Pro dan Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Selama 3 Periode

Ilustrasi presiden pertama hingga saat ini. Source foto: https://pixabay.com/

Beberapa tokoh politik senior di Indonesia telah mendukung penuh gagasan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo di luar batas dua masa jabatan yang diamanatkan secara konstitusional, yang memicu perdebatan sengit di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Komentar baru-baru ini oleh menteri berpengaruh Luhut Pandjaitan, yang berpendapat mayoritas orang Indonesia mendukung gagasan tersebut, telah semakin memicu kekhawatiran tentang ancaman terhadap reformasi demokrasi yang diraih dengan susah payah dua dekade setelah presiden Suharto yang kuat dipaksa keluar dari jabatannya.

Apa Proposal Yang Dianjurkan?

Mengutip perlunya pemulihan ekonomi, beberapa politisi telah menyatakan dukungan untuk memperpanjang masa jabatan presiden, baik dengan menunda pemilihan 2024, atau mengubah konstitusi untuk menghapus batas dua masa jabatan.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Luhut termasuk di antara mereka yang mengemukakan gagasan tersebut.

Diwawancarai di podcast pada akhir pekan, Luhut mengatakan 'data besar' di media sosial menunjukkan mayoritas orang Indonesia mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.

"Pendapat saya pribadi, saya rasa akan lebih baik. Kalau dia (presiden) mendapat perpanjangan... sekali saja," kata Luhut.

Pendukung gagasan itu mengatakan presiden membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengawasi pemulihan ekonomi dan mengimplementasikan agendanya, termasuk rencana relokasi ibu kotanya yang ambisius senilai $32 miliar, yang telah terganggu oleh pandemi.

Mengapa Ide 3 Periode Kontroversial?

Setelah lebih dari tiga dekade pemerintahan otoriter yang berakhir dengan jatuhnya Suharto pada tahun 1998, gagasan untuk memperpanjang batas masa jabatan presiden telah menimbulkan kekhawatiran di antara para kritikus bahwa reformasi demokrasi dapat dibatalkan dengan cepat.

Dalam sebuah opini di The Jakarta Post pada 7 Maret, editor senior Endy Bayuni menggambarkan memancing politik sebagai subversif berbahaya, dan jika dibiarkan mengembangkan "resep pasti untuk akhir demokrasi".

Analis politik dan akademisi khawatir bahwa amandemen konstitusi, yang akan diperlukan untuk memperpanjang batas masa jabatan presiden, dapat menjadi preseden dan membuka kotak Pandora untuk perubahan konstitusional lainnya.

Bagaimana Statement Presiden Jokowi?

Awalnya presiden, yang biasa disapa Jokowi, menolak rencana itu dan menyebutnya sebagai "tamparan".

Baru-baru ini dia mengatakan dia akan mematuhi konstitusi dan bahwa "setiap orang dalam demokrasi berhak atas pendapat".

Penasihat senior presiden telah membantah masa jabatan ketiga dalam agendanya, tetapi analis menyarankan beberapa elit sedang menguji dengan mengambangkan proposal.

Sementara Jokowi memiliki peringkat persetujuan yang tinggi, jajak pendapat baru-baru ini oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa 70% responden menolak gagasan periode ketiga.

Apakah Kesempatan Eksistensi Akan Disetujui?

Mengesahkan amandemen konstitusi akan membutuhkan suara mayoritas dalam sesi gabungan kamar legislatif negara itu.

Pemerintah Jokowi menguasai lebih dari 80% kursi di DPR, tetapi partai politik yang diwakilinya telah menolak perpanjangan tersebut, seperti halnya beberapa partai lainnya, sehingga membuat peluang untuk meloloskan amandemen semacam itu sulit tetapi bukan tidak mungkin, kata para analis.

Kesepakatan politik yang signifikan akan diperlukan untuk memfasilitasinya, tetapi fakta bahwa beberapa tokoh politik terus menaikkannya dengan menunjukkan bahwa proposal tersebut belum mati.

Pemilihan Jokowi pada tahun 2014 dipuji sebagai kemenangan demokrasi mengingat citranya yang bersih, 'pelayan rakyat' dan persepsi kurangnya ikatan dengan militer dan elit politik negara, tetapi beberapa pengamat telah mencatat tren tidak liberal dalam pemerintahannya sejak itu.

Analis politik Johannes Nugroho mengatakan amandemen konstitusi masa lalu, seperti membawa pemilihan langsung dan pembatasan masa jabatan, yang dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin.

"Mengembalikan amandemen progresif seperti itu pasti akan menandakan liberalisasi lebih lanjut," katanya