Reformasi Hukum di Indonesia

Sumber: Dinas Kebudayaan DKI Jakarta

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum, negara yang diatur berdasarkan aturan yang sudah disepakati. Dasar hukum kita, Pancasila dan UUD 1945 juga hasil dari konsensus dari para pendiri bangsa Indonesia.

Sehingga apa yang kita jalani hari ini sebagai warga negara Indonesia tidak bisa lepas dari yang namanya Hukum dan segala perangkatnya. Hukum pada akhirnya akan masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan warga negara Indonesia.

Mengambil pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Guru Besar Universitas Diponegoro, Hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Ini berkaitan dengan realita hukum yang terjadi di Indonesia, dimulai dari pembentukannya sampai penerapannya yang hari ini dinilai banyak kontroversi.

Kasus terbaru dari kasus tersangka tragedi Kanjuruhan yang menghilangkan 135 nyawa manusia divonis bebas. Kejadian semacam ini tidak terjadi satu dua kali dalam realita hukum di indonesia, berkali-kali terjadi dan menjadi problematika tersendiri dalam realita hukum di Indonesia.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia juga dirasa hari ini masih banyak menimbulkan kejanggalan dan kontroversi yang terjadi. Mulai dari UU Cipta Kerja sampai terbitnya Perppu yang disahkan secara tiba-tiba, pembentukan KUHP yang baru, sampai Revisi UU KPK dan ada wacana revisi juga dari UU Mahkamah Konstitusi.

Dari pembentukan peraturan perundang-undangannya saja sudah menciptakan banyak gejolak yang terjadi di masyarakat. Kemudian masalah selanjutnya hadir dari para penegak hukum yang rentan terkena suap dan keputusannya dirasa kontroversial.

Kasus jual beli perkara dan suap yang dilakukan Hakim Mahkamah Agung sudah beberapa kali terjadi sampai terdengar oleh Presiden. Presiden Joko Widodo juga beberapa kali memerintahkan Menterinya untuk segera mereformasi hukum yang ada di Indonesia.

Penegak Hukum menjadi komponen penting dari wacana yang akan dilakukan oleh pemerintah, hal yang menjadi penting di sini ialah bagaimana agar penegak hukum kita ini bersih dari kasus korupsi yang mendarah daging.

Pelaksanaan ketentuan hukum dengan sebagaimana mestinya menjadi tugas bagi para penegak hukum, hal itu bisa dimulai dalam diri para penegak hukum untuk selalu bersifat benar, jujur dan adil dalam bertindak sebagai penegak hukum dan dalam menangani perkara hukum.

Reformasi dalam bidang hukum menjadi topik tersendiri dan menjadi PR bagi pemerintahan dari masa ke masa. Reformasi hukum akan bisa terwujud dengan dibukanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum serta pengawasan hukum di Indonesia, karena apa artinya suatu hukum jika tidak memanusiakan manusia.