Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Sistem Pemerintahan di Indonesia Berubah Menjadi Monarki?
2 Juni 2024 17:57 WIB
·
waktu baca 3 menitTulisan dari Vikra Purnama tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT
Pemerintahan di Indonesia sebenarnya menganut sistem demokrasi yang dimana para pemerintah ataupun wakil rakyat itu di pilih oleh rakyat secara adil dan jelas. Tapi nyatanya pada kejadian yang sebenarnya terjadi tidaklah demikian walaupun memang memiliki nama sistem demokrasi tetapi dijalankannya tidak seperti itu karena banyak kejadian-kejadian yang ada di Indonesia salah satu contohnya seperti dinasti politik yang dimana orang yang menjabat sebelumnya itu ialah salah satu keluarganya, ketika dia lengser ia ingin melanjutkan ambisinya mungkin salah satunya agar keluarganya masih ternama di masyarakat salah satu caranya yaitu menurunkan jabatannya lewat keturunan-keturunannya. Ciri-ciri ini yang membuat Indonesia mirip seperti negara-negara yang menganut sistem monarki yang seolah-olah nama sistem demokrasi hanya omong kosong yang menutupi kegelapan di dalam pemerintahan Indonesia.
ADVERTISEMENT
Mengapa bisa disebut negara monarki?, karena sesuai dengan apa yang sering terjadi belakangan ini. Ada beberapa contoh nya pada kejadian yang di Indonesia baru-baru ini :
1. Kejadian pemilu kemarin yang dimana presiden sebelumnya seperti sudah merencanakan agar keturunannya bisa mendapat jabatan setelah dia lengser yang pada kenyataan sebenarnya Cawapres tersebut tidak menyesuaikan syarat yang berlaku untuk mencalonkan diri, tetapi karena ada salah satu keluarganya di MK ia bisa bebas syarat dan berhasil mencalonkan dirinya sebagai Cawapres 2024, hmm aneh bukan?.
2. Lalu contoh lain baru-baru ini adalah Kaesang Pangarep dimana ia ingin mencalonkan dirinya sebagai Cawagub DKI Jakarta tapi tidak sesuai karena umurnya masih 29 tahun karena yang tertera syaratnya harus 30 tahun, tetapi lagi-lagi ia berhasil mencalonkan dirinya karena MK membuat keputusan bahwa boleh untuk mendaftarkan diri sebelum umur 30 tahun, luar biasa kan kekuatan orang dalam?. Kejadian-kejadian ini sama saja dengan nepotisme ikatan keluarga. Ini lah yang dimaksudkan negara demokrasi seperti negara monarki. Munkin ini hanya beberapa contoh saja karena kita tidak tau apa yang terjadi di dalam pemerintahan Indonesia.
ADVERTISEMENT
Bahkan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi merespons ketika ditanya oleh wartawan pada Sabtu (28/10/2023) dia menyebutkan bahwa jika negara adalah milik rakyat, bukan milik satu atau dua keluarga. Dia mengingatkan jika Indonesia ini memang menganut sistem demokrasi, bukan monarki. "Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, bukan monarki, hal itu berbeda dengan politik demokrasi. Sistem demokrasi Indonesia menjadi ladang kompetisi dalam memperoleh jabatan publik. Mekanismenya melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat, bukan penunjukan," sambung dia.
Menurutnya, jika dengan sistem monarki maka keturunannya yang akan melanjutkan kepemimpinan, dan disitu mulai terciptalah sebuah peristiwa yang dinamakan dinasti politik. Sedangkan kata dia, Indonesia ialah negara yang berdemokrasi, sehingga pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat bukan sistem kerajaan yang akan dilanjutkan pemerintahan nya melalui keturunan-keturunannya melalui penunjukkan, itu sama saja melanggengkan kekuasaan melalui warisan, darah keturunan, atau klan. Yang mekanismenya ini bukan Indonesia yang menganut demokrasi tapi sama halnya seperti negara-negara yg menganut sistem monarki, yaitu melalui penunjukkan oleh yang memerintah sebelumnya yaitu keluarganya sendiri inilah yang dikenal dengan nama politik dinasti di dalam negara Indonesia.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan opininya itu memang sangat benar terjadi di indonesia yang sangat tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada penganut sistem demokrasi. Tetapi nyatanya di Indonesia memang banyak sekali kegiatan seperti itu yang kalau masyarakat bilang itu namanya memakai orang dalam. Sangat disayangkan Indonesia tidak sesuai apa yang kita inginkan, nyatanya sistem demokrasi ini hanya nama sebutan belaka bahkan para pejabat yang ingin mencalonkan diri pun bisa memakai uang untuk menyuap agar rakyat dapat memilih orang tersebut dan itu nyata terjadi di dalam negara kita.