Isolasionisme: Kebijakan Politik Luar Negeri AS yang Mulai Ditinggalkan

Ilustrasi Isolasionisme di AS. Foto: Shutterstock

“Father of Our Country” merupakan julukan yang diberikan kepada Presiden Pertama Amerika Serikat, George Washington. Julukan ini diberikan atas perjuangan dan keberhasilannya mengepalai Konvensi Konstitusional 1787, dan memimpin pasukan Perang Revolusi Amerika hingga akhirnya berhasil meraih kemerdekaan dari Britania Raya.

Selama masa kepemimpinannya (1789-1797) George Washington berupaya untuk menciptakan pemerintahan AS yang kuat dan kaya. Dalam masa kepemimpinannya, George Washington telah berhasil memberikan doktrin terhadap karakteristik politik Luar Negeri AS, salah satunya adalah isolasionisme.  

Isolasionisme merupakan sebuah regulasi yang pertama kali diperkenalkan oleh George Washington pada tahun 1796. Regulasi ini menuntut suatu negara untuk tidak mencampuri urusan negara lain serta membatasi interaksi suatu negara khususnya dalam urusan politik.

Pada awalnya kebijakan ini disebarkan oleh George Washington untuk menghindari aliansi permanen antara AS dengan bangsa Eropa dan mempertahankan hegemoni politik di wilayah dunia bagian barat. James Monroe adalah Presiden Amerika Serikat yang pertama kali meratifikasi kebijakan isolasionisme, melalui pidato yang ia sampaikan, yang dikenal dengan Doktrin Monroe pada tahun 1823.

Ribuan instalasi bendera Amerika Serikat sebagai tanda 200 ribu kematian korban akibat COVID-19 di Amerika. Foto: AP Photo/ J. Scott Applewhite

Kebijakan ini menganggap bahwa campur tangan bangsa Eropa terhadap pemberlakuan regulasi ini, Amerika Serikat justru menjadi tidak aktif terlibat dalam urusan konflik dunia pada masa sebelum Perang Dunia 1.

Berkat hal ini juga, kondisi ekonomi, status industri dan perkembangan teknologi di Amerika Serikat, tumbuh dengan cepat sebagai sebuah kekuatan bagi AS. Namun sayangnya, prinsip yang telah dipertahankan isolasionisme yang dipertahankan AS diguncang oleh tindakan agresi yang dilakukan oleh Jerman, contohnya adalah tenggelamnya kapal laut Inggris Lusitania oleh kapal laut Jerman, yang merenggut banyak nyawa orang Amerika.

Presiden Wilson kemudian memutuskan bahwa AS akan turut serta dalam mempertahankan kebebasan, kedaulatan, dan penentuan nasib bagi bangsa sendiri dan bangsa lain. Sehingga, arah kebijakan politik luar negeri AS yang sebelumnya isolasionisme, berubah menjadi internasionalisme.  

Meskipun demikian, pasca Perang Dunia 1, Amerika kembali kepada prinsip awalnya yakni isolasionisme dan mengakhiri segala bentuk kerja sama dengan Eropa yang berhubungan dengan perang. Selama itu juga, AS terus fokus untuk membenahi urusan domestiknya, yang kemudian pecahlah Perang Dunia 2.

Pada masa itu, masyarakat AS menolak keras keikutsertaan negara dalam perang. Namun, setelah aksi yang dijalankan Jepang di pangkalan laut AS di daerah Pearl Harbor Hawaii, AS pada akhirnya kembali melepaskan prinsip isolasionisme dan menyatakan perang pada Jepang.

Pasca Perang Dunia 2, AS dinilai lebih terbuka terhadap kerja sama internasional yang ditandai dengan bergabungnya AS dengan Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian, setelah Perang Dingin di tahun 1986, masyarakat AS kembali mendesak pemerintah untuk kembali pada prinsip kebijakan politik isolasionisme.

Sebab, rakyat menilai negara tidak mendapat keuntungan apa pun dengan berperang dan menganggap bahwa urusan domestik adalah hal yang terpenting. Selain itu peristiwa serangan teroris pada 11 September 2001 dapat dikatakan sebagai peristiwa yang membangkitkan kembali prinsip isolasionisme di AS. 

Ilustrasi kebijakan politik Donald Trump yang fokus pada kepentingan domestik. Foto: Shutterstock

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika di tahun 2016, dianggap sebagai kelahiran kembali isolasionisme di AS. Dengan slogan kampanyenya “American First: Make America Great Again” ia ingin menekankan bahwa dalam masa jabatannya, ia akan berfokus pada kepentingan domestik terutama yang berhubungan dengan keamanan nasional.

Secara terang-terangan Donald Trump juga menunjukkan bahwa prioritasnya adalah masyarakat AS, namun justru hal ini membuat Donald Trump enggan menerima kaum imigran yang dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi isolasionisme yang dikaitkan dengan xenophobia.

Contohnya adalah, kebijakan Donald Trump yang melarang kedatangan Imigran dari 7 negara mayoritas Muslim karena dianggap sebagai teroris dan mampu mengancam hegemoni AS, juga merupakan Implementasi isolasionisme dan proteksionisme yang dijalankan oleh Trump.  

Ilustrasi Isolasionisme di AS. Foto: Shutterstock

Berbeda dengan Joe Biden yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-46, dan dilantik pada tahun 2021 lalu. Dalam pidato kemenangannya, Joe Biden menyampaikan bahwa AS akan memimpin  negara-negara berdaulat untuk memerangi ancaman internasional.

Yang akan diimplementasikan melalui 7 cara di antaranya, menghidupkan kembali Aliansi dengan Eropa melalui kerja sama Atlantik, memulihkan kerja sama AS dengan NATO, bergabung dengan perjanjian dan organisasi internasional, dan lainnya.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip kebijakan politik luar negeri isolasionisme yang telah lama dijalani oleh presiden sebelumnya. Diketahui bahwa hal ini dilakukan oleh Joe Biden untuk memulihkan citra AS di mata dunia, serta bentuk implementasi dan contoh bagi negara lain terkait bagaimana seharusnya demokrasi berjalan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa arah kebijakan politik yang dianut oleh Joe Biden adalah multilateralisme dan diplomasi yang mana fokus kebijakannya adalah outward looking

Ilustrasi Isolasionisme di AS. Foto: Shutterstock

Era kepemimpinan Joe Biden menampilkan. bahwa prinsip isolasionisme sudah tidak lagi relevan digunakan di AS. Hal ini karena sebagai negara demokrasi tertua di dunia, isolasionisme telah menghilangkan nilai demokrasi dari AS itu sendiri.

Yang menyebabkan terjadinya kemunduran AS sebagai aktor utama dalam sistem internasional. Banyak pula negara aliansi AS yang meragukan komitmen AS di bawah kepemimpinan Donald Trump yang keras menyuarakan isolasionisme dari awal kampanye hingga masa kepemimpinannya berakhir.

Selain itu, dengan implementasi yang dilakukan oleh Donald Trump, AS justru mendapatkan kecaman dari berbagai pihak termasuk juga masyarakatnya sendiri, yang kemudian menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat AS terhadap pemerintah serta membuat AS mendekatkan diri kepada ancaman-ancaman lainnya.