Pengganti Gibran, Harus dari Internal Koalisi?
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM). Advokat Senior pada Kantor Advokat TOGA Law Firm
·waktu baca 9 menit
Tulisan dari Tohadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAkhirnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui suratnya tanggal 12 November 2026 menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani dan diantarkan sendiri ke Gedung MPR pada tanggal yang sama.
Sebelumnya, pada tanggal 10 dan 11 November 2026 Wakil Presiden Gibran juga telah melaporkan niat untuk menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden dan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo.
Dengan adanya pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden, maka status Gibran bukan lagi sebagai wakil presiden. Ini mengacu pada penafsiran sistematis dan analogis dari Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pasal 8 Ayat (1) UUD 1945 mengatur jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
Mengacu ketentuan ini, jika presiden berhenti, maka digantikan oleh wakil presiden. Ini berarti, status presiden telah lepas saat itu dan kemudian digantikan oleh wakil presiden.
Dengan menafsirkan secara sistematis dan analogis atas Pasal 8 Ayat (1) UUD 1945, jika wakil presiden Gibran berhenti, maka status wakil presiden telah lepas dari Gibran. Gibran bukan lagi sebagai wakil presiden. Maka, sejak itu ada kekosongan dalam jabatan wakil presiden, yang sebelumnya dijabat Gibran.
Kedua secara penafsiran historis, ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti pada tanggal 21 Mei 1998, maka lepas status hukum presiden dari Soeharto. Kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Habibie menjadi Presiden.
Pasca Gibran telah melepaskan status, dan karenanya bukan lagi, sebagai wakil presiden, bagaimana mekanisme konstitusional menggantikannya? Apakah pengganti Gibran harus dari internal partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang mengusulkannya saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 (Pilpres 2024)?
Mekanisme konstitusional pergantian
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 menentukan dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh hari), MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Pasal ini memberikan kurun waktu selambat-lambatnya dalam 60 (enam puluh) hari kepada MPR untuk memilih wakil presiden yang baru terhitung sejak ada kekosongan wakil presiden. Dalam konteks penggantian wakil presiden yang telah ditinggalkan Gibran, maka MPR selambat-lambatnya sampai tenggat waktu tanggal 12 November 2026 sudah harus memilih wakil presiden baru.
Mekanisme yang lebih teknis terkait pergantian jabatan wakil presiden yang kosong diatur lebih lanjut dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disebut UU MD3), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019.
Pasal 4 huruf e UU MD3 mengatur MPR berwenang memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
Selanjutnya, Pasal 46 Ayat (1) sampai Ayat (7) UU MD3 mengatur mekanisme Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden.
Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden.
Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR tersebut, Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR. Dua calon wakil presiden yang diusulkan wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan.
Kemudian, dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara 2 (dua) calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden, yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR. Selanjutnya ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
Jika dalam pemilihan di sidang paripurna MPR terjadi perolehan suara tiap-tiap calon sama banyak, pemilihan diulang 1 (satu) kali lagi. Dan jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu di antara calon Wakil Presiden.
Dalam UU MD3 tidak diatur paling lambat kapan sejak terjadi kekosongan wakil presiden, MPR memberitahukan kepada Presiden waktu penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
Tapi dari penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, MPR membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan surat pemberitahuan kepada Presiden. (TVRINews, 12/11/2026).
Harus dari internal koalisi?
Sebagaimana telah dikemukakan, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, maka MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden dari 2 (dua) calon wakil presiden yang diusulkan oleh presiden.
Dalam norma pasal yang ada di dalam batang tubuh UU MD3 tidak diatur secara tegas dari mana 2 (dua) calon wakil presiden yang diusulkan oleh presiden untuk selanjutnya dipilih dalam sidang paripurna MPR.
Akan tetapi, ada di dalam Penjelasan Pasal 4 Huruf e UU MD3, yang mengatur wewenang MPR.
Penjelasan Pasal 4 Huruf e UU MD3 menyebutkan bahwa pengusulan 2 (dua) calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari 1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam penjelasan ini disebutkan frasa “berasal dari 1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”.
Frasa yang digunakan dalam Penjelasan Pasal 4 Huruf e UU MD3 adalah “berasal dari”, bukan menggunakan frasa “diusulkan oleh”.
Hal ini berbeda dengan frasa yang digunakan dalam hal terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Dalam hal ini, frasa yang digunakan adalah “diusulkan oleh”.
Dalam hal terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden, maka 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih MPR dan menggantikan kekosongan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. (Pasal 4 Huruf f, Pasal 51, dan Pasal 52 UU MD3).
Frasa yang digunakan dalam konteks ini adalah “diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”.
Frasa ini membuka calon-calon presiden dan calon-calon wakil presiden boleh dari anggota atau pengurus dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan. Juga boleh bukan dari anggota atau pengurus dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan. Kata kuncinya adalah sepanjang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tersebut.
Sebagaimana kita tahu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024, H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diusulkan oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PSI, PBB dan Partai Garuda.
Kemudian, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024, H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar, diusulkan oleh Partai NasDem, PKB dan PKS.
Sedangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024, Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD diusulkan oleh PDIP, PPP, Partai Hanura dan Partai Perindo.
Kalau memahami maksud frasa “1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” dalam Penjelasan Pasal 4 Huruf e UU MD3 di atas, maka akan mudah mendapatkan kejelasan maksudnya.
Bahwa yang dimaksud adalah partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024, H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PSI, PBB dan Partai Garuda. Bisa satu atau gabungan dari partai-partai tersebut.
Perbedaan tafsir yang akan muncul, hemat penulis, terletak pada penafsiran hukum atas frasa “berasal dari” dalam Penjelasan Pasal 4 Huruf e UU MD3 tersebut.
Pertama, apakah frasa “berasal dari” adalah berarti bahwa asal calon-calon wakil presiden pengganti Gibran itu harus dari anggota atau pengurus partai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PSI, PBB dan Partai Garuda. Apakah harus berasal dari internal partai koalisi?
Apabila tafsir frasa “berasal dari” dimaknai secara restriktif, maka hanya calon-calon wakil presiden dari anggota atau pengurus partai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PSI, PBB dan Partai Garuda, yang dapat menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Harus berasal dari internal partai koalisi.
Atau, kedua, apakah dapat diartikan bahwa asal calon-calon wakil presiden pengganti Gibran tersebut boleh dari bukan anggota atau pengurus partai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PSI, PBB dan Partai Garuda. Tetapi dengan syarat diusulkan oleh 1 (satu) partai atau gabungan partai-partai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PSI, PBB dan Partai Garuda.
Jika tafsir frasa “berasal dari” diartikan secara ekstensif, maka meskipun calon-calon wakil presiden bukan anggota atau pengurus partai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PSI, PBB dan Partai Garuda, tetap dapat menggantikan Gibran sebagai wakil presiden, sepanjang diusulkan oleh 1 (satu) partai atau gabungan partai-partai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PSI, PBB dan Partai Garuda tersebut.
Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa UUD 1945 tidak mewajibkan pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai politik pengusung. (ANTARA, 13/11/2026)
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga berpendapat Penjelasan Pasal 4 Huruf e UU MD3 yang menggunakan frasa “berasal dari” mengandung dua cacat formil. Pertama, aturan tersebut membuat norma baru yang menyimpang dari konstitusi. Kedua, norma tersebut tidak dicantumkan dalam batang tubuh pasal, melainkan hanya diselipkan di bagian penjelasan.
Selanjutnya, ahli hukum tata negara yang pernah menjadi Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) itu menawarkan penafsiran moderat bahwa frasa "berasal dari" dapat dimaknai sebatas sosok yang disetujui oleh partai pengusung, bukan harus kader internal partai.
Dengan demikian, dalam konteks uraian penulis di atas, pandangan Jimly memberikan tafsir yang menguatkan tafsir frasa “berasal dari” secara ekstensif, di mana meskipun calon-calon wakil presiden bukan anggota atau pengurus partai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PSI, PBB dan Partai Garuda, tetap dapat menggantikan Gibran sebagai wakil presiden, sepanjang diusulkan oleh 1 (satu) partai atau gabungan partai-partai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PSI, PBB dan Partai Garuda.
Penulis dapat menyetujui sepenuhnya pendapat guru besar HTN UI tersebut. Karena dengan menafsirkan frasa “berasal dari” dalam Penjelasan Pasal 4 Huruf e UU MD3 secara ekstensif lebih rasional dan memberikan keadilan konstitusional.
Pertama, dengan menafsirkan secara sistematis yang mengaitkan Penjelasan Pasal 4 Huruf e UU MD3 dengan ketentuan Pasal 4 Huruf f, Pasal 51, dan Pasal 52 UU MD3 sebagaimana telah disebutkan di atas, diperoleh maksud yang lebih kuat bahwa 2 (dua) calon wakil presiden yang diusulkan oleh presiden kepada MPR berasal dari usulan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Jadi, berasal dari usulan (bukan berasal dari) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan atau mengusung Pasangan Prabowo-Gibran. Sepanjang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung, maka baik dari internal maupun eksternal partai koalisi dapat menggantikan Gibran sebagai wakil presiden.
Kedua, original intent dari konstitusi, sebagaimana dalam Pasal 6A dan Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 menunjuk pada maksud diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, bukan berasal dari partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.