Anggaran Publik Harus Memberikan Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Varelline Briliant Salsabilla tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAnggaran pemerintah merupakan instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui anggaran tersebut, pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai fasilitas umum. Karena bersumber dari uang rakyat, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
Persoalan ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menemukan sejumlah permasalahan, antara lain pengendalian pembayaran tagihan listrik untuk penerangan jalan umum yang belum memadai serta pembayaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang belum sesuai dengan ketentuan pada sejumlah perangkat daerah.
Kedua pemerintah daerah tersebut tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, opini tersebut tidak berarti bahwa seluruh aspek pengelolaan keuangan telah bebas dari permasalahan. Opini WTP merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan jaminan bahwa tidak terdapat kesalahan atau kecurangan.
Permasalahan serupa juga ditemukan dalam pemeriksaan BPK secara nasional. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023, BPK mengungkapkan permasalahan dalam program peningkatan kualitas jalan daerah, termasuk kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi. Nilai permasalahan terkait ketidakpatuhan serta aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada program tersebut tercatat sebesar Rp226,59 miliar. Temuan ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.
Temuan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Namun, hal ini menjadi pengingat bahwa pengawasan anggaran harus dilakukan secara serius agar setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut saya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup dinilai dari jumlah dana yang terserap atau laporan keuangan yang memperoleh opini baik. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jalan harus layak digunakan, penerangan jalan harus berfungsi dengan baik, dan fasilitas umum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, perencanaan anggaran perlu didasarkan pada kebutuhan nyata serta disertai pengawasan dan evaluasi secara berkala. Pemerintah juga harus memastikan kesesuaian antara anggaran, pelaksanaan pekerjaan, dan hasil di lapangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, rekomendasi hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara serius dan terbuka.
Masyarakat pun berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan manfaat apa yang dihasilkan dari pengeluaran tersebut. Keterbukaan informasi serta pengawasan oleh masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat membantu mendorong pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel.
Pada akhirnya, uang rakyat harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran yang baik bukan hanya anggaran yang disusun secara administratif, melainkan anggaran yang dikelola dengan benar dan mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.