Investasi Jepang di Indonesia Masih Jadi Andalan di Tengah Gempuran China?

Ilustrasi mesin tik dengan tulisan "Investments" yang menggambarkan investasi Jepang di Indonesia. Foto: Markus Winkler. Sumber: Pexels.

Coba tebak, negara mana yang paling banyak mengucurkan investasi ke Indonesia belakangan ini? Kalau jawabanmu China, kamu tidak sepenuhnya salah. Sejak 2019 hingga September 2024, nilai investasi China di Indonesia mencapai USD34,19 miliar, atau sekitar 18% dari total investasi asing yang masuk ke Tanah Air.

Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu nama yang justru sering luput dari sorotan: Jepang. Padahal, kalau dilihat lebih jeli, Jepang masih memegang kartu yang tidak dimiliki China. Bukan soal siapa yang paling banyak, tapi siapa yang paling pas buat Indonesia dalam jangka panjang. Tulisan ini coba mengurai kenapa Jepang tetap layak disebut mitra strategis—lengkap dengan data yang bisa dicek sendiri kebenarannya, termasuk beberapa fakta yang justru bikin gambarannya jadi lebih berimbang.

Bukan Pemain Baru, Tapi Bukan Berarti Sempurna

Jepang dan Indonesia resmi menjalin hubungan diplomatik pada 20 Januari 1958, lewat penandatanganan Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan di Jakarta. Sejak saat itu, dana bantuan pembangunan Jepang ikut membiayai proyek-proyek besar seperti Bandara Soekarno-Hatta dan Jembatan Suramadu.

Tapi jangan buru-buru menyimpulkan Jepang selalu lebih baik. Ambil contoh proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Menariknya, dalam proses tender awal, proposal China justru lebih murah, yakni USD5,13 miliar tanpa mensyaratkan jaminan pemerintah, dibanding proposal Jepang senilai USD6,2 miliar yang mensyaratkan jaminan negara. China akhirnya memenangkan proyek ini. Ironisnya, proyek yang awalnya ditawarkan lebih murah itu belakangan justru mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar USD1,2 miliar, sehingga total biaya proyek naik jadi USD7,27 miliar.

Kisah Whoosh ini penting karena menunjukkan bahwa argumen “Jepang lebih bisa dipercaya secara fiskal” tidak bisa disederhanakan begitu saja, karena yang terjadi lebih kompleks dari sekadar dikotomi baik-buruk antara dua negara.

Soal Kualitas Investasi

Data BKPM memperlihatkan karakter investasi kedua negara memang berbeda. Investasi China ke Indonesia periode 2019–September 2024 didominasi sektor industri logam dasar senilai USD14,39 miliar (42% dari total), disusul sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi USD7,98 miliar (23%), serta kimia dan farmasi USD3,18 miliar (9%). Sebagian besar terkait langsung dengan hilirisasi nikel dan proyek infrastruktur skala besar.

Sementara itu, realisasi investasi Jepang periode 2021–2025 tercatat USD17,1 miliar dengan rata-rata pertumbuhan 13,2% per tahun, dan menyerap 278.887 tenaga kerja Indonesia. Meski dari sisi nominal jauh di bawah China, ciri investasi Jepang yang secara historis terkonsentrasi pada manufaktur bernilai tambah tinggi, seperti otomotif dan elektronik membuat rasio penyerapan tenaga kerja per dolar investasinya relatif lebih tinggi dibanding sektor padat modal seperti smelter.

Dalam peringkat realisasi investasi asing semester I 2024, Singapura memimpin, disusul China di posisi kedua, lalu Hong Kong, sementara Jepang berada di posisi kelima dengan USD1,8 miliar. Artinya, secara volume tahunan murni, China memang jauh di depan.

China Plus One dan Diversifikasi Rantai Pasok

Ketegangan dagang AS-China mendorong tren “China plus one”, di mana perusahaan global mencari basis produksi tambahan di luar China untuk mengurangi risiko tarif dan geopolitik. Jaringan rantai pasok Jepang yang sudah matang membuatnya jadi salah satu kandidat mitra untuk memperluas basis produksi di Indonesia, meski Indonesia juga bersaing dengan Vietnam dan India dalam menangkap peluang relokasi ini.

Soal Persepsi Publik: Datanya Justru Lebih Rumit

Ini bagian yang penting untuk diluruskan. Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Oktober 2024 menemukan bahwa 20,3% publik dan 27,2% kalangan elite justru menyebut China—bukan Jepang—sebagai “kawan terdekat” Indonesia. Jepang baru disebut oleh 17,5% kalangan elite, dan bahkan tidak masuk tiga besar di kalangan publik umum. Data ini berbeda dari narasi umum yang sering menyebut Jepang otomatis lebih disukai.

Namun demikian, ada nuansa lain: survei ASEAN People's Perceptions 2024 oleh FPCI dan ERIA menemukan bahwa China juga dipersepsikan sebagai mitra yang paling tidak dapat dipercaya oleh 32,5% responden se-ASEAN dan 21,63% responden Indonesia—persentase tertinggi di antara negara mitra yang disurvei. Jadi publik bisa menganggap China dekat secara ekonomi dan pengaruh, sekaligus meragukan keandalannya sebagai mitra jangka panjang. Sementara itu, survei lama BBC World Service tahun 2011 mencatat 85% publik Indonesia memandang positif pengaruh Jepang, meski ini data lama dan tak bisa langsung dibandingkan apple to apple dengan survei di atas.

Kesimpulannya: klaim bahwa “Jepang jelas lebih disukai publik Indonesia ketimbang China” tidak didukung data terbaru secara sederhana. Yang lebih akurat adalah bahwa keduanya punya citra berbeda, dimana China unggul soal kedekatan dan pengaruh ekonomi, tapi juga menghadapi persoalan kepercayaan yang lebih besar dibanding mitra lain.

Jadi, Bagaimana Sebaiknya Melihat Ini?

Data di atas menunjukkan gambaran yang lebih berimbang ketimbang narasi hitam-putih. China unggul telak secara volume investasi dan bahkan mulai mengungguli Jepang dalam sejumlah indikator persepsi publik. Tapi Jepang tetap relevan bukan karena ia menang di angka, melainkan karena karakter investasinya yang lebih padat karya di sektor manufaktur, sejarah kerja sama yang panjang sejak 1958, dan posisinya sebagai penyeimbang dalam strategi diversifikasi rantai pasok Indonesia.

Diplomasi ekonomi yang bijak bukan soal memilih mitra yang “paling disukai” berdasarkan survei sesaat, melainkan soal menjaga keberagaman kemitraan agar Indonesia punya daya tawar yang lebih besar dan tidak terlalu bergantung pada satu sumber modal, betapa pun derasnya modal itu mengalir.