Peran Asean Dalam Memberantas Narkoba

ASEAN adalah organisasi regional yang dibentuk untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, sosial, budaya antar negara-negara Asia Tenggara. Asean juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan negara-negara di Asia Tenggara, serta berkontribusi terhadap perdamaian keamanan dikwasan. Asean memainkan peran penting dalam upaya memberantas peredaran penyalagunaan Narkoba dikawasan Asia Tenggara. Dalam menghadapi tantangan yang kompleks, kerjasama regional dan internasional memiliki vital. ASEAN telah menetapkan berbagai kesepakatan dan mekanisme untuk mengatasi masalah ini, termasuk melalui ASEAN senior officials on drug matters (ASOD) sebagai flatrom untuk negara negara anggota bekerjasama. ASOD bertanggung jawab atas implementasi prinsip prinsip asean dalam memerangi penyalagunaan narkotika, koordinasi pendekatan dan strategi di ASEAN, pengelolaan program-program penanggulangan narkoba, mendorong kerjasama dengan pihak ketiga,serta memperkuat upaya terkait ketentuan PBB tentang narkotika. ASEAN juga mengeluarkan berbagai rencana kerja seperti ASEAN work plan on securing communities againtst lllicit Drungs 2016-2025 bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam memerangi narkoba. Inisiatif ini melibatkan strategi pencegahan, pengobatan, rehatibilitas, dan penegakan hukum. ASEAN bekerjasama untuk mencegah penyusupan narkoba kewilayah negara-negara anggota. ASEAN air interdiction task force (AAITF) memegang peran penting dalam memotong jalur penyelundupan narkoba melalui udara, laut, dan darat. Meskipun ASEAN menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam pemberantasan narkoba, ASEAN telah meresponsnya dengan beberapa strategi utama.

https://bnn.go.id/asean-bersatu-berantas-narkoba-melalui-kerjasama-interdiksi/?need_sec_link=1&sec_link_scene=im

Upaya-upaya ini fokus pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan kolaborasi masyarakat, peningkatan kapasitas, pencegahan, penegakan hukum dan rehabilitasi.Memperkuat kerja sama regional ASEAN menyadari bahwa pemberantasan narkoba memerlukan kerja sama yang kuat di antara negara-negara anggota.Hal ini tercermin dalam pembentukan lembaga seperti ASEAN Senior Office for Drug Affairs (ASOD). ASOD memfasilitasi pertukaran informasi, koordinasi operasi, dan pengembangan strategi bersama. Kerja sama mencakup operasi pelarangan dan aksi bersama untuk membongkar jaringan narkoba domestik dan internasional. Hal ini mencakup penuntutan dan penangkapan pelaku serta penyitaan barang bukti dan aset.Upaya juga dilakukan untuk mengembangkan Kerangka Acuan (TOR) sebagai kerangka acuan kerja sama antara Negara Anggota dan mitra.Kerja sama bilateral juga telah terjalin, misalnya antara Indonesia dan Thailand, untuk mengatasi masalah narkoba lintas batas negara Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan: ASEAN menyadari pentingnya meningkatkan kapasitas dan kapasitas aparat penegak hukum untuk memerangi kejahatan terkait narkoba yang semakin canggih.Program pelatihan dan pengembangan diberikan kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mendeteksi dan mencegah peredaran narkoba.Pertukaran pengalaman dan pengetahuan operasional di bidang ini juga difasilitasi melalui pertemuan dan diskusi antar delegasi Negara Anggota. Pendekatan holistik ASEAN mengadopsi pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum tetapi juga mencakup pencegahan dan rehabilitasi. Rencana Kerja ASEAN untuk Melindungi Masyarakat dari Narkoba Ilegal 2016-2025 merupakan contoh strategi komprehensif yang mencakup berbagai aspek pengendalian narkoba.Program pencegahan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba, dan program rehabilitasi bertujuan untuk membantu pemulihan pecandu narkoba dan berintegrasi kembali ke masyarakat.Mengatasi tantangan spesifik: Meskipun terdapat upaya-upaya ini, ASEAN masih menghadapi tantangan yang signifikan.Salah satu tantangan terbesarnya adalah banyak perbatasan yang tidak terlindungi sehingga penyelundupan narkoba menjadi lebih mudah. Korupsi juga menjadi kendala serius yang harus diatasi. Perbedaan sistem hukum dan penegakan hukum antar negara anggota juga mempersulit kerja sama. Yang terakhir, upaya untuk membatasi pasokan saja tidak akan cukup, karena tingginya permintaan obat-obatan di beberapa Negara Anggota menciptakan pasar yang menguntungkan bagi para pedagang. Misalnya, Indonesia menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan anti narkoba ASEAN tahun 2025 karena berbagai faktor. Langkah-langkah anti-kriminalisasi melalui undang-undang narkotika saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan lokal.