Teladan itu bernama Hoegeng!

Kepercayaan publik terhadap kepolisian merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum yang adil dan efektif. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kepercayaan ini mengalami kemerosotan yang signifikan di Indonesia. Berbagai kasus penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan ketidakprofesionalan aparat telah memperburuk citra institusi kepolisian. Masyarakat semakin skeptis terhadap integritas dan kredibilitas polisi dalam menegakkan hukum secara adil. Situasi ini sangat kontras dengan sosok Jenderal Hoegeng Iman Santoso, seorang pemimpin kepolisian yang dikenal karena integritasnya yang tinggi dan komitmennya terhadap keadilan. Sebagai Kapolri periode 1968-1971, Hoegeng menjadi simbol kepemimpinan yang bersih, tegas, dan berani melawan segala bentuk penyimpangan dalam tubuh kepolisian.

dok. https://youtu.be/VL_RxW0Eyck?si=kpggVFIU3l7qXRXo

Salah satu contoh nyata dari integritas Hoegeng adalah ketika ia menjabat sebagai Kepala Direktorat Reserse Kriminal di Sumatera Utara pada tahun 1956. Seorang pengusaha mencoba menyuapnya dengan memberikan berbagai barang mewah. Namun, Hoegeng dengan tegas menolak dan mengembalikan semua barang tersebut, bahkan menempatkannya di pinggir jalan agar dapat dilihat oleh publik sebagai bentuk transparansi. Tindakan ini mencerminkan perlawanan terhadap praktik korupsi yang telah mengakar dalam birokrasi, termasuk di lingkungan kepolisian.

Keteguhan Hoegeng dalam menjaga integritasnya juga terlihat ketika ia menjabat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Dalam upaya menjaga netralitas dan menghindari konflik kepentingan, ia meminta istrinya untuk menutup usaha toko bunga yang dijalankan. Keputusan ini mencerminkan pemahaman bahwa seorang pejabat publik harus menjaga jarak dari segala bentuk kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi independensinya. Langkah ini bukan hanya menunjukkan sikap kehati-hatian, tetapi juga menjadi bukti bahwa integritas dalam kepemimpinan tidak hanya terbatas pada menolak suap, melainkan juga mencegah segala bentuk penyalahgunaan jabatan.

Selain itu, Hoegeng dikenal sebagai sosok yang tidak membeda-bedakan dalam penegakan hukum. Dalam sebuah kasus pencurian kendaraan, istri seorang Duta Besar PBB memberinya hadiah berupa kalung emas sebagai tanda terima kasih karena telah menemukan mobil yang hilang. Hoegeng menolak hadiah tersebut dan mengembalikannya, menegaskan bahwa tugasnya sebagai aparat kepolisian adalah menegakkan hukum tanpa mengharapkan imbalan. Sikap ini menunjukkan bahwa profesionalisme seorang aparat hukum harus dijaga agar hukum tetap dihormati dan masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap sistem keadilan.

Keteladanan yang ditunjukkan oleh Hoegeng memberikan banyak pelajaran penting bagi reformasi kepolisian di Indonesia. Kejujuran dan transparansi harus menjadi nilai utama dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. Polisi tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga harus menjadi contoh moral bagi masyarakat. Tanpa integritas, hukum hanya akan menjadi alat kekuasaan yang dapat dimanipulasi oleh kepentingan tertentu.

Kepolisian harus menghindari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat merusak independensinya. Praktik-praktik seperti bisnis keluarga yang berhubungan dengan tugas kepolisian atau kedekatan dengan kelompok tertentu yang dapat memengaruhi keputusan hukum harus dihindari. Independensi dalam penegakan hukum menjadi hal yang mutlak agar keadilan dapat ditegakkan dengan benar dan tidak berpihak pada kelompok tertentu.

Hubungan antara polisi dan masyarakat harus diperbaiki melalui pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif. Hoegeng sering turun langsung ke lapangan untuk mengatur lalu lintas dan berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan konsep kepolisian berbasis komunitas, di mana polisi tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan keamanan. Langkah konkret yang bisa diambil adalah memperbanyak program kepolisian berbasis komunitas serta meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan kinerja aparat.

Sistem pengawasan terhadap kepolisian harus diperkuat agar akuntabilitas dapat terjaga. Salah satu kelemahan utama dalam institusi kepolisian saat ini adalah minimnya transparansi dalam proses penyelidikan kasus yang melibatkan aparatnya sendiri. Lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian harus diperkuat. Mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel akan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan masyarakat.

Pemberian sanksi yang tegas terhadap polisi yang melakukan pelanggaran adalah langkah krusial dalam membangun kembali kepercayaan publik. Banyak kasus di mana oknum kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana justru mendapatkan perlindungan dari institusi mereka sendiri. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang mengharuskan semua orang, termasuk aparat penegak hukum, tunduk pada hukum yang sama. Sistem disiplin internal di kepolisian harus diperbaiki agar tidak ada ruang bagi impunitas. Ketegasan dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian akan memperkuat komitmen terhadap keadilan dan memberikan pesan jelas bahwa tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang.

Masyarakat masih percaya bahwa banyak polisi yang menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi tinggi dalam melindungi serta mengayomi masyarakat. Meskipun tantangan dan permasalahan dalam institusi kepolisian masih ada, upaya reformasi yang terus dilakukan menunjukkan komitmen untuk membangun kepolisian yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui peningkatan sistem pengawasan, penerapan standar etika yang lebih ketat, serta pendekatan humanis dalam penegakan hukum, citra kepolisian di masa depan dapat menjadi lebih baik. Kepercayaan publik terhadap kepolisian dapat dipulihkan dengan konsistensi dalam menegakkan hukum secara adil, menindak tegas pelanggaran di dalam institusi, dan memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat. Dengan semangat perubahan dan pembelajaran dari figur seperti Jenderal Hoegeng, kepolisian Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi institusi yang semakin profesional dan berintegritas tinggi.