Potret Keragaman Masyarakat India

Penduduk India yang mencapai 1,3 miliar menyimpan cerita dalam masyarakatnya yang heterogen. Bukan hanya karena terdiri dari beragam suku bangsa, India juga memiliki warisan nilai dan budaya peradaban yang beragam sejak ribuan tahun lalu.

Sejarah klasik India mencatat, selain menjadi tempat di mana ajaran Hindu berkembang, India juga mewarisi kejayaan peradaban Budha dan Islam. Peradaban China di awal milenium menyebut India sebagai “the Buddhist Kingdom”. Kaisar Budha ternama, Ashoka menguasai wilayah India dengan menanamkan nilai-nilai toleransi. Kemudian pada tahun 1500-an Masehi, peradaban Islam India semakin berkembang. Penyebaran Islam di India mencapai kemahsyurannya melalui Dinasti Mughal saat dipimpin Raja Akbar.

Perkembangan peradaban kemudian bertransformasi ketika India menjadi daerah koloni Inggris. Pemerintah koloni Inggris ketika itu mengidentifikasi masyarakat India mayoritasnya sebagai penganut ajaran Hindu. Kala itu, Pemerintah Inggris mengelola tatanan sosial masyarakat berdasarkan kearifan nilai-nilai Hindu.

Salah satu nilai penting dari kearifan nilai Hindu yang berlaku hingga saat ini adalah pemberlakuan sistem kasta yang berlaku dalam masyarakat. Keragaman masyarakat India dilembagakan melalui sistem kasta ini.

Terdapat empat kasta yang berlaku di India, yaitu Brahmins (pemuka agama), Kshatriyas (pejabat, administrator, prajurit), Vaishyas (pengrajin, pedagang, petani) dan Shudras (pekerja). Keempat kasta tersebut tersusun secara hierarkis.

Sistem kasta ini juga menentukan peran yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Brahmins dituntut untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya. Kshatriyas berperan sebagai pejuang. Vaishyas berperan di sektor perdagangan. Shudras berperan sebagai pekerja yang melayani kasta di atasnya.

Foto: www.newsx.com

Dalam perkembangannya, terdapat kategori sosial lainnya yang tidak memeluk ajaran Hindu, tidak menganut sistem kasta serta tinggal di daerah pelosok atau daerah ujung perbatasan yang jauh dari peradaban Hindu. Kelompok minoritas ini disebut dengan Scheduled Tribe (ST).

Selain itu, ada juga kelompok-kelompok sosial yang tidak tersentuh pembangunan. Mereka sebenarnya memiliki identitas Hindu, tetapi tidak masuk dalam empat kasta utama. Mereka disebut dengan istilah Scheduled Caste (SC).

Di luar kategori ST dan SC, juga ada kelompok-kelompok sosial lainnya yang dikelompokkan dalam satu kategori umum yaitu Other Backward Class (OBC).

Kenyataan bahwa ketiga kelompok sosial ini berada di luar empat kasta utama ternyata membawa konsekuensi, sebab sistem kasta juga melekat dengan pembagian kerja. Akibatnya, kelompok ini seringkali tereksklusi dari kebijakan-kebijakan masyarakat. Oleh karenanya mereka menjadi kelompok sosial yang rentan.

Untuk mengatasi hal itu, pada tahun 1950, pemerintah memberlakukan sistem kuota untuk pendidikan dan pekerjaan di sektor pemerintah untuk ST dan SC. Pada tahun 1989, kuota diperluas untuk kelompok OBC dalam rangka memberikan kesempatan untuk mobilitas sosial.

Pada kenyataannya, kebijakan kuota menimbulkan ketidakpuasan dari kelompok yang termarginalkan, sehingga memicu protes sosial dengan tuntutan mendapat kuota yang lebih banyak. Sebagai contoh, pada tahun 2016, komunitas JAT di Haryana melakukan protes kepada pemerintah untuk memperoleh kuota kasta. Protes ini berujung pada kekerasan dan kerusuhan masal.

Foto: Hindustantimes

Eksklusi sosial dan sistem kasta di India bersifat problematik. Namun, tindakan afirmatif melalui kebijakan reservasi dan pendidikan sedikit-banyak mulai mengikis makna stratifikasi dalam sistem kasta, terutama di daerah urban. Kebijakan reservasi dan dukungan pendidikan bagi SC, ST, dan OBC kini selalu dievaluasi agar menjadi lebih baik.