Jogja Marathon dan Pelajaran tentang Kesetaraan Aturan

Mahasiswa s1 Akuntansi, Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Pamulang
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Usman Hamid tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ajang lari seperti Jogja Marathon seharusnya menjadi ruang yang mempertemukan semua orang dalam posisi yang setara. Tidak ada perbedaan antara pejabat, aparat, pekerja, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Ketika garis start dimulai, yang berlaku adalah aturan yang sama bagi seluruh peserta.
Karena itu, polemik yang muncul setelah seorang ajudan Danrem ikut berada di lintasan tanpa terdaftar sebagai peserta memantik perhatian publik. Banyak orang bukan sekadar memperdebatkan siapa yang benar atau salah, melainkan mempertanyakan konsistensi penerapan aturan. Jika setiap peserta diwajibkan memiliki nomor BIB dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, maka ketentuan tersebut semestinya berlaku bagi siapa pun tanpa pengecualian.
Panitia olahraga sering berada dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka harus memastikan acara berjalan tertib dan aman. Di sisi lain, mereka berhadapan dengan berbagai pihak yang memiliki latar belakang, jabatan, dan pengaruh berbeda. Ketegasan panitia dalam menjalankan aturan justru menjadi fondasi penting agar kepercayaan peserta tetap terjaga. Bayangkan jika aturan hanya berlaku bagi sebagian orang, sementara sebagian lainnya dapat memperoleh perlakuan khusus. Semangat sportivitas akan kehilangan maknanya.
Kabar bahwa kedua pihak telah memilih untuk saling memaafkan patut diapresiasi. Penyelesaian melalui dialog menunjukkan bahwa setiap kesalahpahaman dapat disikapi secara dewasa tanpa memperpanjang konflik. Namun, perdamaian tidak seharusnya menghentikan ruang evaluasi. Masyarakat tetap berhak belajar dari peristiwa tersebut agar penyelenggaraan acara publik di masa mendatang menjadi lebih baik.
Peristiwa ini juga mengingatkan bahwa jabatan bukanlah alasan untuk mendapatkan keistimewaan dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama. Justru figur publik dan pemegang otoritas memiliki tanggung jawab moral untuk memberi teladan dalam menaati aturan. Kepatuhan terhadap hal-hal kecil sering kali menjadi cerminan integritas dalam hal-hal yang lebih besar.
Menurut saya, inti persoalan ini bukan tentang siapa yang harus dipermalukan, melainkan bagaimana semua pihak dapat menunjukkan bahwa aturan memang dibuat untuk dihormati bersama.
Jogja Marathon dikenal sebagai ajang yang merayakan semangat hidup sehat, disiplin, dan sportivitas. Nilai-nilai itulah yang perlu dijaga. Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun dari kesempurnaan tanpa kesalahan, melainkan dari keberanian mengakui kekeliruan, memperbaiki prosedur, dan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan setara di garis yang sama.
Usman Hamid S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang.
