Efisiensi Anggaran Kesehatan dari Perspektif Regulasi

Efisiensi anggaran kesehatan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di banyak negara, termasuk Indonesia, terjadi peningkatan proporsi penduduk usia lanjut. Kelompok usia ini cenderung lebih rentan terhadap penyakit kronis dan kompleks, yang membutuhkan perawatan jangka panjang dan biaya yang tinggi. Semakin banyak populasi lansia, semakin besar beban biaya kesehatan secara keseluruhan. Kemajuan teknologi kedokteran selain memberikan dampak positif, seringkali datang dengan harga yang mahal. Pengobatan inovatif, peralatan diagnostik canggih, dan terapi terbaru dapat meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga secara signifikan meningkatkan biaya kesehatan. Tanpa efisiensi, adopsi teknologi ini bisa menjadi tidak terjangkau bagi sistem kesehatan secara keseluruhan.

Peralihan pola penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, dan penyakit kronis lainnya, juga berkontribusi pada peningkatan biaya. PTM memerlukan perawatan jangka panjang, manajemen komplikasi, dan seringkali penanganan multidisiplin, yang secara kumulatif memakan anggaran besar. Sektor kesehatan juga rentan terhadap inflasi. Harga obat-obatan, alat kesehatan, dan jasa medis cenderung meningkat dari waktu ke waktu, seringkali melebihi tingkat inflasi umum. Hal ini semakin memperburuk tekanan biaya pada anggaran kesehatan.

Peningkatan biaya kesehatan yang berkelanjutan, menempatkan sistem kesehatan di bawah tekanan finansial yang besar. Jika tidak ada upaya efisiensi, anggaran kesehatan akan terus membengkak, berpotensi mengurangi alokasi dana untuk sektor lain yang juga penting, seperti pendidikan, infrastruktur, atau program sosial. Selain itu, kenaikan biaya ini juga dapat membatasi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, terutama bagi kelompok ekonomi lemah. Keterbatasan sumber daya negara mengharuskan pemerintah untuk mengelola anggaran secara bijak dan efisien, termasuk anggaran kesehatan. Efisiensi menjadi kunci untuk memaksimalkan dampak setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan, agar pelayanan kesehatan dapat tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan sumber daya. Tanpa efisiensi, sistem kesehatan bisa terancam kekurangan dana operasional, terhambat dalam pengembangan, dan sulit memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Regulasi yang tepat adalah kunci untuk memastikan bahwa upaya efisiensi anggaran kesehatan tidak hanya sekadar pemangkasan biaya, tetapi juga menghasilkan perbaikan sistem kesehatan yang berkelanjutan, adil, dan berkualitas. Regulasi yang mewajibkan transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran kesehatan dapat secara signifikan mengurangi risiko kebocoran dan korupsi. Transparansi memungkinkan publik, media, dan lembaga pengawas untuk memantau aliran dana dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Regulasi yang jelas tentang akuntabilitas mengharuskan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran kesehatan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan dana. Mekanisme akuntabilitas, seperti audit publik, laporan kinerja yang terukur, dan sanksi bagi pelanggaran, mendorong pengelolaan anggaran yang lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Regulasi yang mendorong transparansi seringkali juga membuka ruang untuk partisipasi publik dalam proses penganggaran. Konsultasi publik, forum diskusi, dan publikasi informasi anggaran yang mudah diakses memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, mengawasi, dan mengevaluasi penggunaan anggaran kesehatan. Partisipasi publik ini meningkatkan akuntabilitas dan memastikan anggaran lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Regulasi yang menetapkan standar kualitas pelayanan minimal dapat melindungi kualitas pelayanan kesehatan dari upaya pemangkasan biaya yang berlebihan. Standar ini memastikan bahwa efisiensi tidak dicapai dengan cara menurunkan kualitas layanan yang diterima pasien. Standar kualitas pelayanan minimal menjadi acuan yang jelas bagi penyedia layanan kesehatan tentang tingkat kualitas yang harus dicapai. Standar ini juga berfungsi sebagai alat ukur kinerja, yang memungkinkan pemerintah dan lembaga pengawas untuk memantau dan mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan, bahkan dalam kondisi efisiensi.

Contoh konkret regulasi standar kualitas adalah regulasi yang mewajibkan fasilitas kesehatan untuk memenuhi standar akreditasi tertentu (misalnya, standar mutu rumah sakit, standar puskesmas) sebagai syarat untuk mendapatkan izin operasional atau kontrak kerja sama dengan pemerintah/asuransi. Standar akreditasi mencakup berbagai aspek kualitas pelayanan, mulai dari infrastruktur, peralatan, SDM, hingga proses pelayanan medis dan non-medis.

Regulasi berbasis kinerja (performance-based regulation) merupakan salah satu jenis regulasi efektif dalam mengawal efisiensi anggaran kesehatan. Regulasi berbasis kinerja adalah pendekatan regulasi yang fokus pada pencapaian hasil atau kinerja yang terukur, bukan hanya pada kepatuhan terhadap aturan atau prosedur yang kaku. Dalam konteks anggaran kesehatan, regulasi berbasis kinerja berarti mengaitkan alokasi anggaran, insentif, atau konsekuensi dengan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Regulasi ini dapat diterapkan dalam berbagai hal secara konkret, misalnya adalah pembayaran berbasis kinerja (performance-based payment), anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), dan kontrak kinerja (performance contracts).

Pembayaran berbasis kinerja (performance-based payment) merupakan mekanisme pembayaran di mana sebagian dari pembayaran kepada fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja tertentu. Contoh indikator kinerja bisa berupa cakupan imunisasi, angka rujukan rawat inap, tingkat kepuasan pasien, atau kualitas pelayanan klinis (misalnya, kepatuhan terhadap panduan praktik klinis). Fasilitas atau tenaga kesehatan yang mencapai atau melampaui target kinerja mendapatkan insentif finansial tambahan.

Anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) merupakan pengalokasian anggaran kepada program atau unit kerja di sektor kesehatan didasarkan pada rencana kinerja dan target kinerja yang terukur. Pencairan anggaran tahap berikutnya bisa dikaitkan dengan pencapaian kinerja pada tahap sebelumnya. Hal ini mendorong perencanaan yang lebih matang dan fokus pada hasil sejak awal.

Kontrak kinerja (performance contracts) adalah penandatanganan kontrak kinerja antara pemerintah (sebagai pemberi dana) dan fasilitas kesehatan (sebagai penerima dana), di mana hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk target kinerja yang harus dicapai, ditetapkan secara jelas. Kontrak ini menciptakan mekanisme akuntabilitas yang lebih formal dan terukur.

Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam merancang dan mengimplementasikan regulasi efektif untuk efisiensi anggaran kesehatan. Hal ini disebabkan karena kompleksitas sistem kesehatan dan banyaknya kepentingan yang terlibat. Sebagaimana kita ketahui, sistem kesehatan adalah sistem yang kompleks dan multidimensi. Sistem kesehatan melibatkan berbagai komponen, mulai dari pelayanan primer hingga pelayanan tersier, dari upaya promotif dan preventif hingga kuratif dan rehabilitatif. Selain itu, ada banyak aktor atau stakeholder yang terlibat dengan kepentingan yang beragam dan seringkali bertentangan.

Pelayanan kesehatan melibatkan berbagai tahap dan pihak, mulai dari produksi obat dan alat kesehatan, distribusi, pelayanan di fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit), hingga klaim asuransi kesehatan. Setiap tahap memiliki potensi inefisiensi dan melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan ekonomi yang berbeda. Regulasi efisiensi anggaran harus mempertimbangkan kompleksitas rantai nilai ini agar tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan di salah satu bagian sistem.

Sistem kesehatan seringkali diatur oleh berbagai regulasi dari berbagai tingkatan pemerintahan (pusat, daerah) dan sektor (kesehatan, keuangan, perdagangan, dll). Tantangannya adalah memastikan koordinasi dan harmonisasi antar regulasi ini agar tidak saling bertentangan atau menciptakan inefisiensi baru. Regulasi efisiensi anggaran kesehatan perlu selaras dengan regulasi lain di sektor kesehatan dan sektor terkait.

Efisiensi anggaran kesehatan adalah isu kompleks dengan potensi dampak ganda. Efisiensi dapat menjadi berkah jika dikelola dengan regulasi yang tepat, yang mendorong transparansi, menetapkan standar kualitas minimal, memacu inovasi, dan memastikan alokasi anggaran yang adil. Namun, tanpa regulasi yang kuat, efisiensi berisiko menjadi bencana, mengorbankan kualitas pelayanan dan memperburuk disparitas kesehatan. Oleh karena itu, fokus utama kebijakan haruslah pada peran regulasi sebagai jembatan, mengubah potensi bencana menjadi berkah, dan mewujudkan sistem kesehatan yang efisien, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Sumber foto: https://pixabay.com/id/photos/tabungan-anggaran-investasi-uang-2789153/