Pendidikan dan Pemilu

Ilustrasi Garuda Pancasila. Foto: Shutter Stock

Pancasila adalah dasar Negara yang harus dipedomani oleh masyarakat. 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila, sebab Bung Karno merumuskan pancasila di depan sidang BPUPKI. Rumusan pancasila antara lain Kebangsaan, Internasionalisme atau Kemanusiaan, Permusyawaratan atau Demokrasi, Keadilan Sosial dan KeTuhanan.

Menurut Oxford English Dictionary, Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat; bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh, dan dijalankan secara langsung oleh rakyat, atau oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat.

Demokrasi sebagai salah satu sila pancasila diterjemahkan dengan adanya Pemilihan Umum. Pada tahun 1955, pemilihan umum pertama kali diselenggarakan, ini menjadi sejarah Indonesia dalam menyelenggarakan demokrasi.

Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang sangat panjang. Perubahan sistem Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila sampai Demokrasi Presidensi pasca Reformasi. Pasca reformasi Pemilihan Umum Presiden secara langsung dilakukan dan pasca reformasi partai-partai politik mulai banyak berdiri.

Sejarah demokrasi Indonesia terjadi kembali pada tahun 2019 dengan pemilu serentak. Perhelatan demokrasi ini menjadi sejarah baru untuk Indonesia dengan langsung memilih menggunakan 5 surat suara sekaligus. Pemilihan serentak yang sama akan diselenggarakan pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024.

Perkembangan pemilu di Indonesia selalu dipersepsikan sebagai penyelenggaraan yang begitu elitis dan tidak dapat terpisahkan dari politik mengakibatkan persepsi masyarakat bahwa politik dipandang negatif. Politik dianggap negatif bukan karena tanpa alasan, namun salah satunya adalah tentang proses, perilaku bahkan tindakan dari politisi itu sendiri.

Politik menurut KBBI adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik dapat juga diartikan seni dari kehidupan dan tidak dapat dipisahkan dari persoalan-persoalan kehidupan dan akal budi nurani.

Berangkat dari persoalan tersebut maka perlunya pengetahuan di dalam dunia pendidikan tentang pendidikan pemilu agar terciptanya pemilih pemilu yang berkualitas. Pemilu sebagai dasar legitimasi terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden serta Wakil Rakyat sangat mempengaruhi perikehidupan tidak hanya untuk 5 tahun saja.

Pendidikan pemilu sebagai salah satu cara untuk melahirkan pemilih-pemilih yang memiliki akal budi nurani. Pemilih yang memiliki akal budi nurani tidak akan memilih pemimpin berdasarkan kecantikan ataupun berdasarkan emosional, namun akan lebih objektif dalam mempertimbangkan pilihannya.

Lahirnya pemilih yang memiliki akal budi nurani akan lebih memandang dari perilaku, latar belakang, program bahkan dari keterlibatan serta pengalaman dalam menyelesaikan persoalan.

Pendidikan pemilu tidak harus dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu, melainkan dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan formal maupun non formal. Persepsi negatif tentang politik dapat diubah menjadi positif melalui pendidikan pemilu.