Pajak Progresif: Keadilan atau Beban Berlebih?

Pajak progresif telah lama menjadi instrumen utama untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Konsepnya sederhana: semakin besar penghasilan seseorang, semakin besar pula persentase pajak yang harus dibayarkan. Sistem ini dianggap adil karena mampu membagi beban pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi setiap individu. Namun, di sisi lain, kebijakan ini kerap menuai kritik, terutama dari kalangan berpenghasilan tinggi yang merasa terbebani secara tidak proporsional.

beban berlebih atau keuntungan? foto: ISTOCK

Bagi pendukungnya, pajak progresif adalah cara efektif untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Hasil pajak yang lebih besar dari kelompok berpenghasilan tinggi dapat digunakan untuk mendanai program sosial, seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan demikian, pajak progresif menjadi salah satu alat negara untuk menciptakan redistribusi kekayaan dan pemerataan ekonomi.

Namun, kritik terhadap pajak progresif juga tidak bisa diabaikan. Banyak pelaku bisnis dan individu kaya berpendapat bahwa beban pajak yang tinggi justru menghambat investasi dan inovasi. Mereka merasa disinsentif untuk menghasilkan lebih banyak karena pendapatan tambahan akan dikenakan pajak lebih tinggi. Dalam skenario ekstrem, ini bisa mendorong praktik penghindaran pajak atau bahkan perpindahan aset ke luar negeri, yang justru merugikan perekonomian dalam jangka panjang.

Foto: Istock

Di tengah perdebatan ini, pemerintah perlu memastikan bahwa penerapan pajak progresif dilakukan secara bijaksana. Transparansi dalam penggunaan pajak menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala untuk menyeimbangkan antara kebutuhan negara dalam mendanai pembangunan dan insentif bagi warga negara untuk tetap produktif. Dengan kebijakan yang tepat, pajak progresif dapat menjadi solusi yang membawa keadilan sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi.