Gibran Mundur dari Wapres: Siapa Calon Kuat Penggantinya?
Dosen di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Nurfadila tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKamis, 12 November 2026, akan dicatat sebagai hari yang langka dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kompleks Parlemen Senayan untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Setelah dua hari spekulasi, kepastian akhirnya datang. Kini pertanyaan publik bergeser: siapa yang paling berpeluang mengisi kursi RI-2?
Gibran Datang ke MPR Bawa Surat Pengunduran Diri
Kedatangan Gibran sudah diumumkan lebih dulu. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan dalam rapat bahwa Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri pukul 11.00. Gibran tiba sekitar pukul 11.15 WIB dengan pengawalan ketat Paspampres
Ketua MPR Ahmad Muzani menyambutnya langsung di Gedung Nusantara II. Muzani membenarkan penyerahan surat itu dan menyebut Gibran meminta MPR segera memprosesnya sesuai mekanisme konstitusional. Gibran meninggalkan gedung sekitar pukul 11.42 WIB, dan disebut telah menyampaikan surat serupa kepada Presiden Prabowo.
Peristiwa Kamis ini bukan kejutan mendadak. Pada Rabu (11/11), Gibran dikabarkan lebih dulu menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma. Orang dekat Gibran membenarkan hal itu kepada media, sementara Gibran tidak tampak mendampingi Prabowo di HUT ke-15 Partai NasDem. Pada Kamis pagi, sejumlah pimpinan MPR sudah tiba sekitar pukul 10.00 WIB, satu jam sebelum jadwal kedatangan Gibran. Urutan ini menunjukkan prosesnya sudah dikoordinasikan antara Istana dan pimpinan lembaga tinggi negara.
Dampaknya: Jalur Pemakzulan Mereda
Pemicu krisis ini adalah polemik dokumen pendidikan. Mahkamah Agung memutus perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, dan setelah itu tekanan di DPR menguat. Usulan pemakzulan diajukan 120 anggota dari delapan fraksi.
Setelah surat diserahkan, DPR membatalkan rapat paripurna untuk membahas HMP pemakzulan. Namun massa pendemo pemakzulan tetap mendatangi DPR setelah Wapres pergi. Secara politik, mundur menutup jalan panjang HMP, tetapi tidak otomatis menghentikan tuntutan publik agar persoalan ini dituntaskan secara hukum dan etika.
Menko Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menilai putusan MA tersebut final dan berlaku sejak dokumen diterbitkan pada Agustus 2019. Dengan latar itu, langkah mundur dapat dibaca sebagai upaya menurunkan tensi politik sebelum proses di DPR berlanjut. Tafsir ini tentu bukan pernyataan resmi Gibran, yang memilih diam saat tiba di parlemen.
Reaksi Awal dan Konsekuensi Setelah Mundur
Mantan Presiden Joko Widodo, ayah Gibran, menanggapi kabar ini dengan menyebut jabatan hanya bersifat sementara. Di sisi lain, pasar ikut bereaksi. Tribunnews melaporkan rupiah tertekan oleh kabar pengunduran diri, dengan proyeksi menuju Rp18.500 per dolar AS. Angka itu proyeksi, bukan hasil perdagangan final, sehingga pembaca perlu membedakannya.
Secara administratif, mantan wakil presiden tetap memperoleh sejumlah hak, mulai dari pensiun hingga fasilitas negara. Namun yang lebih menentukan bagi publik adalah apa yang terjadi pada kursi RI-2 sesudahnya.
Aturan Main: Presiden Mengusulkan, MPR Memilih
Banyak orang mengira Presiden bisa langsung menunjuk wakilnya. Itu keliru. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika jabatan wapres kosong, MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden. Menko Yusril sebelumnya juga menjelaskan prosedur serupa, termasuk surat MPR kepada Presiden.
Artinya, Prabowo memegang inisiatif menyodorkan nama, tetapi keputusan akhir ada di sidang MPR. Presiden belum memberikan usulan resmi kepada parlemen.
Tiga Variabel yang Menentukan
Peneliti Citra Institute Efriza menilai penentunya bukan sekadar popularitas. Loyalitas kepada Presiden, kekuatan politik, dan kemampuan menjaga keseimbangan koalisi disebut sebagai variabel paling krusial. Ia juga melihat pergantian wapres sebagai arena negosiasi baru antara Prabowo dan partai pendukung pemerintah.
Tiga variabel ini sering bertabrakan. Orang yang paling loyal belum tentu paling menenangkan koalisi, dan tokoh dengan basis politik kuat belum tentu paling nyaman bagi Presiden.
Ada pula faktor waktu. Sisa masa jabatan pemerintahan tinggal sekitar tiga tahun, sehingga Presiden kemungkinan membutuhkan wakil yang bisa langsung bekerja tanpa masa penyesuaian panjang. Pertimbangan ini juga bisa mendorong dua nama yang diajukan memiliki profil berbeda, agar MPR punya pilihan nyata.
Peta Kandidat: Dua Kelompok Besar
Lingkar Gerindra. Pengamat Yunarto Wijaya menyebut empat nama dari internal Gerindra: Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, dan Teddy Indra Wijaya. Di media sosial, Dasco disebut sebagai kandidat kuat pendamping Prabowo oleh seorang pegiat media sosial. Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengklaim memperoleh informasi bahwa kandidat terpilih kemungkinan besar berasal dari internal Gerindra. Klaim ini belum terkonfirmasi dan perlu diperlakukan sebagai bocoran, bukan fakta. Dasco sendiri mengatakan tidak ada pembahasan pengunduran diri Gibran saat bertemu Prabowo di acara HUT NasDem.
Tokoh koalisi dan nasional. Efriza memasukkan Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Bahlil Lahadalia dalam hitungan. Mojok menyebut AHY sebagai nama yang difavoritkan. Daftar yang lebih panjang juga menyertakan Anies Baswedan dan Pramono Anung, meski belum ada yang berstatus kandidat resmi. Mahfud MD juga dinilai memiliki bobot politik dan pengalaman birokrasi yang layak.
Siapa Paling Berpotensi? Sebuah Prediksi
Ini bukan dukungan, hanya pembacaan atas kriteria di atas.
Jika loyalitas dan konsolidasi menjadi ukuran utama, nama-nama dari lingkar dalam Gerindra, dengan Dasco paling sering disebut, tampak memiliki kans paling besar dalam pemberitaan saat ini. Logikanya sederhana: figur dari partai Presiden meminimalkan risiko friksi di pucuk eksekutif. Tribun Jakarta bahkan memuat analisis berjudul tentang menuju konsolidasi penuh di bawah kendali Prabowo.
Namun ada harga yang harus dibayar. Memilih dari internal sendiri dapat mengganggu keseimbangan koalisi, karena partai mitra juga ingin kursi RI-2. Di sinilah AHY muncul sebagai alternatif paling sering disebut dari luar Gerindra. Ia membawa kekuatan partai, pengalaman pemerintahan, dan relasi politik dengan Prabowo.
Karena Presiden wajib mengajukan dua nama, skenario paling realistis bisa berupa kombinasi satu nama internal Gerindra dan satu tokoh dari koalisi. Itu spekulasi, bukan informasi. Presiden bisa saja memilih profesional atau figur militer, dan Efriza sendiri mencatat bahwa kandidat dari kalangan militer maupun profesional juga berpeluang besar dipertimbangkan.
Secara garis besar, ada tiga skenario yang masuk akal. Pertama, Presiden mengajukan dua nama dari lingkar Gerindra demi kendali penuh. Kedua, satu nama Gerindra dipasangkan dengan satu tokoh koalisi seperti AHY atau Puan sebagai penyeimbang. Ketiga, Presiden memilih figur profesional atau non-partai untuk meredam rebutan antarpartai. Ketiganya bertumpu pada pembacaan situasi saat ini, bukan informasi dari Istana.
Catatan Kritis
Pertama, bursa ini dibentuk oleh analis dan media, bukan oleh Istana. Sejarah politik kita sering menunjukkan nama yang paling ramai dibicarakan belum tentu yang diajukan.
Kedua, publik jangan melupakan pokok persoalan. Putusan MA soal dokumen pendidikan menyentuh syarat pencalonan, sehingga pergantian wapres sebaiknya tidak menutup pertanyaan tentang akuntabilitas proses di masa lalu.
Ketiga, sosok pengganti akan menjalani sisa masa jabatan hingga 2029. Rakyat berhak menilai rekam jejak, integritas, dan kompetensinya, bukan sekadar kedekatan politik.
Jalur hukum juga belum sepenuhnya tertutup. Pemberitaan terkait menyebut PTUN Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Hasil perkara itu bisa memengaruhi cara publik menilai pengunduran diri ini, sekaligus memengaruhi pertimbangan politik Presiden dalam memilih dua nama.
Publik juga perlu menuntut transparansi proses seleksi. Karena pengajuan dua calon adalah hak Presiden, tidak ada kewajiban hukum untuk membuka tahapan penjaringan. Namun semakin terbuka kriteria yang dipakai, semakin kecil ruang spekulasi dan bursa nama yang membingungkan masyarakat.
Yang Perlu Dipantau
Pantau tiga hal: rapat pimpinan MPR yang dijadwalkan membahas langkah konstitusional setelah menerima surat, surat Presiden berisi dua nama, dan jadwal sidang MPR dalam tenggat 60 hari.
Gibran sudah menyerahkan surat. Kini giliran Prabowo menjawab pertanyaan terbesar: siapa yang akan mendampinginya sampai 2029?