Mobil Pribadi dan Jalanan Publik

Ada sesuatu yang ganjil dalam cara kita memahami kepemilikan mobil. Seseorang membeli kendaraan dengan uangnya sendiri, membayar pajak dari penghasilannya sendiri, dan menanggung cicilan dengan jerih payahnya sendiri. Namun, ketika tiba urusan menyimpan kendaraan tersebut, mendadak orang lain harus ikut menanggung akibatnya.

Mobilnya pribadi, tempat parkirnya milik bersama. Keganjilan ini semakin mudah ditemukan di berbagai permukiman Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Mobil berderet di sepanjang jalan lingkungan, sebagian terbungkus sarung, sebagian mengilap karena rajin dicuci. Ada yang digunakan setiap hari, ada pula yang lebih sering beristirahat daripada berjalan. Jalan yang semula dapat dilalui dua kendaraan kini hanya cukup untuk satu. Pejalan kaki menepi, pengendara sepeda motor bergantian lewat, sementara anak-anak kehilangan sebagian ruang bermain.

Tidak ada perluasan bangunan, tidak ada penggusuran, bahkan tidak ada perubahan batas tanah. Tetapi ruang publik perlahan menyusut, di sinilah persoalannya bermula.

Memiliki mobil tentu bukan suatu kesalahan. Bagi banyak keluarga, kendaraan pribadi merupakan hasil kerja keras sekaligus jawaban atas kebutuhan yang nyata. Seorang ayah ingin mengantar anaknya bersekolah tanpa kehujanan. Seorang ibu membutuhkan kendaraan untuk membawa orang tuanya berobat. Ada pula pekerja yang harus menempuh perjalanan jauh menuju tempat kerja yang belum terjangkau angkutan umum secara memadai.

Keinginan memperoleh kenyamanan semacam itu sepenuhnya dapat dipahami. Namun, hak memiliki kendaraan tidak serta-merta melahirkan hak menguasai jalan. Kedua hal tersebut perlu dibedakan karena menyangkut dua wilayah kepentingan yang berlainan: kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Masalah muncul ketika batas di antara keduanya mulai kabur.

Dari Garasi ke Jalan Raya

Dalam kehidupan perkotaan, mobil telah berkembang menjadi lebih dari alat transportasi. Ia menjadi simbol mobilitas sosial. Kepemilikan kendaraan sering dipandang sebagai tanda meningkatnya kemampuan ekonomi keluarga. Dari sepeda motor menuju mobil pertama, kemudian mobil kedua, bahkan ketiga.

Industri otomotif menyediakan banyak pilihan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Skema kredit memungkinkan seseorang membawa pulang kendaraan tanpa harus membayar seluruh harganya sekaligus. Keputusan membeli pun menjadi semakin mudah.

Sayangnya, kemudahan memperoleh mobil tidak selalu diikuti kesiapan menyediakan tempat menyimpannya. Seseorang dapat menghitung kemampuan membayar cicilan selama lima tahun, tetapi belum tentu memperhitungkan kebutuhan ruang parkir untuk lima belas tahun berikutnya. Harga kendaraan masuk dalam perencanaan keuangan keluarga, sementara kebutuhan tempat parkir kerap dianggap urusan yang dapat diselesaikan belakangan. Barangkali karena jalan di depan rumah selalu terlihat tersedia.

Padahal, ada perbedaan mendasar antara ruang yang kosong dan ruang yang bebas dimiliki. Jalan lingkungan mungkin sedang tidak digunakan, tetapi bukan berarti seseorang berhak menjadikannya tempat penyimpanan barang pribadi secara permanen.

Di sinilah kita berhadapan dengan suatu bentuk penguasaan ruang publik yang berlangsung perlahan, tanpa transaksi, tanpa kesepakatan, dan sering kali tanpa perasaan bersalah. Menariknya, praktik semacam ini kadang memperoleh pembenaran sosial. Tetangga diminta memaklumi karena pemilik mobil tidak mempunyai garasi. Pengguna jalan diharapkan bersabar karena kendaraan hanya diparkir di depan rumah sendiri. Seolah-olah letak rumah memberikan hak istimewa terhadap jalan yang berada di hadapannya.

Paradoks Mobilitas

Persoalan tersebut berkaitan dengan masalah yang lebih besar: kemacetan perkotaan. Mobil dibeli untuk mempercepat perjalanan, meningkatkan kenyamanan, dan memperluas kebebasan bergerak. Tetapi ketika semakin banyak orang menggunakan kendaraan pribadi untuk memperoleh manfaat yang sama, hasil akhirnya justru dapat berlawanan.

Perjalanan semakin lambat, waktu terbuang semakin Panjang, jalanan dipenuhi kendaraan yang bergerak beberapa meter, berhenti, kemudian bergerak lagi.

Kita membeli kebebasan bergerak, tetapi bersama-sama menciptakan keadaan yang membatasi kebebasan itu sendiri.

Tentu tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh persoalan kemacetan bersumber dari pembelian mobil. Pertumbuhan kota yang tidak seimbang, jarak antara permukiman dan pusat kegiatan ekonomi, keterbatasan angkutan umum, serta pengelolaan lalu lintas turut menentukan.

Namun, ada satu hal yang sering luput dari pembicaraan. Kendaraan tidak hanya membutuhkan ruang ketika bergerak, tetapi juga ketika berhenti. Sebuah mobil mungkin digunakan beberapa jam setiap hari. Selebihnya, kendaraan itu membutuhkan tempat berdiam. Jika jutaan kendaraan memerlukan ruang untuk bergerak sekaligus ruang untuk berhenti, tekanan terhadap ruang kota menjadi semakin besar.

Persoalan pun tidak cukup dijawab dengan memperlebar jalan. Sebab jalan yang lebih lebar dapat kembali dipenuhi kendaraan apabila pertumbuhannya tidak diimbangi pengelolaan mobilitas dan parkir yang memadai.

Kita boleh membangun jalan lebih panjang. Tetapi sampai kapan kota harus terus menyesuaikan diri dengan pertambahan kendaraan, sementara kebutuhan manusia akan ruang hidup tetap harus dipenuhi?

Ketika Kepentingan Pribadi Menjadi Beban Bersama

Ada persoalan keadilan yang tersembunyi di balik mobil-mobil yang diparkir sembarangan. Pemilik kendaraan menikmati manfaat kepemilikan mobil. Namun, sebagian biaya sosialnya dialihkan kepada masyarakat. Tetangga kehilangan keleluasaan melintas. Pejalan kaki harus mencari ruang di antara kendaraan. Petugas darurat menghadapi kemungkinan akses yang terhambat.

Dalam ilmu ekonomi, keadaan ketika tindakan seseorang menimbulkan biaya bagi pihak lain tanpa sepenuhnya ditanggung pelakunya dikenal sebagai eksternalitas negatif. Istilahnya mungkin terdengar rumit. Praktiknya sangat sederhana: seseorang menikmati kenyamanan, orang lain menanggung ketidaknyamanan.

Persoalan ini tidak hanya menyangkut pemilik mobil. Pemerintah pun mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil. Penataan kawasan hunian, ketersediaan tempat parkir, kemudahan menggunakan angkutan umum, dan pengawasan pemanfaatan jalan merupakan bagian dari tata kelola kota. Ketika kawasan permukiman berkembang tanpa perhitungan kebutuhan kendaraan, persoalan parkir hampir pasti muncul di kemudian hari.

Aturan tentang penyediaan tempat parkir sebenarnya telah dikenal. Namun, aturan yang tidak dilaksanakan secara konsisten hanya akan menjadi bagian dari dokumen administrasi, bukan bagian dari kehidupan masyarakat. Meski begitu, penertiban tidak semestinya berhenti pada tindakan menghukum. Pemerintah perlu menyediakan pilihan yang realistis, antara lain melalui fasilitas parkir bersama, pengelolaan parkir lingkungan, serta transportasi umum yang mampu menjangkau permukiman.

Pengembang perumahan juga patut diminta bertanggung jawab. Jangan sampai rumah dijual dengan janji kenyamanan, sementara persoalan kendaraannya kelak diserahkan kepada jalan umum dan kesabaran para tetangga. Di sisi lain, masyarakat perlu membangun kesadaran bahwa kemampuan membeli sesuatu harus disertai tanggung jawab atas konsekuensi kepemilikannya.

Mengembalikan Jalan kepada Warga

Pada akhirnya, persoalan mobil dan tempat parkir tidak semata berkaitan dengan kendaraan. Ia menyangkut cara kita memandang hak, kewajiban, dan kehidupan bersama.

Kota bukan sekadar kumpulan rumah yang dihubungkan oleh jalan. Kota merupakan ruang tempat berbagai kepentingan bertemu. Ada orang yang mengendarai mobil, ada yang berjalan kaki, ada yang bersepeda, dan ada pula anak-anak yang membutuhkan tempat bermain. Mereka mempunyai hak yang sama untuk menikmati ruang publik secara wajar.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan kota seharusnya tidak hanya dilihat dari bertambahnya kendaraan atau panjangnya ruas jalan. Yang tidak kalah penting adalah seberapa mudah, aman, dan nyaman warga dapat bergerak tanpa saling merampas ruang.

Kita tentu tidak perlu memusuhi kepemilikan mobil. Yang perlu dikoreksi adalah cara berpikir yang menganggap bahwa kemampuan membeli kendaraan dengan sendirinya membenarkan penggunaan ruang publik untuk kepentingan pribadi.

Sebab, ada sesuatu yang lebih mendasar daripada hak memiliki kendaraan, yakni kewajiban menghormati hak orang lain.

Bayangkan seorang anak yang terpaksa berhenti bermain sepeda karena jalan di depan rumahnya dipenuhi kendaraan terparkir. Ia mungkin belum memahami persoalan tata ruang, eksternalitas, atau kebijakan transportasi. Ia hanya tahu bahwa tempat bermainnya semakin sempit.

Dan boleh jadi, di situlah ukuran paling sederhana mengenai kualitas kota kita. Bukan pada berapa banyak mobil yang berhasil dibeli warganya, melainkan pada berapa banyak ruang yang masih dapat dinikmati bersama.

Mobil pribadi boleh terus bertambah. Kemakmuran warga tentu patut disyukuri. Tetapi kemajuan semestinya memperluas pilihan hidup, bukan mempersempit ruang kehidupan orang lain.

Sebab membeli mobil adalah hak pribadi. Menjaga jalan tetap menjadi milik bersama adalah tanggung jawab kita semua.