Kenapa Video MPLS di Medsos Bisa Berbahaya?
Seorang mahasiswa Universitas Pamulang program studi Ilmu Komunikasi S1
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Victo Ramadhana Pogiya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Setiap memasuki tahun ajaran baru, media sosial kembali dipenuhi video perkenalan siswa baru. Ada yang memperkenalkan nama, sekolah, hobi, cita-cita, hingga menunjukkan wajah dan seragam sekolahnya.
Awalnya terlihat sederhana.
Seorang siswa hanya membuat video untuk memenuhi tugas Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Video tersebut kemudian diunggah ke TikTok, Instagram, atau platform media sosial lainnya.
Namun, ada satu hal yang sering terlupakan.
Video tersebut tidak hanya dilihat oleh teman dan guru.
Ketika diunggah melalui akun publik, video perkenalan siswa bisa dilihat siapa saja. Informasi yang awalnya hanya ditujukan untuk kebutuhan MPLS akhirnya berubah menjadi informasi terbuka yang dapat disimpan, disalin, dan disebarkan kembali.
Fenomena inilah yang belakangan ramai dibahas oleh sejumlah kreator lokal seperti Ghibran Arrazi, Fauzan Mario, dan Guru Gembul. Mereka menyoroti tren video perkenalan MPLS di media sosial dan risiko yang muncul ketika identitas siswa dibagikan secara terbuka. Salah satu video yang membahas fenomena tersebut bahkan secara langsung mempertanyakan mengapa video MPLS di media sosial dapat menjadi berbahaya.
CNN Indonesia juga mengangkat persoalan serupa melalui pemberitaan mengenai Twibbon MPLS dan privasi anak pada Juli 2026. Sorotan utamanya adalah bagaimana foto dan informasi siswa yang diunggah ke media sosial dapat berkaitan dengan persoalan privasi anak.
Lantas, apa sebenarnya yang membuat video perkenalan siswa bisa menjadi persoalan?
Dari Tugas Sekolah Menjadi Data Pribadi
Coba bayangkan isi sebuah video perkenalan MPLS.
“Nama saya Budi.”
“Saya bersekolah di SMA X.”
“Saya tinggal di daerah Y.”
“Hobi saya bermain sepak bola.”
“Cita-cita saya menjadi polisi.”
Sekilas tidak ada yang berbahaya.
Tetapi jika informasi tersebut digabungkan dengan wajah siswa, seragam sekolah, lokasi sekolah, akun media sosial, bahkan lingkungan tempat tinggal yang terlihat dalam video, informasi yang terkumpul menjadi jauh lebih banyak.
Satu video dapat memberikan gambaran mengenai siapa seseorang, bersekolah di mana, seperti apa wajahnya, dan bagaimana cara menghubunginya.
Inilah yang sering luput ketika seseorang menganggap video tersebut hanya sebagai konten biasa.
Kementerian Komunikasi dan Digital sendiri mengingatkan bahwa membagikan informasi pribadi secara berlebihan di media sosial dapat membuka peluang bagi berbagai bentuk kejahatan digital. Informasi seperti sekolah, tanggal lahir, alamat, dan data pribadi lainnya sebaiknya tidak dibagikan secara sembarangan.
Masalahnya, siswa yang membuat video MPLS mungkin tidak menyadari bahwa informasi sederhana jika dikumpulkan dapat menjadi jauh lebih sensitif.
Wajah Siswa Bukan Sekadar Foto
Ada satu hal yang membuat kasus video MPLS berbeda dari sekadar membagikan foto makanan atau pemandangan.
Yang ditampilkan adalah anak atau remaja.
Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menempatkan data pribadi anak sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Pemrosesan data pribadi anak wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua dan atau wali sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
Artinya, persoalannya tidak sesederhana:
“Kan anaknya sendiri yang mau upload.”
Anak belum tentu memahami konsekuensi jangka panjang dari sebuah unggahan.
Mereka mungkin hanya berpikir tentang jumlah likes atau komentar hari ini.
Padahal internet memiliki ingatan yang jauh lebih panjang.
Video yang diunggah ketika seseorang berusia 13 atau 14 tahun dapat disimpan oleh orang lain, diunduh, dipotong, dijadikan bahan konten lain, atau muncul kembali bertahun tahun kemudian.
Sesuatu yang dianggap lucu saat MPLS belum tentu tetap terasa lucu ketika seseorang sudah dewasa.
Masalahnya Bukan Hanya Orang Jahat
Ketika membahas privasi anak di media sosial, kita sering langsung membayangkan pelaku kejahatan sebagai ancaman utama.
Padahal masalahnya lebih luas.
Begitu sebuah video berada di ruang publik, kita kehilangan sebagian kendali terhadap bagaimana video tersebut digunakan.
Orang lain dapat mengunduhnya.
Orang lain dapat mengunggah ulang.
Orang lain dapat mengambil tangkapan layar.
Bahkan algoritma platform dapat membuat video tersebut muncul kepada orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan sekolah atau siswa tersebut.
Inilah perbedaan antara memperkenalkan diri di depan kelas dengan memperkenalkan diri di internet.
Di dalam kelas, jumlah orang yang melihat relatif terbatas.
Di media sosial, batasnya hampir tidak ada.
Dan yang lebih penting, kita tidak selalu tahu siapa yang sedang melihat.
Ketika Nama, Wajah, dan Sekolah Ada dalam Satu Video
Risiko terbesar justru muncul ketika beberapa informasi digabungkan.
Misalnya seorang siswa membuat video dengan seragam sekolah lengkap.
Di dalam video terdapat nama lengkap.
Latar belakang memperlihatkan lingkungan sekolah.
Caption mencantumkan kelas.
Akun media sosial juga dapat ditemukan dari unggahan tersebut.
Secara terpisah, informasi tersebut mungkin terlihat tidak berbahaya.
Tetapi jika dikumpulkan, orang asing bisa memperoleh profil yang jauh lebih lengkap mengenai siswa tersebut.
Inilah alasan mengapa persoalan privasi tidak hanya berkaitan dengan satu informasi.
Masalahnya ada pada kombinasi informasi.
Semakin banyak informasi yang tersedia secara publik, semakin mudah seseorang menyusun gambaran mengenai identitas dan aktivitas orang lain.
Ironisnya, MPLS 2026 Justru Mengajarkan Etika Bermedia Sosial
Ada ironi menarik dalam fenomena ini.
Pemerintah pada 2026 justru memasukkan sopan dan santun bermedia sosial sebagai salah satu materi utama MPLS.
Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 menetapkan bahwa MPLS harus menjadi kegiatan yang aman, nyaman, menyenangkan, dan bermakna. Materi MPLS juga mencakup edukasi mengenai penggunaan media sosial secara sopan dan santun.
Kemendikdasmen juga menekankan konsep MPLS Ramah, yang berusaha mengubah kegiatan pengenalan sekolah menjadi pengalaman yang aman dan bebas dari kekerasan, perpeloncoan, maupun senioritas.
Artinya, pembahasan mengenai video MPLS seharusnya tidak berhenti pada:
“Boleh atau tidak boleh upload?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Apakah siswa sudah memahami apa yang terjadi setelah sebuah informasi tentang dirinya masuk ke internet?”
Bukan Berarti Semua Video MPLS Harus Dilarang
Di sisi lain, kita juga tidak perlu berlebihan.
Membagikan kegiatan sekolah di media sosial bukan sesuatu yang otomatis berbahaya.
Bahkan dalam materi rujukan MPLS Ramah 2026, Kemendikdasmen memang menyediakan panduan agar kegiatan MPLS dapat dibagikan melalui media sosial dengan tagar resmi.
Jadi, persoalannya bukan media sosialnya.
Persoalannya adalah informasi apa yang dibagikan dan siapa yang memiliki kendali terhadap informasi tersebut.
Sekolah tetap dapat mendokumentasikan kegiatan.
Siswa tetap dapat membuat konten.
Orang tua tetap dapat membagikan momen anaknya.
Tetapi perlu ada batas antara dokumentasi kegiatan sekolah dan membuka terlalu banyak identitas pribadi anak kepada publik.
Sekolah Juga Punya Tanggung Jawab
Masalah ini tidak seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada siswa.
Jika sebuah video dibuat sebagai bagian dari tugas MPLS, sekolah juga memiliki peran untuk memberikan pemahaman mengenai privasi digital.
Sekolah seharusnya menjelaskan informasi apa yang boleh dibagikan dan apa yang sebaiknya tidak ditampilkan.
Misalnya, siswa tidak harus mencantumkan alamat rumah, nomor telepon, informasi keluarga, jadwal rutin, atau informasi pribadi lain yang tidak diperlukan untuk perkenalan.
Orang tua juga seharusnya dilibatkan.
Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 bahkan mengatur bahwa sekolah harus melakukan sosialisasi program MPLS kepada orang tua atau wali sebelum kegiatan berlangsung.
Ini penting karena perlindungan anak di ruang digital tidak mungkin hanya mengandalkan kesadaran anak itu sendiri.
Internet Tidak Punya Tombol “Lupakan”
Mungkin inilah alasan terbesar mengapa fenomena video MPLS perlu dibicarakan.
Seorang siswa bisa saja berpikir:
“Kalau nanti malu, tinggal hapus.”
Masalahnya, menghapus unggahan tidak selalu berarti informasi tersebut benar benar hilang.
Seseorang mungkin sudah menyimpan videonya.
Bisa saja sudah ada yang mengunduh.
Bisa juga sudah diunggah ulang ke akun lain.
Sekali sebuah informasi masuk ke ruang digital, kita tidak pernah benar benar tahu sejauh mana informasi tersebut telah menyebar.
Itulah yang membuat privasi digital berbeda dari privasi di dunia nyata.
Kalau kita salah memperkenalkan diri di depan kelas, kemungkinan besar kejadian tersebut selesai ketika kelas berakhir.
Kalau kita salah memperkenalkan diri di internet, kesalahannya bisa tinggal jauh lebih lama daripada masa MPLS itu sendiri.
Jadi, Apa yang Sebenarnya Berbahaya?
Video MPLS sebenarnya bukan masalah.
Media sosial juga bukan masalah.
Yang berbahaya adalah ketika anak diminta membuat konten publik tanpa memahami nilai informasi pribadi yang sedang mereka bagikan.
Sebuah video perkenalan bisa terlihat polos.
Nama.
Wajah.
Seragam.
Sekolah.
Hobi.
Kota tempat tinggal.
Akun media sosial.
Masing masing mungkin terlihat sepele.
Tetapi ketika semuanya berada dalam satu video yang dapat diakses publik, informasi tersebut berubah menjadi sebuah profil digital.
Karena itu, mungkin sudah waktunya kita berhenti melihat video MPLS hanya sebagai tren tahunan yang lucu dan menghibur.
Kita perlu melihatnya sebagai bagian dari pendidikan literasi digital.
Siswa memang perlu belajar menggunakan media sosial.
Tetapi mereka juga perlu belajar bahwa tidak semua hal tentang dirinya harus diketahui internet.
Pada akhirnya, memperkenalkan diri di sekolah seharusnya tidak berarti memberikan seluruh identitas kepada dunia.
Karena di era ketika satu video dapat disimpan dan disebarkan tanpa batas, menjaga privasi bukan berarti takut menggunakan internet.
Menjaga privasi berarti tahu informasi mana yang layak dibagikan dan mana yang seharusnya tetap menjadi milik kita sendiri.