Sejarah yang Dipilih, Ingatan yang Dihapus
Alumni Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang & Kajian Sejarah Universitas Andalas
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Vicky Kurniawan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarWinston Smith tengah sibuk merevisi sejarah dan membuang arsip-arsip lama. Ia tengah menyusun sebuah narasi resmi sejarah di surat kabar bahwa negara tengah baik-baik saja. Ia juga dibuat kebingungan dengan siapa musuh negara sebenarnya Eurasia atau Eastasia? Sehingga kala ia mencoba “memberontak” dan bercinta dengan Julia, di akhir cerita ia justru “takluk” (atau “ditaklukan”) oleh negara sehingga ia menjadi loyalis negara Oseania yang fasis-totalitarianisme. Begitu kira-kira alur buku 1984 jika diringkas dalam satu paragraf.
Dalam hal ini, sejarah bukan lagi jadi penuntun namun jadi alat penutur. Ia bukan lagi sebuah lentera penyedia cahaya, ia justru menjadi pabrik listrik penyedia cahaya yang digerakan oleh pemerintah yang saban hari selalu menerangi rumah-rumah namun dengan sekejap bisa dipadamkan atas satu instruksi dengan alasan yang bisa disusul kemudian.
Lalu muncul sebuah pertanyaan. Kenapa sejarah selalu diperebutkan? Meski di sekolah ia kadang acapkali dianggap pelajaran yang membosankan bahkan belakangan didegradasi menjadi sebuah mata pelajaran pilihan. Namun, kenapa ia menjadi ambisi elite politik? Bahkan dalam sejarah pula novel 1984 mengukuhkan dirinya menjadi novel distopia yang paling memukau sehingga Orwellian menjadi frasa yang tak terelakan dalam dunia sastra internasional.
Tahun 2018, profesor filsafat dari Universitas Yale—Jason Stanley—menulis sebuah buku “Erasing History: How Fascists Rewrite the Past to Control the Future” yang menggambarkan bagaimana kelompok fasis mencoba menghapus sejarah dan menuliskan ulang masa lalu sebagai cara untuk mengontrol masa depan. Tahun 2025 ia meninggalkan Amerika Serikat menuju Kanada karena Amerika di bawah Trump tampak nyata mengalami gejala fasistis. Mengintervensi berbagai perguruan tinggi hingga Stanley berpikir negara yang aman untuk anak-anaknya saat ini bukanlah Amerika yang di bawah pengaruh Trump yang fasis.
Pertanyaan kenapa sejarah selalu diperebutkan ialah bahwa ia menunjukkan siapa yang tengah berkuasa hari ini. Bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu — ia adalah legitimasi kuasa. Tidak ada rezim, politisi atau kelompok sosial yang dapat bertahan tanpa membangun narasi historis yang melegitimasi dirinya. Rezim Orde Baru “merekonstruksi narasi” G30S agar tampak sebagai penyelamat bangsa.
Sejarah bahkan masuk ke rumah-rumah masyarakat dalam bentuk pop-culture dalam sebentuk sinematografi. Membangun trilogi film Serangan Fajar, Pengkhianatan G30S/PKI dan Djakarta 1966 yang mengekspolrasi periode penting sejarah nasional dan mengukuhkan simbol rezim yakni Soeharto sebagai “pahlawan utama” dalam trilogi film tersebut. Di sini sejarah dibentuk sebagai fondasi moral kekuasaan.
Soeharto yang pasca 98 dianggap sebagai simbol KKN pelan-pelan direhabilitasi. MPR yang secara resmi mencabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelanggaraan Pemerintah yang Bersih Tanpa KKN pada sidang 25 September 2024 adalah upaya sistemik pemerintah menyambut gerbong pemerintahan baru yang dipimpin salah satu the rising star Orde Baru yang tidak pernah benar-benar “terbit” di masa Soeharto yakni Prabowo Subianto. Alasan pencabutan yakni karena Soeharto telah meninggal dunia sehingga TAP MPR tersebut dianggap telah selesai dilaksanakan.
Erasing history yang disampaikan Jason Stanley justru tampak secara sporadis diimplementasikan pemerintahan kini di bawah Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Sebagai lingkaran cendana, ia adalah anggota MPR sejak muda — sering keliru dianggap sebagai aktivis 98 namun justru ia adalah salah satu orang kepercayaan Prabowo dan orang yang dekat dengan internal cendana.
Upaya Fadli Zon dimulai kala ia meluncurkan proyek buku Sejarah Nasional Indonesa yang melibatkan seratus sejarawan. Kekhawatiran mulai tampak ketika Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) meminta proyek tersebut ditunda karena agaknya terlalu terburu-buru. Bahkan guru besar Arkeologi Harry Truman Simanjuntak mengundurkan diri karena tim penulisan bersikukuh menggunakan istilah sejarah awal alih-alih pra-sejarah. Sebuah konsep yang melawan kaidah ilmiah internasional.
Buku ini tampak “mengkhawatirkan” kala Fadli Zon mempertanyakan adanya pemerkosaan massal dalam huru-hara 98. Ia justru mereduksi peristiwa ini sebagai sebuah angka statitiska alih-alih peristiwa kemanusiaan. Tidak berhenti sampai disitu, Fadli Zon juga meyakini peradaban manusia berawal dari Nusantara dengan teori Out of Nusantara alih-alih teori Out of Africa yang telah terbukti secara genetika, arkeologi, dan paleontologi.
Fadli Zon kembali mempertanyakan HAM kala ia menantang publik bahwa tidak ada bukti hukum Soeharto terlibat peristiwa pelanggaran HAM dalam genosida 1965-1966 kepada anggota, simpatisan, hingga yang dituding terafilisasi Partai Komunis Indonesia (PKI). Puncak dari segala rangkaian narasi yang tengah dibangun Fadli Zon ialah mengukuhkan Soeharto menjadi pahlawan nasional — menjadi paradoks kala Marsinah yang menjadi korban otoritarianisme Orde Baru justru ditempatkan di menjadi pahlawan nasional di hari yang sama.
Dua figur yang saling berlawanan secara historis menggiring publik pada dikotomi memori kolektif, penyamaan korban dan pelaku, upaya menjinakkan sejarah perjuangan buruh sembari melanggengkan figur kuat di masa lalu. Stanley mengurai hal ini sebagai “confusion strategy”: mencampuradukkan moralitas historis sehingga publik bingung membedakan mana korban dan mana pelaku.
Apa yang tengah dilakukan negara sangat selaras dengan pola “Erasing History” yang diuraikan Jason Stanley. Historiografi yang dibangun Fadli Zon menunjukkan adanya upaya menafsirkan ulang sejarah, meminimalkan kekejaman negara, mempromosikan narasi kebangsaan dan meninstitusikan sejarah versi baru dalam kurikulum negara.
Pada akhirnya, ketika sejarah dijadikan alat pengaburan moral, bangsa kehilangan cermin untuk melihat dirinya sendiri. Upaya mensterilkan masa lalu demi “tone positif” bukan sekadar masalah akademik—melainkan ancaman terhadap memori kolektif dan demokrasi. Jika kita membiarkan negara menentukan apa yang boleh diingat dan apa yang harus dilupakan, maka apa yang tersisa dari republik ini bukanlah sejarah, tetapi hanya propaganda yang terlembaga.