkan ke dalam laporan karena dianggap akan mengganggu kenyamanan pimpinan. Sebuah data diperhalus agar presentasi tampak menggembirakan. Sebuah kebijakan tetap dijalankan meskipun banyak pegawai mengetahui bahwa pelaksanaannya akan bermasalah. Mereka memilih diam bukan karena tidak paham, tetapi karena terlalu paham bagaimana sistem bekerja.

Di banyak kantor, orang yang paling cepat membaca kehendak atasan sering bergerak lebih ringan daripada mereka yang paling tekun membaca aturan. Pengetahuan administratif kalah oleh kemampuan menangkap isyarat. Kompetensi kemudian berjalan berdampingan dengan kecakapan lain yang tidak pernah diajarkan dalam pendidikan formal: kapan harus bicara, kapan harus menunduk, kapan harus mengangguk, dan kapan harus pura-pura tidak mengetahui sesuatu.

Birokrasi pun dapat berubah menjadi panggung yang penuh percakapan tertahan. Semua orang mengetahui ada yang keliru, tetapi setiap orang menunggu orang lain mengatakannya terlebih dahulu.

Di lingkungan aparat penegak hukum, persoalannya bahkan lebih rumit. Ada ikatan korps, pengalaman lapangan, disiplin dan risiko yang membentuk solidaritas sangat kuat. Solidaritas itu penting. Dalam situasi genting, seorang aparat memang harus percaya kepada rekannya. Kesatuan tidak mungkin dibangun dari kecurigaan. Komando tidak dapat bekerja jika setiap instruksi diperdebatkan tanpa akhir.

Tetapi solidaritas memiliki batas moral. Ketika seorang anggota melakukan kesalahan, loyalitas tidak boleh diartikan sebagai kewajiban menyembunyikannya. Ketika kewenangan digunakan secara menyimpang, jiwa korsa tidak dapat dijadikan selimut. Membela institusi tidak sama dengan membela setiap tindakan orang yang mengenakan seragam institusi itu.

Justru di sinilah ukuran loyalitas yang sesungguhnya diuji. Seseorang yang berani mengoreksi rekannya mungkin dianggap merusak kekompakan, padahal ia sedang menyelamatkan kehormatan kesatuan. Sebaliknya, seseorang yang menutup-nutupi pelanggaran mungkin terlihat setia, tetapi diam-diam sedang menanam bom waktu di bawah lantai institusinya sendiri.

Masalah terbesar dari loyalitas yang salah arah adalah kemampuannya menyamar sebagai kebajikan. Kepatuhan dapat terlihat seperti disiplin. Ketakutan dapat tampil seperti kesetiaan. Pembiaran dapat dipoles sebagai kehati-hatian. Bahkan tindakan yang bertentangan dengan aturan bisa diberi nama yang lebih sopan: menjaga stabilitas, merawat nama baik atau menghindari kegaduhan.

Bahasa memang sering menjadi ruang pertama tempat penyimpangan disamarkan. Karena itu, loyalitas tidak cukup dinilai dari keteguhan seseorang berada di belakang pimpinan. Ada kalanya kesetiaan justru ditunjukkan dengan berdiri di hadapan pimpinan, lalu mengatakan bahwa keputusan tertentu berbahaya, tidak tepat atau melanggar hukum. Keberanian semacam ini memang tidak selalu menghasilkan promosi. Ia bahkan sering membawa kesepian. Namun, dari sanalah organisasi memperoleh kesempatan untuk tidak tersesat terlalu jauh.

Seorang pemimpin yang hanya menginginkan bawahan patuh sebenarnya sedang membangun ruangan penuh gema. Ia hanya akan mendengar kembali suaranya sendiri. Setiap gagasan dianggap benar karena tidak ada yang berani membantah. Setiap keputusan tampak berhasil karena laporan telah disusun sedemikian rupa. Sampai suatu hari, realitas datang tanpa mengetuk pintu dan menunjukkan bahwa seluruh tepuk tangan itu tidak pernah benar-benar berarti.

Loyalitas yang sehat tidak mematikan nalar. Ia justru membutuhkan nalar agar kesetiaan tidak berubah menjadi penyembahan kepada kekuasaan.

Dalam kehidupan bernegara, jabatan adalah tempat singgah, bukan alamat permanen. Pimpinan datang dan pergi., komandan berganti, menteri diganti, kepala daerah selesai masa tugasnya, direktur berpindah ruangan. Tetapi negara tetap ada, masyarakat tetap menunggu pelayanan dan hukum tetap harus ditegakkan. Karena itu, kesetiaan kepada pribadi selalu harus ditempatkan di bawah kesetiaan kepada konstitusi, aturan, dan kepentingan umum.

Seorang aparatur tidak semestinya merasa bahwa kariernya ditentukan sepenuhnya oleh seseorang. Ketika perasaan itu tumbuh, profesionalitas akan mudah ditukar dengan kedekatan. Orang mulai bekerja untuk menyenangkan atasan, bukan menyelesaikan persoalan rakyat. Mereka membangun citra ke atas, sementara pelayanan ke bawah dibiarkan berjalan tertatih-tatih.

Masyarakat kemudian menyaksikan pemandangan yang ganjil. Di hadapan pimpinan, pelayanan tampak cepat, di hadapan warga biasa, prosedur mendadak menjadi panjang. Di ruang rapat, semua program disebut berhasil, di lapangan, rakyat masih kebingungan mencari pintu yang benar.

Kita perlu mengembalikan loyalitas kepada rumah etiknya. Loyalitas kepada institusi berarti menjaga institusi agar tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Loyalitas kepada atasan berarti membantu atasan agar tidak mengambil jalan yang keliru. Loyalitas kepada rekan berarti mencegahnya jatuh lebih jauh ketika melakukan pelanggaran. Dan loyalitas kepada negara berarti memastikan setiap kewenangan digunakan untuk melayani, bukan menguasai.

Ada dimensi amanah yang tidak boleh dilupakan. Kekuasaan yang melekat pada jabatan bukanlah milik orang yang memegangnya. Ia hanyalah titipan. Seragam, pangkat, meja kerja, kendaraan dinas dan kewenangan hukum semuanya bersifat sementara. Pada akhirnya, yang tersisa bukan seberapa dekat seseorang dengan pusat kekuasaan, melainkan seberapa bersih ia menjalankan kepercayaan.

Maka, pertanyaan “kepada siapa loyalitas diberikan?” sesungguhnya bukan pertanyaan administratif. Ia adalah pertanyaan moral. Jawabannya tidak boleh berhenti pada atasan, korps atau lembaga. Loyalitas harus bermuara kepada hukum yang adil, negara yang melindungi, masyarakat yang dilayani dan kebenaran yang tidak berubah hanya karena arah kekuasaan berganti.

Sebab kesetiaan yang menutup mata bukanlah loyalitas, melainkan penyerahan diri. Dan pengabdian yang sesungguhnya bukanlah keberanian untuk selalu berkata “siap”, tetapi keberanian untuk tetap berkata benar ketika semua orang memilih diam.