Pegunungan Kendeng : Menuju Keadilan Ekologi dan Perlawanan Industri Ekstraktif

Sumber: https://dprd.patikab.go.id/berita/detail/tolak-pabrik-semen-ratusan-petani-gelar-aksi-demontrasi- (Administrator/drpd.patikab) .Diakses 25/02/2025

Petani Kendeng terus berjuang untuk mempertahankan hak mereka meskipun infrastruktur dan industri terus berkembang pesat di sekitarnya. Mereka menggelar protes di depan DPRD Pati 20 september 2024 lalu, Sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan. Ketua DPRD Pati mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui adanya rencana pembangunan pabrik semen di wilayah Sinomwidodo yang menjadi perhatian ini. Pernyataan tersebut menunjukkan kelemahan dalam sistem demokrasi kita, dimana seringkali suara masyarakat tidak didengar dan diabaikan.

Gunretno menekankan pentingnya untuk mengubah peraturan daerah tentang tata ruang dalam kepemimpinan JMPPKnya. Ia menyatakan bahwa peraturan yang ada seharusnya melindungi petani dan ekosistem, kenyataannya malah lebih condong pada industri. Proses revisinya menyoroti adanya konflik kepentingan di antara politisi dan pengusaha besar. Namun, sering kali kepentingan petani terabaikan, politisi menganggap pegunungan Kendeng hanya lokasi penambangan semen, padahal pegunungan Kendeng juga tempat sumber kehidupan bagi ribuan petani dan bagian dari identitas budaya mereka.

Saat ini, petani Kendeng menghadapi dilema besar. Di satu sisi, ada desakan industrialisasi yang terus berusaha masuk menjanjikan perkembangan ekonomi. Di sisi lain, penting melestarikan lahan pertanian yang telah menopang kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Kehadirannya berisiko menyebabkan hilangnya pengetahuan lokal dan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar di tanah Kendeng.

Di tengah situasi krisis iklim dan masalah ketahanan pangan global, segala tindakan yang merusak produktivitas lahan pertanian yang subur harus dihindari dengan tegas satu per satu. Strategi pembangunan yang mengabaikan kedaulatan pangan adalah pendekatan yang terlalu sempit dan tidak memperhatikan tantangan eksistensial yang muncul dalam menghadapi ketidakpastian iklim serta geopolitik pangan.

Dengan langkah ini ,mereka merepresentasi visinya alternatif untuk proses pembangunan yang menghargai batasan-batasam ekologis dan kesejahteraaan komunitas lokal. Sebuah aspek utama dari prinsip “"Sedulur Sikep” mencerminkan etika hubungan dengan manusia dengan alam terlihat tanah sebagai warisan yang berharga atau bukan hanya sebagai sekedar komoditas.

Komitmen DPRD Pati untuk melibatkan masyarakat dalam pergeseran tata ruang harus didukung dengan sistem partisipasi yang nyata dan konkret. Partisipasi masyarakat seharusnya dimulai dari fase perencanaan awal, bukan hanya sebagai konsultasi di akhir proses. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan diperhatikan.

Jalan Menuju Keadilan

Pertama, proses perubahan RTRW yang akan datang di tahun 2026 harus terbuka kepada masyarakat dan melibatkan partisipasi mereka. Karena mereka memiliki hak atas keputusan yang berdampak pada hidup mereka.

Kedua, masyarakat perlu memperkuat kemampuan mereka dalam bidang hukum, advokasi, dan pengelolaan sumber daya. Dengan demikian, menghasilkan interaksi yang seimbang antara pemerintah dan investor.

Ketiga, kita harus mengubah perspektif mengenai pembangunan. Tidak hanya terkait pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan bersama. Kearifan lokal dalam mempertahankan keseimbangan alam seharusnya dijadikan pedoman, bukan dipandang sebagai penghalang kemajuan.