Ekosida di Antalya: Menggugat Paradoks Diplomasi Iklim
Tulisan dari Ridha Saleh tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) yang tengah berlangsung di Antalya, Turki, November 2026, menandai pergeseran radikal dalam lanskap diplomasi lingkungan global. Selama tiga dekade terakhir, perundingan iklim PBB kerap terjebak dalam jargon teknokratis mengenai target penurunan emisi, mekanisme pasar karbon, dan skema pendanaan yang rumit. Namun, di Antalya, realitas geopolitik dan kehancuran ekologis memaksa diplomasi iklim keluar dari ruang dingin birokrasi. Satu istilah menggema keras dan mengguncang ruang-ruang sidang utama: ecocide (ekosida).
Ekosida - penghancuran ekosistem secara masif, sistematis, dan jangka Panjang, kini tidak lagi sekadar wacana pinggiran para aktivis hukum lingkungan. Di Antalya, konsep ini berubah menjadi senjata diplomasi dan tuntutan keadilan moral yang menyatukan krisis iklim dengan akuntabilitas konflik bersenjata.
Dari podium utama, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memicu gelombang diskusi saat menyebut kehancuran lingkungan di Gaza bukan sekadar tragedi kemanusiaan, melainkan bentuk nyata ekosida. Pembabatan pohon-pohon zaitun berusia seabad, pencemaran tanah dan air oleh residu bahan peledak, serta hancurnya infrastruktur sanitasi telah melumpuhkan daya dukung kehidupan warga sipil. Nada serupa disuarakan delegasi Palestina, Iran, dan Ukraina yang menuntut mekanisme hukum serta kompensasi internasional atas kehancuran ekologi akibat agresi militer. Pesannya jelas: mesin perang tidak hanya merenggut nyawa manusia hari ini, tetapi juga membunuh masa depan lewat perusakan alam yang menopang kehidupan.
Di sisi lain, gugatan ekosida di Antalya juga datang dari wilayah-wilayah yang terancam lenyap tanpa dentuman meriam. Perdana Menteri Barbados Mia Mottley bersama para pemimpin negara kepulauan Pasifik kembali menyuarakan jeritan eksistensial. Bagi mereka, pembiaran terhadap ekspansi industri bahan bakar fosil dan lambannya pemenuhan janji pendanaan iklim oleh negara-negara industri besar merupakan bentuk ekosida perlahan. Kenaikan permukaan air laut bukan lagi sekadar grafik proyeksi ilmiah, melainkan ancaman nyata yang menghapus batas wilayah, kedaulatan, dan identitas budaya bangsa mereka dari peta dunia.
Cermin Retak dan Standar Ganda
Namun, di balik gemuruh pidato antikemapanan di dalam gedung konferensi, tersimpan paradoks yang menyakitkan. Panggung diplomasi iklim kerap menjadi ruang penuh kontradiksi antara retorika moral dan realitas kebijakan domestik. Kritik tajam segera bermunculan dari koalisi masyarakat sipil, pembela hak masyarakat adat, dan jurnalis lingkungan yang berkumpul di luar ruang negosiasi Antalya.
Sejumlah organisasi lingkungan menyoroti ironi besar dari negara-negara penyelenggara dan peserta utama COP31. Mengecam keras penghancuran alam di zona perang luar negeri, sembari tetap membuka karpet merah bagi ekspansi pertambangan, pembabatan hutan lindung, dan izin eksploitasi batu bara serta gas baru di halaman rumah sendiri, adalah standar ganda yang mencolok. Keterlibatan konglomerasi energi dan konstruksi dengan rekam jejak kontroversial sebagai pendukung perhelatan iklim semakin memicu tuduhan bahwa panggung COP rentan menjadi ajang pencitraan hijau (greenwashing).
Kontradiksi inilah yang membuat publik global, terutama komunitas adat di negara-negara Global South, kian skeptis. Perlawanan terhadap ekosida akan kehilangan legitimasi moral apabila negara-negara di dunia bersikap selektif—mengutuk perusakan alam yang dilakukan lawan geopolitik, tetapi menutup mata terhadap kehancuran ekologis akibat industri ekstraktif di wilayahnya sendiri.
Menuju Kriminalisasi Global
Momentum di Antalya harus menjadi titik balik bagi hukum internasional. Desakan untuk memasukkan ekosida sebagai kejahatan kelima dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC)—sejajar dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi—kini menemukan relevansi yang tak terbantahkan.
Tanpa payung hukum yang mengikat secara global, perusakan alam berskala besar akan terus berlindung di balik dalih "pertumbuhan ekonomi" atau "keamanan nasional". Kriminalisasi ekosida akan memaksa para pengambil kebijakan dan pimpinan korporasi multinasional untuk berpikir ulang sebelum menyetujui proyek atau operasi militer yang berpotensi memusnahkan ekosistem.
Bagi Indonesia sebagai salah satu negara pemilik hutan tropis dan ekosistem laut terbesar di dunia, dinamika ekosida di Antalya membawa pesan ganda. Di tingkat global, Indonesia memiliki modal moral yang kuat untuk berdiri bersama negara-negara Global South dalam menuntut keadilan iklim dan mendorong kriminalisasi ekosida sebagai kejahatan kelima dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC)—sejajar dengan genosida dan kejahatan perang.
Namun, suara diplomasi Indonesia di panggung COP31 hanya akan bertaji jika dibarengi konsistensi di dalam negeri. Komitmen menekan laju deforestasi dan transisi energi tidak boleh bertabrakan dengan ekspansi industri ekstraktif dan proyek skala besar yang masih mengancam ruang hidup masyarakat adat serta kelestarian hutan hujan tropis. Pengakuan penuh terhadap hak masyarakat adat sebagai penjaga garda terdepan ekosistem adalah kunci agar Indonesia tidak terjebak dalam paradoks yang sama.
Pada akhirnya, sejarah akan menilai keberhasilan COP31 di Antalya bukan dari seberapa indah deklarasi penutup yang ditandatangani, melainkan dari keberanian dunia untuk bersikap konsisten. Menghentikan ekosida menuntut keberanian politik untuk menghentikan ketergantungan pada bahan bakar fosil, meredam eskalasi perang, serta melindungi masyarakat adat dan jurnalis lingkungan. Tanpa konsistensi itu, suara ekosida di Antalya hanya akan menjadi catatan kaki yang ironis dalam sejarah krisis iklim dunia.

