Kala Soekarno Direduksi Hanya Sebagai "Tukang Kawin"
Alumni Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang & Kajian Sejarah Universitas Andalas
·waktu baca 11 menit
Tulisan dari Vicky Kurniawan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi media sosial hari ini, Soekarno tidak lagi diperdebatkan sebagai pemikir atau proklamator. Ia cukup diringkas dalam dua kata: tukang kawin. Sosok Soekarno yang oleh Ali Khamenei dianggap sebagai salah satu inspirasinya justru direduksi oleh generasi hari ini.
Lalu apa yang menyebabkan penyederhaan narasi itu terjadi? Apakah pelajaran sejarah di sekolah gagal menjadi jembatan nilai moril? Ataukah ini merupakan akibat algoritma media sosial yang diatur sedemikian rupa?
Soekarno bukan sosok yang lahir di ruang hampa, ia adalah salah seorang yang memiliki privilege untuk duduk nyaman bekerja sebagai pegawai rendahan kolonial. Namun, justru ia memilih jalan yang rumit seperti gurunya H.O.S Tjokroaminoto.
Seperti gurunya yang mampu menggerakan massa dari orasi dan tulisan, Soekarno juga menjadi “Tjokro” generasi baru pada zamannya. Ini bukanlah glorifikasi atas sosoknya, melainkan dibuktikan dengan fakta-fakta yang divalidasi di kemudian hari.
Di umur belasan hingga awal dua puluhan, Soekarno telah menulis sekitar 500 artikel hanya untuk satu surat kabar yakni Oetoesan Hindia dengan nama samaran “Bima” yang terinspiasi oleh tokoh pewayangan. Oetoesan Hindia sendiri adalah surat kabar yang dikelola Syarikat Islam (SI) dan Tjokroaminoto adalah salah seorang yang memiliki andil dalam membesarkan dua institusi ini.
Soekarno tidak hanya “tahu” dengan sosok intelektual bumiputra yang berada di negeri jajahan, melainkan terkoneksi dengan sosok intelektual lainnya yang berada di luar negeri. Ia mengamati dan cukup jeli mempelajari berbagai pekembangan politik saat itu. Ia membaca karya Tan Malaka “Naar de Republiek Indonesia” yang diterbitkan di China atau pledoi Hatta di Den Haag yang diberi judul “Indonesie Vrij.”
Di umur 20 tahunan, ia dituding oleh pemerintah kolonial melakukan tindakan subversif dan makar yang mengakibatkan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang ia bentuk dilarang dan dibubarkan pemerintah kolonial. Ia menolak segala tudingan tersebut dan memberikan pledoi yang diberi judul “Indonesia Menggugat” pada 1930.
Bahkan ide Nasakom yang diimplementasikan pada Demokrasi Terpimpin (1959-1966) justru telah lahir jauh-jauh hari pada tahun 1926. Soekarno menerbitkan tulisan dengan judul “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” di surat kabar Suluh Indonesia Muda pada tahun 1926.
Di usia yang masih 20 tahunan itu, Soekarno menjelma menjadi salah seorang pemuda yang betul-betul “diperhatikan” Belanda. Lalu, muncul satu pertanyaan? Apa sebab Soekarno direduksi sedemikian massif dan diredukasi hanya sebagai “tukang kawin?” Bagaimana stigma tersebut diproduksi? Dan siapa yang diuntungkan ketika figur sebesar Soekarno dipersempit menjadi urusan ranjang? Kita akan menjawab pertanyaan tersebut secara bertahap.
Alih-alih kita mulai pertanyaan Apa sebab Soekarno direduksi sedemikian massif dan diredukasi hanya sebagai “tukang kawin?” dengan asumsi menyalahkan generasi muda. Bagaimana jika kita memulai dengan kenapa narasi dangkal lebih mudah untuk diterima hari ini? Apakah karena budaya digital yang serba ringkas? Minimnya literasi sejarah?
Ada penjelasan mengapa narasi dangkal lebih mudah diterima hari ini. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara kerja “media baru” dan kondisi sosial kita. Budaya digital yang secara cepat dan instan memang mempercepat arus informasi namun secara bersamaan ia juga justru menyederhanakan apa yang terjadi. Platform seperti TikTok, Instagram atau X mendorong konten yang: (1) cepat dipahami, (2) emosional dan (3) mudah dibagikan (share).
Masalahnya, algoritma tidak “menghargai kedalaman” konten namun lebih menitikberatkan pada engagement. Akibatnya, narasi yang kompleks kalah oleh kalimat tajam seperti “tukang kawin.” Membahas 500 artikel Soekarno tentu tidak lebih “menggigit” ketimbang membahas “urusan ranjang” Soekarno di media sosial yang lebih menekankan sensasi, ringkas dan mudah dicerna banyak orang.
Apakah generasi hari ini minim literasi sejarah? Jawabannya tidak sesederhana itu. Generasi hari ini justru merupakan generasi yang sangat mudah memeroleh informasi. Masalahnya, bukan soalan literasi sejarah melainkan ada krisis generasi hari ini dalam memahami sejarah. Di sekolah, sejarah hanya diajarkan sebatas hafalan, bukan perdebatan. Tidak adanya kebiasaan di ruang kelas melihat satu tokoh dari banyak sisi. Akibatnya, sulit mengasah keterampilan untuk membedakan kritik dan propaganda hingga terjebak pada simplifikasi.
Tentu, kritik terhadap “praktik perkawinan” pemimpin publik bisa sah secara moral dan politik. Namun yang dipersoalkan di sini adalah reduksi total sehingga aspek kepemimpinan, intelektualitas, dan perjuangan lenyap sama sekali.
Jadi, ketika ada label sederhana, ia terasa cukup. Sebab tidak ada motivasi untuk menggali lebih dalam sosok yang akan diperbincangkan—dalam hal ini Soekarno. Memperbincangkan satu karya Soekarno seperti “Di Bawah Bendera Revolusi” terasa kompleks ketimbang mentertawai diksi Soekarno adalah presiden “tukang kawin”. Butuh banyak pisau bedah untuk membedah karya yang diterbitkan dalam dua jilid tersebut. Selain tidak cukupnya jam pelajaran, administrasi yang diemban guru justru semakin mempersempit ruang kreatif tersebut.
Selain itu, narasi dangkal memberi kepuasan instan. Secara psikologis, manusia umumnya suka sesuatu yang besifat jelas (hitam-putih), cepat (tidak butuh usaha kognitif) dan emosional (bisa langsung merespons dengan reaksi spontan). Narasi seperti “pahlawan besar tapi tukang kawin” itu memberikan sensasi “memuaskan” meski secara commonsense itu adalah narasi dangkal. Bandingkan dengan narasi "Pemimpin Besar Revolusi Indonesia/Mandataris MPRS/Presiden Seumur Hidup." Mana yang lebih cepat ditangkap oleh khalayak ramai?
Setelah kita membedah problematika narasi dangkal, budaya digital hingga literasi sejarah. Kita akan masuk ke pertanyaan Apa sebab Soekarno direduksi sedemikian massif dan diredukasi hanya sebagai “tukang kawin?”
Ada satu fakta menarik mengenai cap “tukang kawin” ini ditempelkan pada Soekarno. Narasi ini justru tidak lahir oleh generasi hari ini, bukan pula lahir di masa awal-awal Reformasi atau juga tidak lahir di masa Orde Baru. Ia justru hadir dari lensa kacamata anak zamannya. Eksponen 66 misalnya, demonstrasi yang menyebut “Soekarno Anjing Peking, Mahmilubkan!”, “Soekarno Tukang Kawin, Mahmilubkan!”. “Soekarno Gestapu Agung, Mahmilubkan!.”
Namun, Eksponen 66 justru tidak terjebak hanya pada “urusan ranjang” Soekarno saja. Mereka juga mengkritisi kedekatan Soekarno dengan China (Peking/Beijing) dan ketidaktegasan Soekarno pada peristiwa 30 September 1965 (Gestapu). Mereka juga menuntut Soekarno dibawa ke Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) untuk diadili meskipun hal tesebut tidak pernah terealisasi.
Eksponen 66 bergerak piawai dengan menyederhakan figur Soekarno sebagai “tukang kawin” dan menggeser fokus dari debat ideologis (Nasakom, anti-imperialisme, Perang Dingin, dsb). Hal ini terbukti efektif secara politik karena mudah dicerna rakyat. Artinya slogan “tukang kawin” itu bukan hanya sekadar kritik moral demonstran pada pemimpin publik namun juga alat politik dalam perebutan legitimasi.
Perkawinan Soekarno tersebut menjadi dangkal apabila hanya diseret sekadar “urusan ranjang” namun apabila kritikan tersebut menyoal penyalahgunaan kekuasaan atau berdampak pada negara, itu bisa jadi kritik yang serius. Namun, jika hanya berhenti di titik “Soekarno banyak istri”, hal itu justru menunjukkan bahwa narasi itu masuk ke dalam simplifikasi.
Eksponen 66 justru memiliki konteks psikologis dan politik. Krisis ekonomi, ketegangan ideologi di era Perang Dingin hingga trauma nasional telah mereka alami di bawah era Demokrasi Terpimpin. Slogan tajam, kasar dan vulgar lebih mudah memobilisasi massa daripada analisis yang panjang. Apakah narasi itu popular pada masanya? Ya! Namun popularitas bukan berarti ia valid secara analitis.
Label “tukang kawin” itu tidak sepenuhnya “sekadar serangan personal”, karena secara sengaja ia memang dipolitisasi dalam konteks jabatan. Tapi ia juga bukan merupakan kritik yang kuat, melainkan bentuk reduksi yang sengaja (ataupun tidak) mengaburkan hal-hal yang lebih substansial.
Kita masuk ke salah satu pertanyaan inti dari tulisan ini. Siapa yang diuntungkan ketika figur sebesar Soekarno dipersempit menjadi urusan ranjang? Jawabannya: tidak ada satu aktor tunggal. Namun ada beberapa lapisan yang—secara sadar atau tidak—diuntungkan ketika Soekarno direduksi menjadi sekadar “urusan ranjang”.
Setidaknya ada lima elemen yang diuntungkan dalam pereduksian sosok Soekarno, diantaranya:
1. Aktor politik (dalam konteks sejarah).
Pasca G30S, pihak-pihak yang ingin menggeser Soekarno punya kepentingan untuk secara cepat mendelegitimasi Soekarno. Sebab, lebih mudah menjatuhkan figur sebesar Soekarno lewat moral pribadi ketimbang melakukan debat ideologi.
Isu seperti krisis ekonomi, militer dan politik terlalu besar dan kompleks. Sehingga penyederhanaan ke isu yang “ringan namun menggigit” lebih efektif untuk menggerakan massa. Dan hal ini membentuk persepsi publik bahwa Soekarno bukan lagi “bapak bangsa” yang dapat menjadi teladan rakyat melainkan seorang manusia dengan kelemahan yang dapat diejek.
Apakah kritikan tersebut direkayasa? Tidak, hanya saja pemilihan sudut pandangnya tentu jelas tidak netral.
2. Elite pasca-Soekarno.
Dengan mereduksi Soekarno, standar kepemimpinan diturunkan. Figur besar tampak “tidak terlalu besar”, sehingga rezim berikutnya tidak perlu harus memiliki kepiawaian seperti Soekarno yang mampu menggerakan negara-negara Dunia Ketiga atau “menghipnotis” massa melalui tulisan dan orasinya. Rezim berikutnya hanya perlu terlihat lebih “rasional” dan “tertib.” Setidaknya tidak perlu bersaing dengan aura historisnya yang terlalu kuat.
3. Ekosistem media dan pop culture hari ini.
Di era yang serba cepat, instan dan haus akan viralitas. Konten-konten “receh” dapat lebih mudah dijangkau khalayak ramai dan lebih mudah mendapat share, like dan comment. Hal seperti ini sangat cocok dengan algoritma media sosial hari ini, seperti TikTok, Instagram dan X.
Dalam hal ini, konten kreator, akun sejarah popular serta audiens yang mencari hiburan yang cepat memeroleh keuntungan dan hiburan secara instan. Pada titik ini, sejarah tidak lagi menjadi pembelajaran namun sekadar menjadi sebuah komoditas pencari perhatian.
4. Gosip-able.
Hal yang tidak disadari masyarakat ialah, mereka secara tidak sadar justru menarik wacana ini agar terasa dekat dan gosip-able. Masyarakat merasa ada jarak dengan figur historis yang usinya hari ini mencapai satu abad. Rentang waktu dan figur besar Soekarno yang kompleks terlalu berat untuk menjadi bahan percakapan media sosial. Hal yang dilakukan ialah, menjadikannya sosok yang relate dengan hari ini yang mudah terkoneksi dengan urusan pribadi. Caranya? Mendekonstruksi Soekarno, agar terasa lebih dekat, menjadi bahan gosip dan sekaligus direndahkan.
Kepuasan instan seperti ini pada akhirnya menarik percakapan sekadar “Soekarno, dia hanya manusia biasa” yang mana percakapan seperti ini hanya berhenti pada sinisme, bukannya pemahaman secara utuh.
5. Generasi hari ini.
Generasi hari ini secara tidak sadar mendapat keuntungan. Apa sebab? Mereka ingin mencitrakan diri sebagai sosok yang kritis tanpa perlu membaca secara mendalam sekaligus ikut “nimbrung” dalam diskursus tanpa beban kompleksitas sejarah. Pada hakikatnya, ini hanyalah keuntungan semu sebab secara tidak disadari mereka “melemahkan” esensi sejarah untuk berpikir kritis.
Ironisnya, narasi yang digunakan Eksponen 66, diulang kembali oleh generasi hari ini. Mereka sedang berpikir dengan kerangka wacana (slogan) lama, tapi justru kehilangan kesadaran historisnya.
Namun, di luar semua jawaban di atas, ada satu pertanyaan yang lebih tidak nyaman untuk dijawab, “kenapa sebagian dari kita menikmati reduksi itu?.” Sebagian dari kita menikmati reduksi tersebut bukan karena “bodoh”, namun ada alasan yang bisa menjelaskan hal tersebut:
1. Reduksi lebih sederhana.
Sejarah pada hakikatnya sesuatu yang rumit. Ia penuh dengan kontradiksi, ambiguitas dan tidak dikotomis (hitam-putih). Narasi receh seperti “tukang kawin” mampu memotong segala kerumitan itu dan menjadi sebuah kesimpulan yang ringkas. Pahitnya, sebagian dari kita tidak benar-benar ingin memahami, namun merasa sudah memahami. Dan, reduksi memberi ilusi itu.
2. Kenikmatan menjatuhkan figur yang besar.
Ada dorongan psikologis yang jarang diakui, bahwa melihat figur besar “diturunkan” memberikan rasa kuasa. Soekarno sebagai tokoh besar terasa berjarak dengan kebanyakan dari kita. Namun, ketika ia dieduksi, ia menjadi biasa dan menjadi bisa ditertawakan. Sensasi yang timbul “ternyata dia tidak sehebat itu”, menjadikan sebagian dari kita merasa setara dengan sosok Soekarno yang direduksi.
3. Gosip lebih “hidup” daripada ide.
Mari kita jujur sejenak, membahas “Nasakom” dengan berbagai pisau analisis itu adalah sesuatu yang berat namun membahas “urusan ranjang” dianggap sesuatu yang ringan, seru tanpa harus menggunakan pendekatan-pendekatan teoritis. Cerita personal, drama dan sesuatu yang mudah dibayangkan lebih dekat dengan masyarakat daripada hal-hal yang menuntut kita untuk berpikir secara mendalam. Dan ekosistem media sosial lebih tertarik pada konten-konten ringan semacam itu daripada konten yang memuat pembahasan yang kompleks.
4. Reduksi merupakan “shortcut intelectual”
Hal yang agak “menyakitkan” untuk diakui namun menjadi titik penting ialah, reduksi sering digunakan sebagai “jalan pintas intelektual”. Seseorang yang berani mengatakan “Soekarno itu tukang kawin” secara instan tampak seperti seseorang yang berani, “kritis” dan tidak ikut arus utama. Tanpa perlu membaca, memahami atau berargumen panjang.
Sejatinya, reduksi tesebut bukanlah kritik melainkan sinisme yang dipermudah.
5. Reaksioner
Sebagian dari kita lebih mudah bereaksi, berkomentar dan mengambil posisi alih-alih membaca lebih dalam, menunda penialaian dan mengambil posisi untuk berefleksi sejenak. Reduksi sangat cocok dengan sifat seseorang yang reaksioner, ia memungkinkan seseorang bereaksi tanpa perlu berpikir terlalu lama.
6. Karena kita belum berdamai dengan sejarah kita sendiri.
Ini merupakan lapisan yang lebih dalam. Sejarah Indonesia tidak pernah selesai dan dipedebatkan secara sehat. Gerakan G30S adalah contoh yang paling nyata dalam hal ini. Akibatnya, pemahaman kita akan sejarah bukan berasal dari pemahaman yang matang namun fragmen, emosi dan warisan narasi yang setengah jadi. Sejarah yang seperti itu yang dihadirkan hari ini. Dan redukasi adalah cara yang paling mudah untuk “mengisi kekosongan” itu.
Ketika sosok Soekarno direduksi sekadar “urusan ranjang”, yang diuntungkan justru bukan lawan politiknya di masa lalu, namun ekosistem kita yang hari ini lebih terlena akan sensasi, alih-alih isi (pemahaman).
Reduksi semacam ini, bukanlah sekadar warisan ketidakstabilan politik di masa lalu, namun secara eksplisit menunjukkan realitas sebagian dari generasi hari ini. Generasi yang lebih nyaman mengonsumsi sejarah sebagai gosip daripada sebagai sebuah pengetahuan.
Pada akhirnya, kita harus mengakui bahwa masalahnya bukan sekadar sosok Soekarno yang diredukasi namun masalahnya adalah bagaimana sebagian dari kita yang justru butuh akan reduksi itu. Reduksi diperlukan agar tidak perlu berhadapan dengan suatu kompleksitas.
Dan yang paling pahit untuk diakui, reduksi tersebut justru memudahkan kita. Memudahkan kita untuk memahami, memudahkan kita untuk menghakimi sekaligus memudahkan kita untuk merasa menjadi sosok yang “kritis” tanpa perlu benar-benar berpikir secara kritis, bukan?
NB: Seluruh gambar dalam artikel ini berasal dari sumber domain publik dan/atau arsip berlisensi terbuka di KITLV Leiden. Penggunaan dilakukan sesuai dengan ketentuan lisensi masing-masing sumber serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.