Krisis Air Bersih Menjadi Masalah Nyata di Jatinangor

Jatinangor dahulu memiliki banyak lahan hijau, sawah mengelilingi setiap sudut kecamatannya. Kini, dengan laju pembangunan yang kian masif, Jatinangor mulai kehilangan hijaunya dan menimbulkan permasalahan baru seperti krisis air bersih bagi para penduduknya (3/6/2024). Foto: Nabilah Resaldi.

Setelah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pendidikan dalam PERDA Jawa Barat No.22 Tahun 2010, pembangunan di Jatinangor telah berkembang pesat.

Kini, gedung tinggi apartemen memenuhi langit Jatinangor. Pondokan dan indekos merajalela sepanjang jalan. Hal ini disebabkan banyaknya mahasiswa pendatang hingga mendominasi 59,38% populasi Jatinangor pada tahun 2020.

Dengan luas wilayah 25,32 km persegi dan total penduduk 102.160 jiwa, Jatinangor memiliki kepadatan penduduk sebanyak 4.043 per km/3. Maka tak heran bila terjadi pembangunan masif pada kecamatan ini.

Ironisnya, pembangunan di Jatinangor tidak mementingkan aspek lingkungan dengan minimnya lahan hijau dan daerah resapan air. Hal ini dibuktikan dengan peta Jatinangor yang pada tahun 2007, 2012, dan 2016 mulai kehilangan warna hijaunya. Padahal, dalam Perencanaan Tata Ruang yang berkelanjutan, diperlukan minimal 30% lahan terbuka ruang hijau (RTH).

Dampaknya, kualitas air Jatinangor berdasarkan data KLHK berada pada angka 5 yaitu pencemaran ringan. Tahun 2019 pemerintah Jawa Barat menargetkan ketersediaan kualitas air bersih setidaknya 70%. Realitanya, layanan air bersih di jatinangor berada di angka 15,57%.

Keysha, salah satu penghuni indekos daerah Ciseke turut memberikan pendapatnya.

“Di kosan aku tuh airnya suka mati dan kotor banget, yang sampai perlu pakai filter air. Jadi aku harus ngeluarin uang ekstra untuk beli filter air. Bahkan sebulan bisa tiga kali ganti.”

Air bersih merupakan hak setiap individu. Tak adil jika dirampas karena tata kelola wilayah yang tidak sesuai dengan realita kepadatan penduduk di Jatinangor.

Sebagai salah satu wilayah terpadat di Kabupaten Sumedang, krisis air bersih perlu menjadi fokus permasalahan pemerintahan setempat. Tata kelola wilayah, serta pembangunan yang mengedepankan ruang terbuka hijau harus menjadi prioritas demi ketersediaan air bersih seluruh masyarakat Jatinangor.