Bantuan Luar Negeri Indonesia terhadap Fiji: Manuver Politik di Pasifik Selatan

Presiden Joko Widodo dan Presiden Fiji Wiliame Maivalili Katonivere mengadakan pertemuan bilateral 20/05/24. Source: Official Web Setneg.go.id

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) merupakan kelompok yang digagas oleh Benny Wenda dan dibentuk pada 7 Desember 2014 di Vanuatu, dengan menggabungkan Federal Republic of West Papua (NRFPB), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), dan National Parliament of West Papua (NPWP). Kelompok tersebut adalah gerakan yang mewakili sebagian kecil orang Papua di luar negeri, pemerintah Indonesia menyebut kelompok ini gerakan separatisme. ULMWP menggunakan cara non- kekerasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat menggunakan pendekatan Soft Power, yang menerapkan diplomasi sebagai alat untuk mempengaruhi dunia internasional atas status kedaulatan Papua Barat salah satunya adalah negara-negara di Pasifik Selatan (Sagala & Baskoro, 2023). ULMWP mulai masuk di dunia internasional karena dukungan kuat yang diberikan oleh Vanuatu. Politik luar negeri Indonesia sejak tahun 2015 mulai meletakkan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan sebagai halaman utama politik luar negerinya, mengingat semakin gencarnya dukungan kepada kelompok separtisme di Papua Barat yang mengancam kedaulatan NKRI. Dukungan hadir atas rasa solidaritas tinggi dengan persamaan ras yaitu Melanesia, yang diwakilkan oleh Melanesian Spearhead Group (MSG) sebuah entitas yang terdiri dari negara-negara sub-regional di kawasan Pasifik Selatan yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu merupakan anggota tetap dari MSG. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG ke 21 pada bulan Juni 2015 menetapkan Indonesia sebagai associate member dan ULMWP sebagai observer, hal ini dianggap adanya perubahan arah politik MSG yang awalnya bertujuan mendukung Papua Barat sebaliknya kini terhalang oleh enggagement MSG dengan Indonesia (Fox, 2015). Anggota-anggota dari MSG memiliki posisi yang berbeda-beda terhadap Papua Barat contohya Vanuatu cenderung berpihak terhadap kemerdekaan Papua Barat, hal ini dapat dilihat melalui terbentuknya ULMWP sebagai gerakan kemerdekaan Papua Barat yang dibentuk di Vanuatu. Berbeda dengan Vanuatu, Fiji dan Papua Nugini yang kerap mendukung Indonesia dengan tidak mencampuri kedaulatan Indonesia, sedangkan Kepulauan Solomon berada di tengah-tengah kedua posisi tersebut (Elmslie, 2015).

Berdasarkan buku berjudul A Political Theory of Foreign Aid Karya Hans J. Morgenthau menyebutkan bahwa didalam bantuan luar negeri terdapat unsur politik dan non-politik, dalam hal ini adalah bantuan luar negeri bilateral Indonesia pada Fiji. Bantuan luar negeri akan mempengaruhi kebijakan suatu negara baik mempertimbangkan kebijakan domestik maupun kebijakan luar negeri. Indonesia sebagai negara donor mengharapkan atau memiliki motif lain dalam bantuan tersebut, yakni mendorong dukungan Fiji dan mempengaruhi anggota MSG untuk mendukung kedaulatan Papua Barat atas Indonesia. Maka bagaimana Indonesia menggunakan bantuan luar negeri sebagai instrumen untuk mencari dukungan penuh di Pasifik Selatan, bahwa Papua Barat adalah kedaulatan Indonesia terutama melalui keanggotaanya di MSG dengan meredam pergerakan ULMWP

Fiji dan Vanuatu merupakan dua negara yang memiliki kedudukan penting terhadap pengambilan keputusan di meja MSG, hal ini berkaitan dengan arah dukungan yang berbeda antara dua negara tersebut terhadap Papua Barat. Indonesia berupaya mempertahankan kedaulatannya melalui keanggotaan MSG terutama dengan hubungan diplomatk dengan Fiji selain memiliki kecenderungan tinggi terhadap kedaulatan Indonesia. Fiji juga merupakan negara di kawasan Pasifik Selatan yang pertama kali menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia pada 1974, peningkatan hubungan keduanya ditandai dengan Development of Cooperation Agreement (DCA) (Perwita, Arkan, Rossiana, & Pertiwi, 2022). Pada 2014 Indonesia memberikan bantuan luar negerinya pada Fiji sebesar US 528.899 yang digunakan untuk membantu Akademi Kepolisian Regional di Nasova, Suva. Terdapat pola dominan terhadap bantuan tersebut, mengingat bahwa pada tahun tersebut Indonesia sedang mengalami penurunan ekonomi. Hal ini dihubungkan dengan kedudukan Fiji yang strategis dianggap sebagai pintu masuk di kawasan Asia Pasifik. Indonesia membaca peluang besar dalam upayanya menjaga kedaulatan melalui bantuan kemanusiaan kepada Fiji salah satunya usai bencana alam Topan Winston tahun 2016 dengan mengirimkan Rp 67 miliar melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan (BBC , 2016).

Visi utama dari bantuan kemanusiaan adalah menyelamatkan jiwa dan meringankan beban yang sesuai dengan salah satu prinsip dari bantuan kemanusiaan yaitu independence murni dan terhindar dari motif politik. Namun, bantuan Indonesia terhadap Fiji terkait bantuan Akademi Kepolisian dan Topan Winston tersebut memiliki tujuan khusus untuk mendekatkan dan menarik perhatian negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang berkaitan dengan isu Papua Barat. Banyaknya bantuan luar negeri yang diberikan Indonesia pada Fiji mempengaruhi pergerakan ULMWP di MSG. Terbukti ULMWP sejak hampir 10 tahun yang lalu berkeinginan menjadi anggota tetap MSG namun hingga saat ini hanya menjadi peninjau dan Radio Free Asia pemerintahan Fiji sebelum Robuka tidak pernah menyampaikan dukunganya secara terbuka terhadap kelompok separatis di Papua Barat .

Referensi

BBC . (2016, Maret 29). Bantu Fiji, Indonesia ingin redam gerakan pembebasan Papua. Retrieved from BBC News:

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160329_indonesia_fiji_pap ua_bantuan

Elmslie, J. (2015). Indonesian Diplomatic Maneuvering in Melanesia: Chal-langes and Opportunities. . In R. A. (Eds.), Regionalism, Security & Cooperation in Oceania (pp. 92-109). Honolulu: Honolulu: Asia Pacific Centre for Security Studies,.

Fox, L. (2015, Juni 25). Indonesia admitted to Melanesian Spearhead Group, West Papuan group given observer status. Retrieved from ABC News: https://www.abc.net.au/news/2015-06-25/indonesia-admitted-to-melanesian- intergovernmental-group/6573968

Perwita, A. B., Arkan, M., Rossiana, Y. S., & Pertiwi, A. D. (2022). INDONESIA’S DEFENSE DIPLOMACY THROUGH. Jurnal Dinamika Global Vol.7 No. 2,, 317- 332.

Sagala, D., & Baskoro, R. (2023). The Utilization of Digital Diplomacy of Non-State Actors: Case Study of The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan, 15(2), 23-45.