Jangan Baperan dalam (Ber)politik

Ilustrasi politik identitas. Foto: Shutter Stock

Semua politisi pasti mengetahui dan memahami makna dari sebuah pepatah bijak yang menyatakan bahwa, "dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi". Oleh karena itu batas antara siapa kawan dan siapa lawan dalam politik sangatlah tipis.

Hari ini nampaknya berkawan, besoknya bisa jadi berlawan. Pun demikian hari ini nampaknya berlawan besok bisa saja menjadi berteman. Kriteria siapa teman dan siapa lawan bukan ditentukan oleh variable suka atau tidak suka, akan tetapi oleh variable sejauh mana akomodasi kepentingan politiknya.

Dalam pandangan Miriam Budiarjo (2007), partai politik adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama, serta memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Maka jelas bahwa kepentingan utama dari partai politik adalah memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik.

Dalam era politik multi-partai, di mana polarisasi politik sangat lebar, maka upaya partai politik dalam meraih kepentingan politiknya tidak mungkin bisa dilakukan dengan mengandalkan kekuatan partai politiknya sendiri. Dalam situasi dan kondisi polarisasi politik, maka tentu saja pertarungan politik menjadi ketat dan kejam.

Kekuatan partai politik dalam memenangkan pertarungan politik untuk meraih kepentingan politiknya, tentu saja harus dilakukan dengan cara membangun kekuatan bersama melalui koalisi partai politik. Penting untuk diingat bahwa membangun koalisi partai politik yang solid membutuhkan waktu, komunikasi yang efektif, dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama.

Partai politik yang membangun kekuatan politik bersama melalui koalisi, pada hakikatnya adalah sedang melakukan pertukaran social. Teori pertukaran adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk melakukan transaksi sosial di mana terjadi saling mempertukarkan objek-objek yang mengandung nilai antar-individu atau antar-kelompok berdasarkan tatanan sosial tertentu.

Teori pertukaran sosial merupakan suatu pendekatan yang menarik ketika membahas koalisi partai politik. Teori ini mengemukakan bahwa individu dan kelompok bekerja sama dalam kerangka hubungan yang didasarkan pada pertukaran yang saling menguntungkan. Dalam konteks koalisi partai politik, teori ini dapat memberikan wawasan yang berguna tentang dinamika di balik kerja sama antar-partai politik tersebut.

Teori pertukaran sosial memiliki asumsi dasar yang menjelaskan hubungan sosial dibangun atas dasar prinsip biaya dan imbalan (costs and rewards). Pertimbangan untung dan rugi merupakan aspek utama yang mendorong memotivasi dan memodifikasi tingkah laku individu dan kelompok manusia dalam membangun hubungan sosialnya.

Proses pertukaran sosial di dalamnya juga akan melibatkan dimensi pilihan rasional. Dalam teori pilihan rasional paling tidak terdapat dua unsur yang penting, yakni peran aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang dimiliki dan dikendalikan oleh aktor dan mempunyai nilai, baik nilai ekonomi, politik, dan sebagainya, yang bisa memenuhi kebutuhan aktor.

Sedangkan aktor adalah seseorang yang melakukan tindakan tersebut untuk mendukung kepentingannya. Dengan kesadaran penuh aktor mempertimbangkan sesuatu secara mendalam untuk menentukan pilihan yang bernilai. Aktor mempunyai kekuasaan dalam menentukan pilihan dan tindakan yang sesuai dengan keinginannya.

Dalam konteks politik, maka aktor-aktor politik yang berperan penting adalah para pimpinan partai politik. Sedangkan sumberdaya yang menjadi modal dasar dalam proses pertukaran sosial untuk membangun koalisi antara lain adalah tingkat elektabilitas partai politik dan individu yang menjadi figure partai politik.

Aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam membangun koalisi antar partai politik yang kuat jika mengacu kepada perspektif teori pertukaran sosial yaitu meliputi sebagai berikut:

Pertama, aspek kemanfaatan (keuntungan) bersama. Teori pertukaran sosial menekankan pentingnya individu atau kelompok mendapatkan manfaat dari keterlibatan mereka dalam kerja sama. Dalam koalisi partai politik, partai-partai yang berpartisipasi cenderung memiliki tujuan bersama atau setidaknya mengejar manfaat politik yang serupa, seperti mencapai kekuatan politik yang lebih besar atau mempengaruhi kebijakan tertentu.

Kedua, aspek risiko dan imbalan (cost and reward). Setiap partai dalam koalisi harus mempertimbangkan risiko dan imbalan yang terkait dengan keterlibatan mereka. Apakah keterlibatan dalam koalisi ini akan memberi mereka manfaat yang cukup besar untuk mengkompensasi risiko yang mungkin terjadi? Pertimbangan ini penting dalam pengambilan keputusan untuk bergabung atau keluar dari koalisi.

Ketiga, aspek kepuasan dan kepercayaan. Sebuah koalisi yang kuat tentu harus dibanguan berdasarkan tingkat kepuasan dan kepercayaan yang tinggi antara partai-partai yang terlibat. Teori Pertukaran Sosial menekankan pentingnya menjaga hubungan yang saling menguntungkan dan saling percaya antarpartai. Kesalahan dalam pertukaran sosial dapat merusak kepercayaan dan keseimbangan dalam koalisi.

Keempat, aspek negosiasi dan kesepakatan. Proses negosiasi dalam koalisi politik seringkali dapat dilihat sebagai bentuk pertukaran sosial. Partai-partai yang berpartisipasi akan mencoba untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan mereka, dan proses ini mencerminkan prinsip-prinsip teori pertukaran sosial.

Kelima, aspek pertukaran non-materi. Selain pertukaran materi seperti dukungan politik atau dukungan kebijakan, teori pertukaran sosial juga mengakui pentingnya pertukaran non-materi seperti informasi, dukungan verbal, atau jaringan politik. Aspek-aspek ini sangat relevan dalam konteks koalisi partai politik, di mana saling berbagi informasi atau dukungan retorika dapat menjadi bagian integral dari kerja sama.

Tampaknya perlu disadari bahwa perspektif teori pertukaran sosial hanya merupakan salah satu kerangka kerja dalam memahami koalisi partai politik. Dalam beberapa hal realitas politik seringkali jauh lebih kompleks, dan faktor-faktor lain seperti ideologi yang mendasari dan kepentingan elektoral juga berperan penting dalam membentuk koalisi. Selain itu, kerja sama politik juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual dan perubahan dalam situasi politik.

Namun demikian, secara umum teori pertukaran sosial mempunyai prinsip bahwa manusia adalah makhluk rasional. Dengan berasumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional, maka teori Pertukaran Sosial menyatakan bahwa manusia menggunakan pemikiran rasional untuk membuat pilihan. Oleh karena itu gunakan analisis rasional dalam berpolitik bukan emosional (baperan).