Perjuangan Perempuan dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Negara Berkembang

Ilustrasi Perjuangan Perempuan Untuk Mendapatkan Kesetaraan, Sumber Foto: Canva

Gender dapat merujuk pada peran dan perilaku yang tertanam dalam proses sosialisasi yang berkaitan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Meskipun terdapat perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, budaya menafsirkan perbedaan biologis ini sebagai tuntutan sosial tentang bagaimana berperilaku dengan benar, yang menghasilkan hak, sumber daya, dan kekuasaan. Meskipun tuntutan ini bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, ada beberapa hal yang sama. Sebagai contoh, pria melakukan dinas militer, sementara wanita merawat anak-anak di hampir semua masyarakat. Gender, seperti halnya ras, etnis, dan kelas, merupakan kategori sosial yang sangat mempengaruhi kehidupan dan partisipasi seseorang dalam masyarakat dan ekonomi. Diskriminasi berdasarkan ras atau etnis tidak terjadi di semua masyarakat. Sebaliknya, setiap masyarakat mengalami diskriminasi gender, yang menyebabkan kesenjangan dan perbedaan dalam berbagai tingkatan. Ketidakadilan ini sering kali memakan banyak waktu. Suasana ketidakadilan dapat berubah secara signifikan karena adanya perubahan kebijakan dan perubahan sosial-ekonomi tertentu.

Untuk mencapai kesetaraan gender dalam budaya yang berbeda, norma-norma sosial yang telah berkembang selama bertahun-tahun dapat menjadi penghalang. Di beberapa masyarakat, tradisi yang membatasi peran gender mungkin masih ada. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan sosial. Seringkali, ada hambatan dan perubahan yang lambat ketika mencoba mengubah standar-standar ini.

Adat istiadat dan norma-norma masyarakat dapat menjadi penghalang bagi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka dalam beberapa situasi. Masyarakat di seluruh dunia harus belajar tentang pentingnya menghilangkan adat istiadat budaya yang dapat menghambat kesetaraan gender, yang merupakan tujuan pembangunan yang unik. Karena hal ini membantu kemajuan ekonomi, perdamaian dan keadilan di seluruh dunia, kesetaraan gender sangat penting dalam hubungan internasional. Dengan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik, mereka tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi negara. Keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian juga telah terbukti menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan. Selain itu, mempromosikan kesetaraan gender dalam diplomasi memungkinkan munculnya ide-ide baru dan inklusif. Kesetaraan gender bukan hanya keadilan, tetapi juga penting untuk membangun dunia yang stabil, aman, dan berkembang di seluruh dunia.

Teori feminis menekankan kesetaraan dan keadilan gender dalam analisis global, yang penting untuk mencapai keadilan dan stabilitas dunia; teori tradisional seperti realisme sering kali mengabaikan peran dan hubungan kekuasaan yang mempengaruhi kebijakan global. Konvensi internasional menganggap perempuan sebagai kelompok yang rentan atau susceptible, seperti anak-anak, minoritas, pengungsi, dan kelompok rentan lainnya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa perempuan sebagai kelompok yang lemah dan tidak terlindungi, selalu berada dalam posisi yang beresiko dan sangat rentan terhadap bahaya, salah satunya adalah kekerasan dari kelompok lain (Krisnalita, 2018). Akibatnya, kelompok perempuan seringkali menjadi korban kekerasan dan diskriminasi karena kerentanannya.

Perjuangan perempuan di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh kebijakan internasional. Di satu sisi, kebijakan seperti CEDAW dan SDGs mendukung hak-hak perempuan, meningkatkan akses terhadap pendidikan, dan meningkatkan partisipasi politik melalui program-program pemberdayaan. Namun, implementasinya sering menghadapi masalah seperti kurangnya kontekstualisasi lokal, ketergantungan pada dana asing, dan resistensi budaya. Adaptasi terhadap situasi lokal dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional diperlukan agar kebijakan-kebijakan ini berhasil.

Untuk mengurangi ketidaksetaraan gender, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendukung perubahan kebijakan, reformasi hukum sangatlah penting. Negara sering kali memiliki kemampuan untuk melaksanakan reformasi ini melalui kerangka hukum dan prosedur administratif yang ada; reformasi dan prosedur administratif yang ada, serta reformasi hukum, dapat berdampak pada perubahan perilaku. Meskipun reformasi hukum pada awalnya mungkin memerlukan sedikit atau tanpa upaya untuk diterapkan.

Sebagai contoh, di Rwanda, di mana anggota parlemen perempuan berperan penting dalam memperkuat kesetaraan gender, sebuah reformasi yang memungkinkan perempuan untuk mendapatkan sertifikat tanah diperkenalkan. Hal ini memungkinkan perempuan untuk mendapatkan sertifikat tanah - yang sangat penting untuk mendapatkan kredit dan berinvestasi dalam kegiatan pertanian - telah meningkatkan produktivitas pertanian (Christopherson, 2008). Telah meningkatkan produktivitas pertanian.

Salah satu Pahlawan Nasional Indonesia adalah Raden Adjeng (RA) Kartini. Hari Kartini dirayakan sebagai bentuk penghormatan kepada Ibu Kartini, yang di masa lalu telah memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Beliau dihormati karena telah memulai emansipasi wanita pribumi pada masa itu. Sebagai pemikir dan aktivis emansipasi wanita, Ibu Kartini adalah pelopor kesetaraan status wanita di Nusantara yang mendedikasikan kecerdasan, ide, dan perjuangannya untuk mendobrak ketidakadilan yang dialaminya. Dengan berhasil menuliskan pemikirannya secara ringkas dan mendalam, Kartini menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan kaum perempuan yang mendambakan kebebasan dan kesetaraan status sosial.

Jenis kelamin seseorang sebagai kategori sosial memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan mereka, terutama dalam hal hak, sumber daya, dan kekuasaan yang mereka miliki. Ketidaksetaraan gender juga merupakan fenomena universal yang menyebabkan berbagai tingkat diskriminasi dan ketidakadilan, meskipun tidak semua masyarakat mengalami ketidaksetaraan berbasis ras atau etnis. Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat sering kali menghalangi tercapainya kesetaraan gender, sehingga menghambat akses perempuan terhadap pendidikan, karier, dan keterlibatan sosial. Namun, kebijakan internasional seperti CEDAW dan SDGs, serta reformasi hukum nasional, telah membantu memberdayakan perempuan. Sebagai contoh, produktivitas pertanian telah meningkat sebagai hasil dari reformasi tanah di Rwanda yang memungkinkan perempuan untuk memegang sertifikat tanah, dan reformasi serupa di Uganda mendukung kewirausahaan perempuan.