Membedah Kompleksitas Kebijakan Energi Bersih Lintas Kementerian

Sumber: bappeda.jogjaprov.go.id

Indonesia tengah berpacu dengan waktu dalam upaya mewujudkan target energi bersih dan terjangkau sesuai Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7. Di tengah krisis iklim global dan tuntutan dekarbonisasi, negara kepulauan terbesar di dunia ini menghadapi tantangan besar: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan energi yang terus meningkat dengan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030.

Pemerintah mendukung pencapaian poin 7 dari SDGs, yaitu energi bersih dan terjangkau. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Ini termasuk meningkatkan pangsa energi terbarukan, memperbaiki efisiensi, memperluas infrastruktur, dan memperkuat kerja sama internasional untuk mendapatkan teknologi dan riset energi bersih.

Energi adalah kebutuhan penting yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi penyediaan dan distribusi energi sangat penting. Hal ini disebabkan fakta bahwa jumlah orang yang menggunakan energi akan terus meningkat, dan sumber energi yang tersedia sangat terbatas. Akibatnya, perlu mencari alternatif energi yang lebih berkelanjutan.

Ditetapkan lima tujuan yang diukur dengan enam indikator untuk mencapai tujuan untuk memastikan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030. Tujuan-tujuan ini meliputi akses universal ke layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern, meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi global, dan meningkatkan efisiensi energi di seluruh dunia.

Transformasi sektor energi Indonesia bukanlah perkara sederhana. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa yang tersebar di ribuan pulau, kebutuhan energi nasional terus melonjak seiring pertumbuhan ekonomi. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa transisi menuju energi terbarukan membutuhkan investasi kolosal sekitar USD 1,2 triliun hingga tahun 2050. Angka yang mencengangkan ini menegaskan bahwa perjalanan menuju energi bersih memerlukan lebih dari sekadar komitmen politik.

Program PROPER yang diinisiasi KLHK memberikan secercah harapan. Pada tahun 2018, program ini berhasil memantau 1.906 perusahaan dan menghasilkan efisiensi energi sebesar 273,61 juta GJ serta penurunan emisi GRK sebanyak 306,94 juta ton CO2e. KLHK bekerjasama dengan SDGs Center UNPAD untuk mensosialisasikan peran dunia usaha dalam pencapaian SDGs dan mengharmonisasikan upaya tersebut dengan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagai salah satu BUMN strategis di Indonesia, PT Pertamina (Persero) atau PERTAMINA, turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Agenda 2030, yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan.

Pertamina, telah menginisiasi program transformasi energi melalui pengembangan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, panas bumi, dan biofuel. Investasi besar-besaran dalam proyek energi hijau menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung target pemerintah mencapai bauran energi terbarukan 23% pada tahun 2025. Program konversi pembangkit listrik berbasis fosil ke energi terbarukan juga menjadi agenda utama Pertamina dalam mendukung transisi energi nasional.

PERTAMINA telah memiliki program yang berbasis pada energi bersih dan terjangkau di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pengelolaan dan pemanfaatan energi tersebut telah memberikan dampak positif untuk bidang kesehatan, pendidikan, komunikasi, pertanian, rumah tangga, dan kegiatan ekonomi masyarakat. PERTAMINA akan terus terus menyediakan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua. Hal ini menjadi bentuk pelaksanaan dan dukungan pada Tujuan 7 SDGs yakni Energi Bersih dan Terjangkau.

Di sektor transportasi, Kementerian Perhubungan mengambil peran krusial melalui program elektrifikasi kendaraan umum dan pengembangan infrastruktur charging station. Kebijakan insentif untuk kendaraan listrik menjadi katalis dalam mendorong transformasi sektor transportasi menuju era mobilitas ramah lingkungan.

Sinergi antar-BUMN dalam pengembangan energi terbarukan semakin diperkuat. PLN bersama Pertamina dan perusahaan BUMN lainnya membentuk konsorsium untuk mengembangkan proyek energi terbarukan skala besar. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan panas bumi dilakukan secara masif untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat. BUMN juga aktif mengembangkan teknologi penyimpanan energi untuk mengatasi intermittensi energi terbarukan.

Namun, di balik berbagai terobosan tersebut, masih terdapat tantangan fundamental yang perlu diatasi. Keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan pendanaan menjadi hambatan serius. Koordinasi lintas kementerian yang belum optimal juga kerap menghambat implementasi program energi bersih di lapangan.

Indonesia membutuhkan pendekatan holistik dalam mengatasi tantangan transisi energi. Pemetaan potensi energi terbarukan yang komprehensif, pengembangan regulasi yang mendukung, serta skema pembiayaan inovatif menjadi kunci keberhasilan. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat perlu diperkuat untuk mewujudkan visi energi bersih dan terjangkau.

Komitmen Indonesia dalam mencapai target SDGs nomor 7 memang ambisius, tetapi bukan tidak mungkin dicapai. Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, inovasi teknologi, dan dukungan pembiayaan yang memadai, Indonesia dapat memimpin transformasi energi di kawasan Asia Tenggara. Yang dibutuhkan saat ini adalah konsistensi implementasi kebijakan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.