Hukuman Ringan bagi Koruptor: Di Mana Keadilan untuk Rakyat?

ilustrasi kasus korupsi di indonesia berakhir dengan hukuman ringan bagi para pelakunya, di mana mereka yang memiliki kekuasaan dan uang cenderung mendapat perlakuan yang lebih lunak https://www.pexels.com/id-id/pencarian/penjara/

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dampaknya merusak berbagai aspek kehidupan bangsa. Namun, ironisnya, banyak kasus korupsi di Indonesia berakhir dengan hukuman ringan bagi para pelakunya. Dari potongan masa tahanan, remisi, hingga fasilitas istimewa di dalam penjara, semua ini menimbulkan pertanyaan besar: di mana keadilan untuk rakyat?

Korupsi dan Ringannya Hukuman

Berulang kali kita melihat kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, tetapi pelakunya hanya divonis beberapa tahun penjara, bahkan mendapat pengurangan hukuman. Sebaliknya, pelanggaran kecil seperti pencurian akibat kemiskinan sering kali dihukum lebih berat. Hal ini menunjukkan ketimpangan dalam sistem hukum kita, di mana mereka yang memiliki kekuasaan dan uang cenderung mendapat perlakuan lebih lunak.

Sebagai contoh, banyak koruptor kelas kakap yang hanya menjalani sebagian kecil dari hukumannya karena mendapat remisi berkali-kali. Selain itu, banyak narapidana korupsi yang tetap bisa menikmati hidup mewah di dalam tahanan. Fenomena ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat dan membuat publik semakin pesimis terhadap pemberantasan korupsi.

Mengapa Koruptor Sering Mendapat Hukuman Ringan?

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hukuman bagi koruptor cenderung ringan:

1.Celah dalam Regulasi

Undang-Undang yang ada masih memberikan peluang bagi koruptor untuk mendapatkan keringanan hukuman. Misalnya, mekanisme remisi dan pembebasan bersyarat sering kali dimanfaatkan untuk mengurangi masa tahanan mereka.

2.Lemahnya Penegakan Hukum

Banyak kasus menunjukkan bahwa proses hukum terhadap koruptor sering kali dipermainkan, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan. Vonis ringan yang dijatuhkan sering kali mencerminkan adanya kompromi di dalam sistem peradilan kita.

3.Minimnya Efek Jera

Hukuman yang ringan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Tanpa ancaman hukuman berat, praktik korupsi tetap dianggap sebagai “risiko kecil” dibandingkan keuntungan besar yang bisa diperoleh.

Apa yang Harus Dilakukan?

Agar keadilan benar-benar tegak, ada beberapa langkah yang harus dilakukan:

•Memperberat Hukuman bagi Koruptor

Hukuman bagi koruptor harus diperberat, termasuk pencabutan hak politik dan penyitaan aset hasil korupsi. Hukuman mati bagi koruptor kelas kakap juga perlu dipertimbangkan agar ada efek jera yang nyata.

•Menutup Celah Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Remisi seharusnya diberikan secara ketat dan selektif, bukan menjadi hadiah rutin bagi koruptor. Koruptor tidak boleh diperlakukan sama seperti narapidana biasa, karena dampak kejahatan mereka jauh lebih luas.

•Memperkuat Peran Masyarakat dan Media

Pengawasan publik dan transparansi dalam setiap kasus korupsi sangat penting. Media dan masyarakat harus terus mengawal proses hukum agar tidak ada permainan di balik layar yang menguntungkan para koruptor.

Khusnul Padilah, mahasiswa sarjana kebidanan Universitas Muhammadiyah Surabaya