Elisabeth Borne, Bukti Kesetaraan Gender dalam Pemerintahan Prancis

Potret Elisabeth Borne, Perdana Menteri Prancis. (Sumber: Shutterstock https://www.shutterstock.com/id/editorial/image-editorial/elisabeth-borne-newly-appointed-ecology-minister-paris-france-19-jul-2019-10343545h )

Pada Senin (16/5/2022) Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjuk Elisabeth Borne sebagai Perdana Menteri Prancis menggantikan Jean Castex yang sudah mengundurkan diri sebelumnya.

Sepanjang sejarah pemerintahan, Prancis baru mengangkat 2 orang wanita sebagai bagian dalam pemerintahnnya, sebelum Borne terdapat Edith Cresson yang menjadi Perdana Menteri perempuan di tahun 1991-1992 bersama Presiden beraliran Sosialis Francois Mitterrand. Saat ini ketidaksetaraan gender masih berlangsung diseluruh penjuru dunia, untuk menghadapi masalah ini pemerintah Prancis mencoba meningkatkan kesadaran dan efektivitas gender kepada masyarakat melalui kebijakan bantuan pembangunan dan aksi-aksi eksternal.

Jika melihat aturan yang berlaku di Prancis terkait kesetaran gender memang sudah ada sejak 1972 yaitu mengenai kesetaraan gender di bidang pekerjaan dan kehidupan profesional. Namun menurut Policy Department Citizens’s Rights and Constitutional Affairs, Prancis baru mengadopsi Undang-Undang kesetaraan gender yang sesungguhnya pada tahun 2014. Undang-Undang ini berisi berbagai kebijakan pemerintah untuk menjunjung tinggi kesetaraan gender, akan tetapi Undang-Undang kesetaraan gender belum pernah disahkan secara penuh oleh pemerintah Prancis.

Namun, selama setahun terakhir Prancis menjadi salah satu negara penggerak pemberdayaan perempuan terbaik di dunia , hal ini dibuktikan dengan kebijakan luar negeri feminisnya. Fokus utama kebijakan luar negeri feminis Prancis tertuang dalam Strategi Internasional Prancis untuk Kesetaraan Gender (2018-2022).

Bukti keseriusan lain Prancis dalam mendukung emansipasi wanita ialah dengan diadakannya konferensi pendidikan bagi anak perempuan di Afrika pada tanggal 5 Juli 2019. Selain itu, dalam G7 pada tahun 2019 Prancis bersama para ahli Dewan Penasihat Kesetaraan Gender G7 menggagaskan ide terkait aturan baku kesetaraan gender sehingga dapat membentuk undang-undang yang menguntungkan bagi perempuan di seluruh penjuru dunia.

Menurut data dari Kementrian Luar Negeri Prancis, sebanyak €6,2 juta dana dikeluarkan pemerintah Prancis selama (2020-2022) untuk Global Survivors Fund yang dibangun Dr. Denis Mukwege. Tujuannya agar para penyintas kekerasan seksual ini dapat mengakses psikoterapi suportif sehingga memungkinkan  untuk berinteraksi kembali ke lingkungan sosial.

Selain itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga telah menetapkan anggaran hibah untuk memberikan jangkauan internasional terkait kesetaraan gender. Anggaran sebesar € 120 juta ini dikelola oleh Badan Pembangunan Prancis Agence Française de Développement (AFD) yang sudah berlangsung sejak 2019, dengan tujuan utama mendukung gerakan feminis dan LSM, khususnya di negara berkembang, untuk memperjuangkan kesetaraan, hak, dan martabat anak perempuan dan perempuan.

Hal inilah yang mendukung Prancis untuk terus berkomitmen dalam upaya emansipasi terhadap perempuan sehingga pada tahun 2025, Prancis berupaya untuk memberikan sebanyak 75% dari proyek yang didanai oleh pemerintahan Prancis dapat digunakan sebagai bantuan pembangunan  sehingga meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dimana saja dan disepanjang waktu. Diangkatnya Elisabeth Borne sebagai Perdana Menteri Prancis di Istana Elysee, membuktikan pengadvokasian kesetaraan gender di negara Prancis semakin meningkat terutama dalam aspek pekerjaan. Selama lima tahun terakhir duta besar Prancis perempuan meningkat sebanyak dua kali lipat, dimana 52 orang diantaranya mewakili Prancis dalam forum internasional. Pengangkatan Borne akan menjadi sejarah baru bagi Prancis, dimana jabatan tertinggi dalam kepemimpinan politik Prancis akan dipegang oleh seorang perempuan lagi setelah 30 tahun.

Melansir dari BBC News, Borne menyampaikan dalam pidato pelantikannya bahwa dia ingin mendedikasikan kemenangannya kepada seluruh perempuan di dunia, tidak ada hambatan bagi setiap perempuan untuk mengejar impian mereka, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan hak-hak setiap perempuan di seluruh dunia.

Sumber:

France, France Diplomacy. 2022. “Gender Equality: a priority for France.”

France, Le Monde. 2022. “Elisabeth Borne appointed France’s new minister.”

Permanent mission of France. 2020. “Feminist foreign policy.”  https://onu.delegfrance.org/Feminist-foreign-policy

Setyaningsih, Dewi. 2022. “Gerakan Perempuan Dalam Mendorong Norma Kesetaraan Gender Internasional.” Universitas Gadjah Mada: 1-21.

Zhukova, Ekatherina, Malena Rosen Sundstrom, Ole Elgstrom. 2021. “Feminist foreign policies (FFPs) as strategic narratives: Norm translation in Sweden, Canada.