Pasangan Eramas Galang Dukungan dari GNPF-MUI untuk Kepentingan Politik Sesaat

Dorongan untuk memperoleh kekuasaan, kadang membuat seseorang lupa untuk berpolitik secara sehat dan etis. Bagi mereka, politik bukanlah jalan untuk kebaikan bersama, namun sekadar mendapatkan kekuasaan dan kekayaan pribadi.

Oleh karena itu, banyak pihak yang berpolitik tanpa prinsip. Dalam kontestasi politik, mereka bisa saja menggalang dukungan dari kelompok manapun, baik dari pihak preman hingga kelompok agama yang merasa dirinya suci.

Dalam konteks Pilkada saat ini, pihak yang berpolitik dengan menggunakan segala cara bisa dilihat dari pasangan calon gubernur Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah di Sumatera Utara. Pasangan Eramas ini diketahui menggalang dukungan dari kelompok paramiliter hingga tokoh agama yang kerap terlibat dalam aksi politis.

Seperti diketahui, pasangan Edy Rahmayadi sendiri pernah terjerat kasus pemerasan hingga ditangani KPK. Kasus pemerasan dan sejumlah dugaan korupsi itu diketahui melibatkan keluaga besarnya yang banyak memegang jabatan penting di Sumatera Utara.

Di samping itu, pasangan calon Eramas juga berafiliasi dengan kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI). Kelompok itu pernah menjadi penggerak demonstrasi berjilid 411 dan 212 untuk menggulingkan gubernur petahana di DKI Jakarta dengan sentimen SARA.

Selain itu, GNPF juga dekat dengan kelompok makar, seperti FPI dan HTI dalam demo-demonya. Mereka juga diduga aktif menggalang fitnah dan informasi hoax atas nama Muslim Cyber Army (MCA) yang sedang ramai dibicarakan saat ini.

Lantas, bagaimana pasangan calon gubernur itu akan bisa netral dari kepentingan politik GNPF bila mereka menandatangai kontrak politik dengan mereka? Bisa dipastikan pasangan Eramas tersebut akan satu kubu dengan kelompok GNPF dan para koalisinya, seperti FPI, HTI, dan MCA yang kerap beroposisi denfan cara kotor pada pemerintahan yang sah saat ini.

Komitmen politik pasangan Eramas dan GNPF itu merupakan.bentuk lain dari model politisasi agama untuk kepentingan politik yang sempit. Mereka menunggangi agama yang suci untuk mendapatkan tujuan politik pribadi. Tentu saja, berpolitik dengan cara seperti itu tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan Pancasila.

Selain itu, melalui kontrak politik itu, membukikan bahwa pasangan gubernur Eramas di Sumut menggunakan strategi pemenangan yang melibatkan sentimen agama dan rawan ditunggangi oleh kepentingan fanatisme agama. Hal itu bisa saja bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan keberagaman di masyarakat Indonesia.

Cara berpolitik Eramas di atas sangat konservatif. Ia tidak menawarkan program yang solutif bagi masyarakat, namun hanya menggalang dukungan politik berdasarkan sentimen SARA. Itu bukanlah cara berpolitik yang cerdas, namun bentuk cara meraih kekuasaan yang ambisius tanpa mempedulikan kebaikan bersama.

Cukup saja. Kita tak butuh lagi contoh generasi tua yang hanya mengandalkan cara berpolitik dengan sangat membosankan dan tidak memberikan inspirasi sama sekali. Pasangan Eramas ternyata tak begitu menarik sebagaimana emas pada umumnya.