Tragedi Tamansari: Di Balik Ambisi Pembangunan Kota Bandung

Ilustrasi penggusuran rumah. Foto : Shutterstock

Pada Desember 2019, kawasan Tamansari di Kota Bandung menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi penggusuran paksa yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Rencana ambisius untuk membangun rumah deret di kawasan ini seketika mengubah kehidupan warga yang telah menetap selama puluhan tahun. Penggusuran ini bukan hanya sekadar upaya untuk merevitalisasi kawasan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang hak asasi manusia yang terabaikan. Tamansari kini menjadi simbol dari konflik antara ambisi pembangunan dan perlindungan hak-hak dasar warga. Artikel ini akan mengupas lebih dalam mengenai peristiwa penggusuran ini, dampaknya terhadap warga, serta kritik terhadap kebijakan yang dinilai mengabaikan sisi kemanusiaan.

Pada 17 Desember 2019, aparat keamanan, termasuk polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dikerahkan ke Tamansari untuk mengawal proses penggusuran. Suasana tegang sudah terasa sejak pagi, dengan warga yang berkumpul dan menyiapkan diri untuk mempertahankan rumah mereka. Ketika alat berat mulai bergerak untuk merobohkan bangunan, bentrokan antara warga dan aparat tidak bisa dihindari. Warga yang mencoba menghalangi proses penggusuran berhadapan dengan tindakan tegas dari aparat keamanan. Gas air mata dan kekerasan fisik digunakan untuk membubarkan kerumunan yang menolak penggusuran.

Beberapa warga mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut. Anak-anak, orang tua, dan perempuan yang tidak terlibat langsung dalam aksi protes pun tidak luput dari dampak kekerasan. Kejadian ini meninggalkan trauma mendalam bagi warga yang menyaksikan rumah mereka dihancurkan dan tetangga mereka terluka. Setelah rumah-rumah diratakan dengan tanah, banyak warga terpaksa tinggal di tempat penampungan sementara yang tidak memadai. Kehilangan tempat tinggal ini tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik mereka tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang berat. Banyak dari mereka yang kehilangan mata pencaharian dan harus memulai kehidupan dari nol tanpa adanya bantuan yang jelas dari pemerintah.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini mencerminkan kurangnya komitmen pemerintah untuk mengatasi isu-isu sosial yang kompleks, seperti kemiskinan dan ketimpangan. Penelitian dari Human Rights Watch (2020) menunjukkan bahwa penggusuran paksa cenderung memperburuk kondisi sosial-ekonomi warga yang sudah rentan. Selain itu, laporan dari Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menyatakan bahwa banyak warga Tamansari yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka akibat penggusuran ini. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perkotaan meningkat akibat ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkan oleh penggusuran.

Kritik dan saran

Untuk mengatasi isu penggusuran yang terjadi di Tamansari dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, pemerintah Kota Bandung perlu mengadakan forum atau dialog terbuka yang melibatkan warga Tamansari dan masyarakat umum. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting agar kepentingan mereka diakomodasi. Jika penggusuran harus dilakukan, pemerintah harus memastikan bahwa warga yang terdampak menerima kompensasi yang adil dan layak, baik dalam bentuk bantuan keuangan maupun penempatan kembali ke lokasi yang lebih layak. Selain itu, program relokasi yang tidak hanya memindahkan warga, tetapi juga memberikan dukungan untuk membantu mereka membangun kembali kehidupan di lokasi baru perlu diperhatikan. Selanjutnya, penerapan model pembangunan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan sangat dianjurkan agar mereka merasa memiliki hasil pembangunan tersebut. Terakhir, pemerintah harus menegakkan hukum yang melindungi hak-hak warga dan mencegah tindakan penggusuran yang tidak manusiawi dengan memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum dalam menangani isu penggusuran secara sensitif terhadap hak asasi manusia. Dengan menerapkan solusi dan rekomendasi ini, diharapkan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua warga, serta menghindari pengulangan tragedi seperti yang terjadi di Tamansari.

Penting bagi pemerintah untuk menerapkan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan. Pengawasan yang baik dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa proses penggusuran dan relokasi dilakukan secara adil. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi pelaporan online, dapat memberikan platform bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama proses pembangunan. Ini tidak hanya akan memperkaya proses pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan bahwa berbagai suara, terutama dari kelompok rentan, didengar dan dipertimbangkan. Dengan memperhatikan saran dan kritik ini, diharapkan pembangunan Kota Bandung dapat dilakukan dengan lebih berkelanjutan dan inklusif, sehingga setiap warga dapat merasakan manfaatnya.