Pengendalian Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Makro

Sumber : Penulis

Implementasi kebijakan moneter dan fiskal oleh kedua lembaga yang berbeda ini tidak boleh bertolak belakang, dan dalam hal ini keduanya harus saling menyesuaikan kebijakan yang diambil. Salah satu upaya yang perlu dilakukan Bank Indonesia untuk mengatasi masalah inflasi adalah dengan menurunkan jumlah uang beredar dan meningkatkan suku bunga, dimana kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan biaya rumah tangga. Sedangkan cara kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah inflasi yaitu dengan mengurangi belanja dan meningkatkan pajak pribadi dan perusahaan.

Dalam upaya melawan inflasi, salah satu kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia yaitu menerapkan suku bunga acuan atau kebijakan suku bunga baru yang menggantikan BI Rate. Kebijakan suku bunga baru tersebut diberi nama BI 7-Day (reverse) Repo Rate dan sudah berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2016. Penguatan kerangka operasi moneter merupakan praktik umum di berbagai bank sentral dan merupakan praktik internasional yang baik dalam melakukan operasi moneter. Kerangka operasi moneter terus diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam memperoleh sasaran inflasi yang telah ditentukan.

Penggunaan BI 7-day repo rate sebagai kebijakan suku bunga baru setidaknya menimbulkan tiga implikasi utama, yaitu :

a) Memperkuat sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga 7-day Repo Rate sebagai acuan utama di pasar keuangan;

b) Meningkatkan efisiensi transmisi kebijakan moneter melalui pengaruh terhadap perkembangan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan;

c) Membentuk pasar keuangan yang lebih dalam khususnya dalam hal transaksi dan membentuk struktur suku bunga di pasar uang antar bank dengan jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Kekuatan Bank Indonesia (BI) dalam mengatur inflasi menjadi terbatas jika terjadi guncangan yang sangat besar, seperti ketika kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun 2022, dimana pada tahun tersebut menyebabkan inflasi meroket. Karena tingkat inflasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terduga, maka pencapaian sasaran inflasi membutuhkan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah dan bank indonesia (BI) melalui kebijakan makroekonomi yang terkonsolidasi, termasuk keuangan, mata uang, dan industri. Selain itu, karakteristik inflasi Indonesia yang sangat rentan terhadap guncangan pada sisi penawaran juga membutuhkan kebijakan khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sumber : Penulis

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi yaitu melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjamin tersedianya likuiditas yang cukup dalam perekonomian sehingga transaksi bisnis bisa terlaksana tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Beberapa indikator yang biasa digunakan dalam perekonomian untuk mengevaluasi kebijakan moneter antara lain yaitu jumlah uang beredar, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan harapan masyarakat.

Suku bunga bisa mempengaruhi investasi di sektor industri sehingga akan meningkatkan produksi. Sedangkan nilai tukar mempengaruhi harga termasuk produk dan input produksi. Suku bunga dan nilai tukar merupakan alat kebijakan moneter yang sangat mempengaruhi perdagangan produk industri baik itu di dalam negeri maupun internasional. Apabila yang dilaksanakan adalah meningkatkan jumlah uang beredar maka pemerintah akan menempuh kebijakan moneter ekspansif. Dan sebaliknya, apabila jumlah uang beredar berkurang, maka pemerintah akan menempuh kebijakan moneter kontraktif.