Perempuan dan Keberpihakan Tata Kelola Pemerintahan

FGD keterwakilan perempuan di parlement. Foto: Kemenko PMK

Eksistensi perempuan dari tahun ke tahun semakin menjadi sorotan publik. Bukan hanya dinilai dari body dan beauty privilege saja. Namun, sebagai seorang perempuan eksistensi yang dimaksud adalah dengan adanya sikap, pemikiran, dan keberpihakan kepada segala sesuatu yang mengarah kepada kebermanfaatan umat.

Seperti pepatah yang menyatakan bahwa tonggak terpenting dari berdirinya suatu negara adalah perempuan, baik benarnya suatu negera berasal dari perempuannya, begitu juga dengan peran perempuan dalam sebuah organisasi dan negara.

Perempuan pada hakikatnya memiliki jati diri yang autentik sebagai identitas yang menjadi ciri khas sebagai pembeda antara perempuan satu dengan perempuan lainnya yang ada di luar sana.

Perempuan memiliki posisi yang sangat penting dalam membangun peradaban. Oleh karena itu ghirah perjuangan harus tertanam dalam jiwa perempuan untuk mencegah kemungkaran dan membangun peradaban.

Perempuan memiliki peran yang penting dalam mendorong pembaharuan tata kelola pemerintahan. Perempuan berkomitmen untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan mempromosikan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai bidang, termasuk di dalam pemerintahan.

Dalam tata kelola pemerintahan, partisipasi perempuan sangat penting karena dapat membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Keberpihakan tata kelola pemerintahan terhadap perempuan mencakup beberapa aspek penting di antaranya sebagai berikut.

Representasi yang Adil

Kondisi di mana perempuan memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan.

Representasi yang adil penting untuk mencapai kesetaraan gender, memperkuat demokrasi, dan memastikan bahwa beragam perspektif dan pengalaman perempuan diakui dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

Keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga pemerintahan, seperti parlemen, kabinet, dan lembaga eksekutif, harus mencerminkan proporsi populasi perempuan dalam masyarakat. Jika perempuan merupakan setengah dari populasi, mereka juga seharusnya memiliki representasi setara dalam struktur pemerintahan.

Pemberdayaan Politik

keberpihakan perempuan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik, termasuk pemilihan umum, pencalonan, dan partisipasi aktif dalam partai politik. Dukungan ini diperlukan untuk melawan stereotip yang menghalangi perempuan untuk terlibat dalam proses politik.

Komitmen dan upaya aktif dari perempuan dalam menciptakan lingkungan politik yang inklusif, di mana perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Pemberdayaan politik perempuan bertujuan untuk meningkatkan representasi, keterlibatan, dan pengaruh perempuan dalam arena politik.

Pengambilan Keputusan Inklusif

Ketika perempuan memiliki peran yang kuat dalam tata kelola pemerintahan, maka keputusan akan mencerminkan berbagai perspektif dan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengidentifikasi isu-isu yang relevan bagi perempuan dan anak perempuan serta masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan Gender

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender.

Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Kesenjangan gender dalam berbagai hal seperti ekonomi, kekuasaan, partisipasi politik, dan berbagai hal lainnya masih sering terjadi.

Perlindungan Hak-Hak Perempuan

Perempuan harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan. Pemerintah harus memastikan adanya peraturan dan mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak perempuan dan memberikan dukungan bagi korban kekerasan dan pelecehan.

Perlindungan hak perempuan merupakan elemen krusial dalam keberpihakan tata kelola pemerintahan terhadap perempuan. Kebijakan dan langkah-langkah yang mendorong pemberdayaan perempuan juga harus didukung oleh upaya konkret untuk melindungi hak-hak perempuan dari ancaman, kekerasan, dan perlakuan tidak adil. Karena sampai saat ini masih sedikit sekali perlindungan pemerintah terhadap hak-hak perempuan.

Akses Terhadap Pendidikan dan Kesehatan

Keberpihakan terhadap perempuan juga mencakup memastikan akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang aman dan terjangkau. Pendidikan yang baik dan kesehatan yang memadai akan membantu perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan berpartisipasi lebih aktif dalam masyarakat.

Akses pendidikan dan kesehatan yang merata dan setara bagi perempuan merupakan poin kunci dalam keberpihakan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada perempuan.

Kebijakan dan langkah-langkah yang ditetapkan harus diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengakses pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai.

Pemberdayaan Ekonomi

diskriminasi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya merupakan bagian dari feminisasi kemiskinan, yang merupakan manifestasi isu-isu kesejahteraan, kesehatan reproduksi, marginalisasi pengambilan keputusan dan kekerasan terhadap perempuan.

Itulah sebabnya kemandirian keuangan perempuan menjadi indikator penting yang secara langsung mempengaruhi pembangunan pemerintahan, di mana peningkatan akses keuangan perempuan juga berkontribusi pada kesejahteraan negara.