Manuver Politik Praktis Mantan Panglima TNI

"Padahal angkatan perang! Tidak boleh ikut-ikut politik tidak boleh diombang- ambingkan oleh sesuatu politik angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa, berapi-api berjiwa , berkobar-kobar berjiwa tetapi ia tidak boleh ikut-ikut politik."

Pesan itu disampaikan Presiden pertama Republik Indonesia Sukarno dalam pidato peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-8 pada 17 Agustus 1953.

Sukarno tahu betul, tentara atau angkatan perang yang berpolitik praktis akan menciptakan kekacauan negara.

Sebab, tentara atau angkatan perang memiliki senjata yang bisa digunakan untuk menundukan lawan-lawannya secara paksa.

Meski pidato itu sudah berusia lebih dari 64 tahun lamanya, namun konteks pesannya masih terasa dan terus diulang sampai sekarang.

Itulah kekhawatiran terbesar bila Panglima TNI berpolitik. Sebagaimana manuver Jenderal Gatot Nurmantyo yang mulai berpolitik praktis.

Sejak 6 bulan lalu, dirinya bermanuver politik untuk mengumpulkan basis massa dalam upayanya maju pada Pilpres 2019. Misalnya, dalam kegiatan Haul Akbar Habib Muhammad bin Abdullah di Pontianak, Kalimantan Barat.

Langkah GN itu, dapat dimaknai sebagai upaya untuk mendekatkan diri pada kelompok muslim di Indonesia. Tujuannya adalah guna mendorong elektabilitasnya pada pemilu mendatang.

Parahnya, kegiatan politik itu dilakukan di tengah kegiatan dinasnya. Dengan demikian, ia memanfaatkan fasilitas TNI untuk berpolitik praktis.

Sebagai prajurit aktif, tindakan GN tersebut sebenarnya melanggar aturan karena TNI tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam politik praktis.

Itulah liciknya jenderal bintang empat tersebut. Ia menjadi benalu dari kegiatan negara.