Peran Kolaboratif dalam Perencanaan Kota

Ikonik Kota Singapura, Marina Bay Sands (Sumber: freepik)

Dalam menghadapi dinamika pembangunan kota yang semakin kompleks, peran kolaborasi menjadi semakin penting dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif. Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan menerapkan nilai "Kolaboratif" dalam Core Values ASN “BerAKHLAK”, sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Kolaboratif dalam Perencanaan Kota

Dalam menjalankan tugasnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berpegang teguh pada Core Values ASN “BerAKHLAK”, khususnya nilai Kolaboratif, yang menjadi kunci dalam menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan guna mencapai tujuan pembangunan yang optimal. Nilai “kolaboratif” sendiri dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dimaknai dengan “membangun kerja sama yang sinergis.”

Kolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah menuntut ASN untuk aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, akademisi, maupun masyarakat. Dengan keterbukaan dan komunikasi yang efektif, setiap pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih holistik dan tepat sasaran.

Perencanaan wilayah dan kota dalam kondisi saat ini diikuti dengan berbagai peluang dan tantangan. Salah satu tantangan dalam perencanaan adalah bagaimana menciptakan koordinasi yang baik antar-sektor dan antar-tingkat pemerintahan. Tidak jarang, adanya tumpang tindih kebijakan atau perbedaan prioritas antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hambatan dalam menyusun sebuah perencanaan.

Kolaboratif secara aktif melibatkan pemerintah nasional, provinsi dan daerah, semua kelompok masyarakat, termasuk akademisi, kaum muda, perempuan dan organisasi khususnya kelompok rentan. Kerja kolaboratif ini sangat penting untuk mendorong lebih banyak tanggungjawab bersama menuju pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Tantangan ini dapat didukung dengan kolaborasi dan cross-cutting lintas unit kerja sehingga upaya perencanaan pembangunan yang dilakukan berbasis pendekatan kolaboratif. Kolaboratif perencanaan pembangunan menekankan pentingnya keterpaduan berbagai aspek dan sektor, tidak hanya memprioritaskan satu sektor pembangunan, tetapi menekankan bahwa semua sektor terkait harus bekerja sama, sesuai dengan tema yang diangkat, dan didasarkan pada kondisi geografis atau spasial yang spesifik.

Selain itu kolaboratif perencanaan pembangunan menekankan pentingnya memandang perencanaan pembangunan dari berbagai sudut pandang dan sektor secara menyeluruh. Artinya, perencanaan pembangunan tidak hanya fokus pada satu sektor, melainkan memperhitungkan dampak dan keterkaitan antar-sektor.

Misalnya, dalam perencanaan pembangunan sebuah ruang publik atau pembangunan jalan, harus pula mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, perekonomian, transportasi publik, dan akses pelayanan sosial dan ekonominya.

Kemajuan teknologi informasi membuka peluang besar bagi kolaborasi yang lebih efektif dalam perencanaan pembangunan. Platform digital, big data, dan sistem informasi berbasis daring memungkinkan pertukaran data yang lebih cepat, transparan, dan akurat. Dengan pendekatan berbasis teknologi, kolaborasi antar-stakeholder dapat semakin efisien dan terarah.

Dibalik semua ini, yang paling penting adalah membangun budaya kerja sama dan saling percaya. Kolaborasi yang efektif tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada budaya kerja yang mengedepankan keterbukaan, kepercayaan, dan semangat gotong royong. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih harmonis dan menghasilkan kebijakan yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan Kolaboratif dalam perencanaan pembangunan, kita dapat mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Dengan bekerja bersama, berbagi tanggung jawab, dan membangun sinergi yang kuat, setiap langkah pembangunan akan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

Best Practice Perencanaan Kolaboratif

Beberapa negara di dunia dikenal memiliki sistem perencanaan pembangunan kolaboratif terbaik, di mana pemerintah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.

Finlandia, misalnya, menerapkan prinsip open government yang menekankan transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan kebijakan. Kota Helsinki mengembangkan Six City Strategy, yang menghubungkan enam kota besar dalam berbagi data dan inovasi, sehingga menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Singapura juga menjadi contoh negara dengan perencanaan kolaboratif yang efektif. Melalui inisiatif Smart Nation, pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dan akademisi untuk mengembangkan kebijakan berbasis data. Platform digital memungkinkan warga berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui survei dan forum konsultatif, sehingga kebijakan yang dibuat lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di Eropa, Jerman menerapkan model perencanaan multi-level yang memastikan setiap daerah memiliki peran dalam menentukan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Konsep Collaborative Planning yang diterapkan di berbagai sektor, seperti perencanaan kota dan transportasi, melibatkan akademisi serta organisasi masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, Belanda mengembangkan sistem Polder Model, di mana perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana dilakukan melalui diskusi dan konsensus dari berbagai pihak. Program Room for the River, misalnya, melibatkan petani, komunitas lokal, dan insinyur dalam menciptakan solusi inovatif untuk adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan air.

Kanada juga menjadi negara dengan pendekatan kolaboratif yang kuat dalam pembangunan. Pemerintah menerapkan konsep Deliberative Democracy, yang memungkinkan warga terlibat langsung dalam perencanaan kebijakan publik melalui diskusi dan konsultasi terbuka.

Program seperti National Housing Strategy melibatkan pemerintah federal, provinsi, dan komunitas dalam perencanaan infrastruktur dan perumahan berkelanjutan, memastikan bahwa setiap kebijakan mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Keberhasilan negara-negara ini dalam perencanaan kolaboratif menunjukkan pentingnya keterlibatan banyak pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. Dengan menerapkan transparansi, partisipasi publik, dan pendekatan berbasis data, mereka mampu menciptakan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan perencanaan kota yang kolaboratif tidak hanya bergantung pada regulasi yang baik, tetapi juga pada budaya kerja sama dan keterbukaan antara semua pemangku kepentingan. Pengalaman dari berbagai negara di atas menunjukkan bahwa transparansi, partisipasi publik, dan pendekatan berbasis data menjadi pondasi utama dalam menciptakan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia dapat mengambil inspirasi dari praktik terbaik ini dengan terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemanfaatan teknologi dalam perencanaan kota. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan daerah yang lebih maju, responsif terhadap kebutuhan warga, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat global serta membangun sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.